25 Gampong di Abdya Terkendala Pencairan Dana Desa Tahap II

Plt Kadis DPMP4 Abdya, Yusan Sulaidi. @aceHTrend/Masrian Mizani

ACEHTREND.COM, Blangpodie – Sebanyak 25 dari 152 gampong di Abdya hingga kini belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Aceh Barat Daya, Yusan Sulaidi, mengatakan akibatnya pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahap II jadi terhambat.

“LPJ dana desa tahap I dari 25 gampong hingga 10 Oktober 2018 belum diserahkan ke kita,” ungkap Yusan kepada aceHTrend, Kamis (11/10/2018)

Yusan mengatakan, bila LPJ tahap I tahun anggaran 2018 belum diserahkan, proses realisasi anggaran tahap II sebesar 40 persen dari total dana desa untuk 25 gampong di kabupaten tersebut tidak bisa dicairkan.

“Seharusnya dana itu sudah ditransfer ke rekening masing-masing desa, paling lambat September 2018 lalu. Lantaran LPJ belum diserahkan, maka proses pencairan tahap II otomatis tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Selain itu, kata Yusan, imbas dari belum diserahkannya LPJ tahap I oleh 25 gampong itu juga berdampak pada proses II dan tahap III. “Inilah yang saya takutkan. Bila dana desa tahap II tidak cair, maka anggaran untuk tahap III bakal pinalti,” paparnya.

Yusan mengatakan, kendala penyampaian LPJ tersebut bisa terjadi karena ada faktor kurang harmonisnya hubungan sesama aparatur gampong. Sehingga, ketika LPJ dibuat di antara mereka ada yang tidak bersedia menandatangani berkasnya.

“Artinya tidak harmonis, misalnya seperti geuchik dengan tuha peut tidak kompak. Begitu juga antara bendahara desa dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Makanya LPJ itu tidak tuntas-tuntas dilakukan,” katanya.

Yusan mencotohkan, seperti yang terjadi di Gampong Rumah Panjang, Kecamatan Susoh. Menurut keterangan kepala desa atau geuchik di sana, sekdesnya tidak bersedia menandatangani LPJ dengan alasan yang bersangkutan sudah pindah tugas.

“Kemarin geuchik itu mengadu ke saya bahwa sekdesnya tidak mau teken LPJ. Ya alasannya karena dia sudah pindah tugas. Dari keterangannya geuchik itu meski yang bersangkutan sudah pindah tugas, tetapi tunjangan (honor) diambil olehnya, tapi teken LPJ tidak mau. Kemudian, saya katakan persoalan itu musyawarah dulu dengan camat. Jika sekdes itu betul-betul tidak mau teken, suruh buat surat pernyataan bermaterai, agar jelas,” terangnya.

Namun demikian, Yusan bersama dengan pendamping desa terus mengajak aparatur gampong untuk bekerja sama dalam mengelola pembangunan gampong. Sehingga cita-cita pemerintah untuk memajukan gampong terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

“Harapan saya kepada seluruh geuchik di Abdya agar menjalin hubungan yang harmonis sesama aparatur gampong. Ajak perangkat dan masyarakat membangun gampong secara bersama-sama, agar pembuatan LPJ ke depan tidak terkendala lagi,” kata Yusan.[]

Editor : Ihan Nurdin