Demo Mahasiswa atau “Balas Dendam” Timses?

Oleh Furqan*)

Dua hari yang lalu tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2018, Bireuen kembali lagi di gaduhi oleh aksi damai yang menamakan dirinya “Aliansi Mahasiwa dan Pemuda Kabupaten Bireuen”. Peserta aksi tersebut didominasi oleh mahasiswa dari beberapa universitas ditandai dengan baju almamater yang dikenakan peserta aksi.

Penulis sendiri yang masih berlabel mahasiswa, pada dasarnya tidak anti dengan aksi tersebut, karena hal ini adalah suatu hal yang wajar di dunia demokrasi.Tetapi penulis melihat ada beberapa kejanggalan (belum tentu benar/dugaan) di mana seharusnya mahasiswa yang katanya “kritis,idealis dan independensi” sudah mendeteksi hal tersebut.

Tulisan ini berisi beberapa pertanyaan dan pandangan penulis tentang aksi yang telah dilakukan kemarin dan bagaimana solusi aksi damai ke depannya.

Pertanyaan penulis kepada mahasiswa peserta aksi:

1. Apakah aksi yang dilakukan kemarin murni berisi mahasiswa dan pemuda Bireuen ataukah ada unsur-unsur mantan timses salah satu calon bupati yang kalah pada Pilkada Bireuen 2017,atau bahkan anggota parpol?

Jika jawaban dari pertanyaan di atas tidak mencerminkan nama aliansi aksi damai tersebut, berat dugaan aksi tersebut juga ditunggangi oleh kepentingan luar, apalagi ini sedang memanasnya pertarungan politik nasional maupun daerah. Penulis tidak berani memastikan keberadaan kedua unsur tersebut,hanya koordinator lapangan/aksi dan mahasiswa dan beberapa pengamat politik yang tahu tentang kebenaran tersebut.

2. Bagaimanakah proses munculnya aksi damai tersebut, dan siapakah tokoh penggerak utama, ataukah sebagian besar hanya berdasarkan ajakan senior untuk ikut serta pada hari tersebut ?

3.Sejauh manakah kajian Anda tentang kebijakan publik ?

Pertanyaan ini saya ajukan supaya mahasiswa mampu menghasilkan sebuah kajian dan mampu mempertanggung jawabkan hasil kajian tersebut, bukan sekedar hasil penggiringan pihak-pihak tertentu melaui mulut kemulut maupun social media (Facebook),What apps.

Ancaman Independensi Mahasiswa

Seadainya benar bahwa peserta aksi melibatkan timses calon bupati Pilkada 2017 dan anggota parpol ini sangat merugikan mahasiswa sendirinya. Mahasiswa dianggap sebagai “social control” yang independen,akan mendapatkan citra buruk bahkan lebih parahnya dianggap sebagai “anggota parpol tanpa identitas parpol” sehingga suara mahasiswa dianggap sebagai suara parpol yang mencoba melakukan manuver politik lewat serangkaian aksi mahasiswa.

Ditambah lagi kelembagaan dan aktivitas kajian di tingkat mahasiswa tentang kebijakan publik daerah akan dipertanyakan? Bagaimana bisa muncul gerakan yang begitu terorganisir tanpa adanya kajian yang terorganisir? Lalu siapakah aktor utamanya? Mahasiswa atau ada pihak lain? Sampai di sini biarlah Anda sebagai mahasiswa dan masyarakat lainnya yang menjawabnya.

Jadi di sini penulis menantang keseriusan mahasiswa dalam mengkaji kebijakan daerah dan institusi manakah yang mewadahi kajian dan tindak lanjutnya hasil keputusan akhirnya.

Tahapan penyampaian aspirasi rakyat

Menurut pengetahuan penulis ada tiga hal yang harus dilakukan secara sistematis tanpa melewati salah satu poin tersebut,yaitu:

1. Aksi damai atau yang sering disebut demo bukanlah langkah awal/pembuka untuk mengkritik pemerintah. Hendaknya setiap isu daerah dibahas dulu di tingkat kampus dan selanjutnya antar kampus. Jika ruang-ruang diskusi ini tidak hidup, bagaimana bisa mahasiswa bisa melahirkan pemikiran dan solusi untuk perubahan daerah kedepannya.

Setelah pembahasan isu daerah sudah mencapai titik temu yang baik, langkah selanjutnya mahasiswa bisa mengadakan acara dengar pendapat atau diskusi dengan beberapa pakar di bidang terkait baik itu dari unsur akademisi maupun LSM.

Pertemuan tersebut setidaknya akan melahirkan suatu khasanah kajian yang menarik dan memperkaya wawasan mahasiwa itu sendiri.

2. Sampai saat ita masih berkeyakinan baik bahwa anggota DPRK tidak semuanya mementingkan diri sendiri,oleh karena itu langkah audiensi harus dikedepankan sehingga mahasiswa “pihak yang berpendidikan” bisa menyampaikan hasil kajian tentang kebijakan yang telah ditetapkan. Apalagi setiap Kecamatan atau dapil memiliki anggota perwakilan rakyat, kenapa komunikasi di tingkat ini tidak bisa di manfaatkan dengan baik oleh mahasiswa.

Tanpa dilakukannya audiensi dan kajian ilmiah tentang kebijakan yang telah ditetapkan, di sini penulis sangat meragukan tingkat “kritis,idealis dan independensi” mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa menjadikan pembisik “ghaib” sebagai temannya dalam bertindak.

3. Jika langkah audiensi tidak membuahkan hasil dan semua usaha tidak berhasil. Aksi damai berupa penyampaian aspirasi dengan tertib tanpa adanya kalimat cacian, aksi dorong-mendorong temannya yang berada di garis terdepan di mana menurut penulis orang yang mendorong temannya itu sangat “pengecut dan tidak berhati nurani” karena dapat melukai temannya yang berhadapan langsung dengan petugas.

Apalagi Aceh sebagai negeri syariat islam ,tempatnya Auliya’ yang mengikuti Thariqah mu’tabarah dan memiliki banyak tempat pendidikan agama. Sudah sepantasnya kita mengikuti perilaku beliau dalam menata hati, bagaimana berhadapan dengan oranglain, bagaimana menilai keburukan orang lain tanpa melupakan keburukan diri dan sebagainya.

Oleh karena itu, pesan penulis bagi mahasiswa yang mempunyai jiwa cinta agama dan tanah air untuk lebih mengedepankan sifat rasionalitas dengan membudayakan membaca (Qur’an hadist dan penafsirannya,buku dan realitas social),diskusi (musyawarah dengan berbagai elemen) dan aksi (gerakan implementasi dari bentuk terkecil berupa penataan diri, mendidik mental intelektual dan bentuk terbesarnya mendidik dan berbagi pengetahuan, mengingatkan mereka yang lupa dengan cara yang benar dll).

*)Penulis adalah mahasiswa IAI Almuslim Semester 7 dan Aktif Sebagai Kabid Pengembangan Intelektual Kader HMI MPO Bireuen.

KOMENTAR FACEBOOK