ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) masih menemukan adanya pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang membeli obat di luar instalasi farmasi fasilitas kesehatan (faskes) atas resep yang diberikan oleh dokter.
Hasil temuan tersebut dipaparkan dalam forum diskusi publik bertema Layanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh MaTa di Hotel Oasis Banda Aceh hari ini, Kamis (11/10/2018).
Dalam paparannya, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, menyampaikan, pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, alat kesehatan serta obat yang dibutuhkan masyarakat. Lebih lanjut, pemerintah juga memiliki mandat untuk menjamin kesediaan obat bagi masyarakat dan menyusun daftar dan harga yang dijamin dalam mekanisme asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
“Fakta di lapangan, MaTA masih menemukan adanya permasalahan, terutama kekosongan obat sehingga pasien peserta BPJS harus membeli obat di luar atas resep yang diberikan dokter,” ujar Baihaqi.
Pemantauan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Banda Aceh periode Juli hingga September 2018, MaTA menemukan 21 pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus membeli obat di luar instalasi farmasi RSU Meuraxa karena terjadi kekosong obat.
Obat-obat yang harus dibeli di luar seperti Lotus Solostar Insulin Glargine, Berotec 100mcg, Calcium Laktat dan beberapa lainnya. Di luar itu, metode pelayanan di rumah sakit Meuraxa sudah mulai ada perbaikan, seperti pendaftaran pasien, dan pengambilan resep obat secara online.
Berbeda dengan Rumah Sakit Meuraxa, meskipun MaTA belum menemukan pasien peserta BPJS Kesehatan, tetapi antrean yang terlalu panjang pada proses pengambilan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) menjadi keluhan tersendiri bagi pasien.
“Selain itu, MaTA juga menemukan jumlah obat yang diberikan tidak memadai, sehingga pasien harus berulang kali ke rumah sakit untuk mengambil obat. Bisa dibayangkan kalau pasien itu berasal jauh dari Kota Banda Aceh.”
Idealnya kata Baihaqi, di Aceh tidak lagi terjadi kekosongan obat di Instalasi farmasi faskes. Pasalnya, sejak tahun 2010 sampai 2018, Pemerintah Aceh selalu membayarkan premi asuransi kesehatan masyarakat yang rata-rata Rp500 miliar per tahun yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
“Ini artinya, selain dana dari Pemerintah Pusat, BPJS Kesehatan juga mendapat suntikan dana dari Pemerintah Aceh. Sehingga tidak ada alasan terjadi kekosongan obat di faskes-faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.”
Menanggapi hal tersebut, dr. Fahrul Rizal dari RSUDZA menyampaikan, antrean panjang masih terjadi, tetapi terus diupayakan untuk dicarikan solusi. Terkait dengan pasien peserta BPJS Kesehatan yang membeli obat di luar, dr. Fahrul Rizal berani menjamin bahwa tidak ada pasien peserta BPJS Kesehatan yang rawat inap dibebankan membeli obat di RSUDZA karena semua kebutuhan obat tersedia untuk pasien. Selain itu, dalam diskusi ini dr. Fahrul Rizal juga menyampaikan bahwa beberapa sistem layanan sudah mulai ada perbaikan menggunakan sistem online.
Sedang dr. Ihsan dari RSUD Meuraxa menyampaikan, kemampuan RSUD Meuraxa untuk beli obat sangat terbatas. Bila dulu stok obat bisa untuk tiga bulan, sedang sekarang hanya cukup untuk satu bulan. Terkadang obat juga tidak tersedia di distributor sehingga menyebabkan kekosongan obat di RSUD Meuraxa. Walaupun begitu, dr. Ihsan menegaskan pada prinsipnya pasien tetap harus dapat obat dan dokter tidak boleh meresepkan obat kepada pasien untuk dibeli di luar.
Menanggapi seringnya terjadi kekosongan obat di faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Saiful, salah satu peserta yang hadir dalam diskusi ini menyarankan agar Pemerintah Aceh membentuk BUMD yang mengelola ke-farmasian.
“Selama ini belum ada, dengan adanya BUMD ini diharapkan menjadi solusi agar tidak lagi terjadi kekosongan obat di faskes. Bahkan jika dihitung secara kasar, akan ada anggaran Rp350 miliar lebih akan berputar di Aceh,” kata Saiful melalui siaran pers yang diterima aceHTrend.
Diskusi ini diikuti peserta dari unsur Pemerintah, Rumah Sakit, LSM dan media.[]
Editor : Ihan Nurdin
