ACEHTREND.COM, Blangpidie – Wakil Bupati Aceh Barat Daya Muslizar MT menginstruksikan Inspektorat Abdya untuk melakukan audit terhadap gampong yang bermasalah dalam realisasi Dana Desa. Muslizar menegaskan, para pejabat desa lama yang menunggak pembayaran pajak di tahun 2017 tidak akan ditolerir, termasuk bila ada gecik yang tidak membayar dana bagi aparatur.
“Maka tadi saya sudah instruksikan kepada Inspektorat untuk melakukan audit terkait hal tersebut. Ini bukan persoalan enak atau tidaknya, namun ini menyangkut dengan proses kecepatan cairnya Dana Desa,” ujar Muslizar saat memberikan sambutan pada pertemuan perwakilan aparatur 21 gampong di Meuligoe baru Bupati Abdya, Gampong Lhueng Tarok, Jumat (12/10/2018).
Namun, tambah Muslizar, ia juga tidak menginginkan pihak desa terutama gecik dan aparatur gampong bermasalah dengan hukum karena anggaran desa.
“Selama pemerintahan kami ini, kami tidak menginginkan ada gecik dan aparatur gampong berurusan dengan hukum. Tujuan kita bagaimana anggaran itu terealisasi 100 persen,” ujarnya.
Muslizar meminta agar para gecik lebih mempercepat proses administrasi agar tidak terkendala pencaiaran dana desa ke depannya.
“Jangan sampai gara-gara mempertahankan satu orang, Pak Keuchik masuk penjara. Kalau ada yang tidak mau teken, buat saja pernyataan tertulis, jangan gara-gara satu orang menghambat jalannya pencairan dana desa,” katanya.
Mengenai tidak singkronnya sekdes, tuha peut dan operator, Muslizar menegaskan, kalau ada yang tidak mau mendukung proses percepatan pencaiaran dana desa, maka ganti saja dengan yang lain. Sebab, pencairan anggaran tahap III sudah harus masuk di bawah tanggal 15 Desember 2018.
“Kalau ada ketua tuha peut yang tidak mau tanda tangan, maka silakan buat pernyataan dengan alasan yang jelas, jangan dibuat-buat. Solusi terakhir kalau tanpa alasan, maka gecik boleh meminta agar ketua tuha peut diganti saja. Maka paling lambat Minggu depan harus selesai. Gecik harus mengambil kebijakan. Kita tidak ingin ada gampong yang terkena penalti,” sebut Muslizar.
Ia juga mengatakan, dalam proses pencairan dana desa tersebut, pihak TPTK harus turut melakukan konsultasi di tingkat kecamatan sebelum proses LPJ sampai ke dinas DPMP4 dan keuangan.
“Maka semua lini harus kerja sama dalam proses pencairan dana desa, apalagi TPTK yang sudah mendapatkan honor Rp1 juta per desa, maka harus berperan aktif dalam proses pencairan dana desa,” pungkas Muslizar.[]
Editor : Ihan Nurdin
