ACEHTREND.COM, Blangpidie – Puluhan perangkat gampong dari 21 gampong di Abdya dipanggil oleh Wakil Bupati Muslizar MT terkait terkendalanya pencairan Dana Desa tahap II karena belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pencairan tahap I tahun anggaran 2018. Mereka yang dipanggil yaitu para gecik, sekretaris desa, tuha peut, dan perangkat terkait lainnya, Jumat (12/10/2018).
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Yusan Sulaidi, kepada aceHTrend mengatakan, Muslizar ingin mendengar langsung apa penyebab lambannya penyerahkan LPJ pencairan Dana Desa tahap pertama dari desa-desa tersebut.
“Mereka dipanggil oleh pemerintah dalam hal ini Pak Wabup, pemanggilan ini lebih kepada mendengar dan bicara dari hati ke hati dengan perangkat desa terkait apa kendala desa sehingga LPJ Pencairan tahap I hingga kini belum mereka serahkan,” ujarnya.
Yusan menyebutkan, setelah pihaknya mendengar langsung penyampaian dari masing-masing aparatur desa, ternyata terdapat beberapa kendala bervariasi dari 21 desa tersebut, di antaranya terkendala di aparatur desa itu sendiri, faktor alam, pengerjaan bahkan ada juga dari kelalaian dari pihak perangkat desa itu sendiri.
“Artinya semua masalah itu ada, dan tadi ada yang mengakui karena kelalaian yang bersangkutan sendiri. Intinya persoalan ini harus kita selesaikan,” ujarnya.
Yusan menyebutkan, dalam proses LPJ tersebut tidak ada kendala yang signifikan, tetapi yang agak sedikit rumit terkait Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee sebab persoalan di gampong tersebut sudah masuk ke ranah hukum.
“Itu yang harus kita tanya dulu bagaimana pendapat hukum, sebab syarat pencairan tahap II ini harus ada LPJ tahun 2017. Karena sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, pencaiaran tahap II itu harus setelah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahun lalu,” jelasnya.
Dari persoalan itu, kata Yusan, dirinya berharap agar proses LPJ tersebut segera diselesaikan, agar anggaran tahap II bisa segera dicairkan, sehingga tidak berimbas pada pencairan tahap III kemudian hari.
“Dan kita yakin itu bisa diselesaikan oleh pihak desa, dan saya juga yakin pihak desa juga tidak akan mendapatkan pinalti, sehingga tidak merugikan desa dan masyarakat di desa itu sendiri,” pungkas Yusan.
Adapun 21 desa yang belum menyerahkan LPJ tersebut tersebar dalam tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu Kecamatan Lembah Sabil, masing-masing Gampong Ladang Tuha I dan Gampong Tokoh II, Kecamatan Tangan-Tangan, meliputi Gampong Kuta Bak Drien dan Gampong Adan. Sementara di Kecamatan Setia hanya Gampong Rambong yang belum menyerahkan LPJ tahap I. Sementara Kecamatan Blangpidie meliputi, Gampong Geulumpang payong, Alue Mengota, dan Lamkuta.
Di Kecamatan Susoh, terdapat lima gampong yang belum menyerahkan LPJ tahap I, yaitu Gampong Baharu, Padang Hilir, Durian Rampak, Barat, dan Cot Mancang. Kemudian di Kecamatan Kuala Batee, meliputi Gampong Lhung Geulumpang, Gelanggang Gajah, Panto Cut, Krueng Panto, dan Drien Berumbang. Sementara di Kecamatan Babahrot hanya Gampong Simpang Gadeng yang belum menyerahkan LPJ.
Pertemuan yang berlangsung di Meuligoe Bupati Abdya itu turut dihadiri Plt Kadis DPMP4, Kadis Keuanganan, Inspektorat, para pedamping desa, dan lainnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
