571 Gampong Belum Tarik Dana Desa, Begini Komentar APDESI Aceh

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Dewan Pimpinan Daerah Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Aceh, sebagai wadah perkumpulan Pemerintah Gampong meminta kepada Pemerintah Aceh melalui DPMG Aceh untuk menelusuri kembali penyebab utama masih ada 571 Gampong yg belum menarik Dana Desa Tahun 2018.

Baru-baru ini, Kepala DPMG Aceh Pada Pembukaan Acara Orientasi Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (TIK) dalam Program Inovasi Desa hari selasa (09/10/2018) Di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, menyatakan masih ada 571 Gampong yg belum menarik Dana Desa Tahun 2018.

“Hal ini perlu sehingga dapat dipastikan secara kongkret apakah ini dampak kelalaian pemerintahan Desa, Geuchik atau Pemerintah Supradesa (Kabupaten/Kota) seperti beberapa kejadian di tahun sebelumnya di beberapa desa Lintas Kabupaten/Kota,” kata Muksalmina, Ketua Apdesi Aceh, Jumat (12/10).

Apdesi Aceh juga meminta DPMG Aceh menyampaikan kepada Publik hasil Investigasinya, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi.

“Seolah-olah hanya Geuchik yang bertanggung Jawab terkait tertundanya pencairan APBGampong yang didalamnya termasuk Dana Desa,” tambah Saiful Isky, Sekretaris Apdesi Aceh.

Perlu di ketahui oleh Publik, selama ini kendala pencairan Dana Desa sebagai satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :
(1) Keterlambatan Regulasi dari Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Pagu Indikatif Gampong dan pengelolaan keuangan,
(2) Tidak singkronnya kerjasama antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut Gampong sehingga terjadinya penundaan pengesahan APBG,
(3) Tidak transparannya pengelolaan APBG oleh Pemerintah Gampong yang berimbas pada Ketidakstabilan dan munculnya kekacauan dalam masyarakat, berakibat pada penundaan pengesahan APBGampong. (4) Masih minimnya sosialisasi perubahan Regulasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berdampak pada proses pengelolaan Keuangan Gampong oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) dengan pemahaman masyarakat dan berdampak pada proses penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

Apdesi Aceh mengharapkan kepada semua pihak untuk tidak hanya menyalahkan Geuchik secara sepihak, sebelum melakukan investagasi, sehingga terkesan Geuchik selalu menjadi tersangka ketika terjadi hal-hal yang tidak menguntangkan bagi Gampong, sedangkan hal-hal positif yang diperankan oleh Geuchik sangat jarang mendapatkan apresiasi dan penghargaan.

Apdesi Aceh juga meminta kepada seluruh Pemerintah Gampong di Aceh yang menjadi Anggota APDESI untuk selalu menjaga komunikasi, sharing informasi dan silaturrahmi dengan Pengurus Assosiasi Pemerintah Desa disetiap tingkatan, sehingga apapun persoalan dan tantangan yang terjadi dilapangan dapat didiskusikan dan dicarikan solusi bersama guna tercapainya Gampong Mandiri secara ekonomi dan Berdaulat Secara Politik.