Ini Saran Ketua DPRK Pijay dalam RDPU tentang RPJM Aceh

Ketua DPRK Pidie Jaya Armia Harun dalam RDPU Raqan Aceh tentang RPJM 2017-2012 di DPR Aceh, Rabu, 24/10/2018. @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua DPRK Pidie Jaya, Armia Harun, meminta semua pihak memahami butir-butir MoU Helsinki. Hal itu disampaikan Armia Harun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 di Gedung Utama DPR Aceh, Rabu (24/10/2018).

“Kita telah melewati beberapa tahun setelah perdamaian yang melahirkan UUPA, butir-butir MoU itu hampir semua kita betul-betul tidak tau lagi, bahkan ada yang tidak mau tau,” kata Armia Harun.

Armia mengatakan bila ia pernah mengusulkan ke DPR Aceh agar butir-butir MoU dibuat sebagai materi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan, agar generasi Aceh mengetahui kewenangan Aceh.

“Saya dari Partai Aceh, dan melihat dari PA saja banyak yang tidak tau butir-butir ini, apalagi dari partai lain, kalau itu tidak ada yang mengerti pembangunan juga tidak akan berjalan maksimal,” katanya.

Terkait pendidikan kata Armian, di Pidie Jaya saat ini ada program yang sedang dilakukan, yaitu pendidikan diniah untuk membentuk karakter anak didi. Namun kata dia, dalam satu tahun ini tidak berjalan lagi karena dana otonomi khusus tidak kunjung cair.

“Ada masukan, setiap tahun ada anggaran Aceh yang selalu harus dikembalikan ke pusat, kenapa tidak dialihkan saja dananya ke program-program untuk mencerdaskan anak bangsa, dari pada dikembalikan ke pusat,” katanya.

Ia juga mengatakan, beberapa kebijakan lain seperti imbauan terhadap dukungan syariat Islam yang disuarakan di beberapa kabupaten, seperti Bireuen dan Aceh Barat, Armia menyarankan agar usulan itu juga bisa direalisasikan di seluruh Aceh, bila hanya dari kabupaten tidak akan berjalan maksimal.

“Kita melihat banyak peraturan atau imbauan bupati seperti itu, kanapa provinsi tidak ambil bagian seperti beberapa kabupaten yang menerapkan hal seperti itu untuk memperkuat syariat Islam,” katanya.

Armia juga mengaku tertarik pada salah satu visi misi gubernur terkait pengembangan industri pertanian. Menurutnya hal itu bisa dikembangkan karena Aceh sangat potensial di bidang pertanian.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Bireun, Muhammad Arif, dalam kesempatan yang sama juga memberikan masukan dan menanggapi terkait imbauan yang dilayangkan Bupati Kabupaten Bireun beberapa waktu lalu. Ia mengatakan imbauan itu hanya sebatas imbauan dan tidak memiliki kekuatan hukum.

“Bireun juga sepakat seperti Pidie Jaya, untuk memperkuat pertanian dengan daya dukung yang memadai seperti irigasi, tidak perlu berpikir komoditi ekspor karena di dalam saja tidak belum terpenuhi,” katanya dalam RDPU tersebut.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK