Jalan Lurus Dana Kelurahan

Badiul Hadi

Oleh Badiul Hadi*)

Desa merupakan arena pertarungan sosial, ekonomi, dan politik. Terlebih dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dibarengi kewajiban pemerintah mangalokasikan anggaran dari APBN ke Desa. UU Desa telah menjadikan desa magnet dengan daya begitu besar, menarik perhatian publik.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan, dalam kurun waktu 2015 – 2018 pemerintah telah mengucurkan Dana Desa mencapai Rp. 197 triliun. Setiap tahun DD terus naik, dengan rincian, Rp. 20 triliun tahun 2015, Rp. 47 triliun tahun 2016, Rp. 60 triliun tahun 2017, dan naik menjadi Rp. 70 triliun tahun 2018.

Terlebih lagi, kebijakan ini disertai hak otonom pada desa dalam mengelola DD melalui mekanisme musyawarah desa. Pemerintah mendorong agar DD digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Dengan otonomi ini, desa menjadi lebih tertata rapi. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Kelurahan.

Melihat perkembangan desa saat ini, wajar jika Kelurahan merasa cemburu dan menginginkan Negara member perhatian sama dengan desa. Toh secara peran dan fungsi Kelurahan memiliki peran dan fungsi yang sama dengan desa, meski secara administratif beda.

Keluhan dan aspirasi kelurahan selanjutnya disampaikan Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), saat bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, 23 Juli lalu. Para wali kota meminta Pemerintah Pusat tidak hanya mengalokasikan Dana Desa, tetapi juga dana khusus untuk kelurahan karena persoalan di perkotaan juga relatif kompleks.

Presiden Joko Widodo menyampaikan respon atas usulan dana kelurahan saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan 2018, di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, pada 19 Oktober. Presiden menyampaikan “Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan,”

Meski baru tahap rencana dan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR, kebijakan ini menuai pro kontra di tengah masyarakat, namun jika dicermati, baik yang pro maupun kontra bersepakat adanya dana kelurahan. Karena melihat tujuan dikeluarkannya program dana kelurahan, yaitu untuk memperkuat kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan.

Kebijakan dana kelurahan merupakan terobosan kebijakan yang perlu diapresiasi. Walaupun belum masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019. dan masih sebatas usulan di rapat pembahasan Banggar DPR dan Pemerintah. Semestinya jika memang dana kelurahan diusulkan sejak bulan Juli 2018, program dana kelurahan sudah masuk dalam RAPBN tapi pada kenyataannya belum masuk di RAPBN 2019.

Di sisi lain, kita juga tidak bisa menafikkan, anggapan sebagian masyarakat bahwa program dana kelurahan ini sangat kental nuansa politisnya. Terlebih belum ada payung hukum yang secara khsusus mengatur pengalokasian dana kelurahan dari APBN. Dan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dengan baik dan cepat jika ingin menggelontorkan dana kelurahan.

Sumber Dana Kelurahan

Pertanyaan yang muncul di tengah polemik dana kelurahan selama ini adalah darimana sumber dana kelurahan?. Pemerintah, pada tahun 2005 telah mengeluarkan peraturan tentang kelurahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang menegaskan pada pasal 9 ayat (1) keuangan kelurahan bersumber dari; APBD Kabupaten/kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya; bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota dan bantuan pihak ketiga; dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Senada, pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan; Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan.

Dipertegas pada pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan berasal dari APBD.

Aturan di atas secara tegas mengatur dana kelurahan bersumber dari APBD, bukan dari APBN secara langsung seperti Dana Desa. Kalau Dana Desa jelas aturan dan mandatnya yaitu UU Desa.

Pemerintah harus mengedepankan asas kepatuhan, di mana dana kelurahan tidak bisa dipaksakan dialokasikan dari APBN karena tidak ada aturannya, jika dipaksakan digelontorkan tahun 2019, maka pemerintah melanggar aturan. Kalau pemerintah ingin mewujudkan keadilan antara desa dan kelurahan, bukan berarti pemerintah boleh melanggar aturan.

Bagaimana cara menghentikan polemik dana kelurahan, pemerintah harus melakukan revisi peraturan tentang kelurahan dan atau menerbitkan aturan baru. Pemerintah juga bisa menggunakan skema transfer keuangan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang memang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

*)Aktif di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)