PT EMM, SDA dan Aceh, Siapa Mengkhianati UUPA?

IZIN Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 545/143/SK/Rev.IUP-eksplorasi/2013 Tanggal 15 April kepada PT Emas Murni Mineral (PT EMM) merupakan bagian dari suatu kebijakan pemerintahan dan keputusan administratif pemerintahan atas tindak lanjut ketentuan Undang Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara.sebelumnya PT EMM telah memperoleh izin penanaman modal dari BKPM pada tanggal 11 juni 2011.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 atau sering disebut dengan UU Minerba dinyatakan bahwa untuk Izin Usaha Pertambangan di dalam satu kabupaten/kota merupakan domainnya bupati/walikota setempat.

Ketentuan detilnya di atur di dalam pasal 37 huruf a UU  Minerba bahwa “IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) berada didalam satu wilayah kabupaten/kota”.

Menjadi kewenangan Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menjadi kewenangan menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin usaha pertambangan itu terdiri atas dua tahapan, yang pertama IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

Sedangkan yang kedua adalah tahapan IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang dapat memperoleh IUP tersebut?

IUP itu dapat diberikan kepada badan usaha, badan usaha yang dimaksud bisa saja badan usaha milik swasta, negara/daerah dan bahkan asing yang bergerak dibidang pertambangan.

IUP juga dapat diberikan kepada pihak koperasi dan perorangan setelah memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang diamanahkan didalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009.

Untuk memperoleh IUP eksplorasi, disyaratkan berbagai hal minimal adanya nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, hak dan kewajiban pemegang IUP, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, iuran tetap dan iuran eksplorasi dan amdal.

Kehadiran PT EMM di Kabupaten Nagan Raya yang saat ini menuai pro kontra dikalangan masyarakat tentu harus disikapi dan dilihat secara jernih dari berbagai aspek, baik aspek normatif dan sosiologis.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PT EMM setelah memperoleh Izin Usaha pertambangan dari Bupati Nagan Raya pada tanggal 15 April tahun 2013 dan kemudian memperoleh izin pertambangan operasi produksi berdasarkan SK kepala badan koordinasi penanaman modal(BPKM) Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 pada tanggal 19 desember 2017.

Dalam konteks aturan hukum, prosesi dan tahapan keluarnya izin eksplorasi dan produksi PT EMM itu tidak bermasalah karena telah melalui mekanisme yang sah sesuai aturan perundang-undangan.hanya saja menjadi krusial ketika ditarik menjadi persoalan politik dan dinilai melampaui kewenangan aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Izin pertambangan operasi produksi PT EMM yang dikeluarkan oleh BPKM itu sama sekali tidak menabrak aturan hukum manapun lantaran pada tahun 2015 saat kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) masih dijabat oleh Menteri Sudirman Said telah dilakukan pendelegasian perizinan usaha pertambangan kepada BPKM. Izin pertambangan itu kemudian dimasukkan kedalam perizinan terpadu satu pintu (PTSP) yang diperuntukkan untuk sektor minyak dan gas (Migas) dan juga mineral dan batubara (Minerba). Jadi untuk saat ini pun, pemberian IUP tidak lagi menjadi wewenang bupati atau walikota.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”. Maka, disinilah proses pemberian IUP tidak lagi menjadi urusan bupati/walikota dan kemudian itu menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam konteks perizinan tambang PT EMM di Nagan Raya yang dikaitkan dengan dampak lingkungan maka gambaran dampak terhadap lingkungan itu seharusnya dituangkan dalam suatu kajian ilmiah dari kalangan akademisi atau lembaga pemerhati lingkungan seperti WALHI sebelum lahirnya izin mengenai analisis mengenai dampak lingkungan(AMDAL) dari instansi atau kementerian terkait. Jika kemudian timbul permasalahan terkait izin Amdal PT EMM maka dapat diambil tindakan hukum oleh pihak berkepentingan melalui gugatan ke PTUN karena ini menyangkut dengan objek keputusan dari pejabat negara/pemerintah.

Meskipun disatu sisi tidak akan keluar izin usaha pertambangan atau izin operasi produksinya jika Amdalnya bermasalah karena acuan hukumnya sudah ada pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Atas dasar ketentuan inilah maka diwajibkan kepada semua pelaku usaha pertambangan untuk melakukan penelitian Amdal tanpa terkecuali apalagi ini menyangkut dengan aspek sosiologis dan ekologis.

Oleh karena itu sangat mengherankan jika ada beberapa politisi di DPR Aceh yang menarik persoalan PT EMM ini ke dalam pusaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh(UUPA). Ada semacam antipati yang berlebihan tanpa didasari oleh landasan persepsi hukum yang tekstual dan kontekstual serta cenderung mengabaikan sisi manfaat bagi kepentingan Aceh kedepan sebagaimana diamanahkan di dalam UUPA. Ironisnya, DPR Aceh sendiri pun sama sekali tidak berkutik pada saat Kemendagri membatalkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang sebenarnya mengkhianati UUPA?

Di dalam UUPA telah dengan sangat jelas disebutkan pada pasal 7 ayat (1) bahwa Pemerintah Aceh  dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah(pusat).

Pada ayat (2) disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu meliputi urusan Pemerintahan yang bersifat nasional seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan,yustisi, moneter dan fiskal nasional serta urusan tertentu dalam bidang agama.

Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) maka pemerintah pusat dapat:

a.melaksanakannya sendiri;
b.menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota;
c.menyerahkan sebagian kepada 

Gubernur selaku wakil dari Pemerintah dan/atau pemerintah dan ;
d.menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Secara spesifik pun,ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya alam di Aceh itu juga diatur dalam pasal 156 UUPA mulai dari ayat (1) sampai ayat (7).

Pada ayat (1) pasal 156 UUPA disebutkan bahwa “Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya”.

Lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa “pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya”.

Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa “sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertimbangan mineral, batubara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan”.

Kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pemerintah aceh dapat:

a.membentuk badan usaha milik daerah,dan
b.melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara

Selanjutnya pada ayat (5) disebutkan bahwa ” kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional maupun asing”.

Kemudian pada ayat (6) disebutkan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah”.

Kemudian terakhir pada ayat (7) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (5) pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain uang ada di Aceh”.

Merujuk kepada ketentuan pasal 156 ayat (5) maka BUMN, BUMD, Koperasi, Badan usaha swasta lokal, nasional dan asing dapat melakukan usaha pertambangan mineral di Aceh baik dalam bentuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Maka dapat dipastikan bahwa berdasarkan UUPA sebenarnya PT EMM adalah bagian dari Badan Usaha Swasta nasional dan asing yang dibolehkan oleh aturan perundang-undangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Nagan Raya.

Contoh nyatanya Pemerintah Aceh pada tahun 2017 lalu melalui perusahaan daerah pembangunan Aceh menjalin kerjasama dengan PT Pertamina Geothermal Energy untuk melanjutkan proyek panas bumi Geothermal Seulawah Agam di Aceh besar.kemudian PDPA dan PT Pertamina Geothermal membentuk perusahaaan baru sebagai perusahaan patungan yang diberi nama PT Geothermal Energi Seulawah (PT GES). Nah, seharusnya pemerintah Aceh bisa saja berinisiatif melakukan kerjasama kemitraan (Joint venturer) dengan PT EMM di Nagan Raya. Kita tidak tahu kenapa itu tidak lakukan oleh penerintah Aceh, bisa saja ini terkait dengan kemampuan finansial atau teknis.

Hanya pada sektor pengelolaan migas saja kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Aceh dengan mendapatkan persetujuan dari pihak DPR Aceh dan itu dinyatakan secara eksplisit di dalam pasal 160 UUPA.

Terlepas diluar adanya aksi penolakan oleh sejumlah komponen masyarakat terhadap PT EMM, hal yang harus dipahami bahwa siapa pun pelaku usaha pertambangan mineral jenis batuan dan logam khususnya di Aceh secara ekonomis tetap akan menguntungkan, kenapa?

Karena pelaku usaha tersebut diwajibkan membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah dan pemerintah daerah sebesar 6 persen dengan jatah 1 persen untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil 2,5 persen serta untuk kabupaten/kota lainnya juga mendapat 2,5 persen.

Sekiranya UU minerba terbaru segera disahkan oleh DPR RI maka jatah untuk kabupaten/kota penghasil menjadi 3,5 persen,provinsi menjadi 4,5 persen dan kabupaten/kota lain tetap 2,5 persen.

Ini tentu menjadi sumber pendapatan baru DBH(dana bagi hasil) untuk APBA Aceh dan juga APBK kabupaten kota di Aceh kedepan. Lalu siapa juga yang teriak teriak adanya perampasan hak aceh dan pengkhianatan terhadap UUPA?

Kalau keuntungan bersih perusahaan itu 1 trilyun (misalkan) maka jatah penerimaan untuk provinsi Aceh adalah 1 persen sama dengan 10 Milyar, kabupaten/kota penghasil 2,5 persen sama dengan 25 milyar dan kabupaten/kota lain di aceh juga kecipratan 2,5 persen sama dengan 25 milyar (acuan dengan UU Nomor 4 thn 2009 yang masih berlaku hingga saat ini).

Sejatinya memang point terpenting yang harus diingat di dalam konteks Izin usaha pertambangan adalah soal dampak hukum, sosial dan lingkungan jika prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selebihnya tergantung dari sudut mana kita melihat dan mengkaji aspek “utility”nya untuk Aceh, tidak lebih.

Semoga kita lebih peka dan peduli terhadap keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh ke depan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ruah itu agar dapat kita kawal bersama dan peruntukannya jelas digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyatsebagaimana bunyi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

*Auzir Fahlevi, SH
Anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).

Foto by Asiamet