Ternyata, Sebelumnya Rektor Unsyiah Juga Sudah Pernah Tegur Kepala BPKS

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Teguran Rektor Universitas Syiah Kuala kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) ternyata bukan pertama kali.

Sebelum mengirim teguran dengan surat nomor 7886/UN11/KP/2018 bertanggal 29 Oktober 2018, Rektor Unsyiah juga sudah pernah mengirim teguran melalui surat bernomor 3950/UN11/KP/2018.

Dalam surat bertanggal 5 Juni 2018 Rektor Unsyiah Prof Dr Ir Samsul Rizal, M. Eng menegur Kepala BPKS sehubungan dengan diangkatnya Nurdin SH, M. Hum sebagai staf di BPKS.

“Kami beritahukan bahwa untuk memperkerjakan PNS di luar instansi harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Rektor Unsyiah, ” bunyi surat.

Dalam surat pertamanya itu Rektor Unsyiah mengingatkan agar Kepala BPKS tidak memperkerjakan PNS, sebelum ada izin dari Rektor Unsyiah.

Sebagaimana sudah diwartakan, Rektor Unsyiah melalui surat keduanya, kembali mengingatkan Kepala BPKS terkait izin memperkerjakan staf pengajar Unsyiah di luar instansi.

Ketika dikonfirmasi, Rektor Unsyiah menyebut Kepala BPKS tidak ada etika. “Tidak ada etika Kepala BPKS itu, harusnya dia sebagai dosen tahu soal etika dan aturan jika mau memperkerjakan staf pengajar di BPKS, ada etika dan aturannya, ” kata Prof Samsul Rizal, Selasa (6/11) malam.

Ketiga staf pengajar yang tercantum dalam surat kedua Rektor Unsyiah yang dijadikan tenaga ahli di BPKS itu adalah Nurdin SH, M. Hum dari Fakultas Hukum, Dr Syarifuddin SE, MBA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Ir Agus Halim, S, Msi dari Fakultas Pertanian.

Dalam surat keduanya Rektor Unsyiah kembali menyatakan keberatannya dipekerjakan ketiga pegawai tersebut, dengan alasan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akhir-akhir ini BPKS terus mendapat sorotan publik, khususnya ketika merespon secara reaktif surat Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, selaku dewan kawasan berdasarkan hasil evaluasi dewan pengawas. []

Editor: Risman Rachman