[Lipsus] Rustam Effendi Bongkar Penyebab Aceh Masih Banyak Pengangguran

Pengantar: Dua hari yang lalu (Senin, 7 November 2018), BPS Pusat merilis publikasinya tentang angka pengangguran di Tanah Air. Ternyata, Aceh berada diantara provinsi yang paling banyak jumlah penganggurannya. Untuk Sumatera, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terbanyak jumlah penduduk yang belum memiliki pekerjaan (menganggur).

Tingkat pengangguran terbuka di Aceh masih 6,36 persen, atau berkurang hanya 0,19 persen dibanding bulan Februari 2018 (6,55 persen, atau sebanyak 154 ribu orang). Capaian angka ini juga menempatkan Aceh pada peringkat ke 7 sebagai provinsi dengan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) tertinggi di Tanah Air.

Provinsi yang terbanyak angka pengangguran di Indonesia saat ini antaranya Banten 8,52 persen, Jawa Barat 8,17 persen, Maluku 7,27 persen, Kepulauauan Riau 7,12 persen, Sulawesi Utara 6,86 persen, dan Kalimantan Timur 6,60 persen.

Pengurangan jumlah mereka yang menganggur di Aceh kurang signifikan atau masih minim jika dikaitkan dengan jumlah anggaran pembangunan yang dimiliki provinsi ini. Jumlah orang yang menganggur hanya berkurang sebanyak 0,19 persen. Jauh dibawah tambahan anggaran pembangunan, khususnya kucuran dana otsus yang rata-rata sekitar 7,0 persen per tahunnya, sejak awal diterima (Tahun 2008) hingga tahun kesebelas (2018).

Baca: [Lipsus] Aceh Masih Betah Saja Sebagai Provinsi Penganguran Terbanyak

Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi
Apa penyebab masih tingginya angka pengangguran di Aceh? Mengapa pengurangannya begitu lamban? Apa yang keliru? Bagaimana seharusnya kondisi ini disikapi oleh Pemerintah Aceh?

Lambannya pengurangan pengangguran di Aceh disebabkan oleh banyak faktor. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tiap tahunnya, tak beranjak dari kisaran 4,1-4,2 persen merupakan muara dari semua ini. Ini mencerminkan, lapangan usaha ekonomi di daerah ini tidak punya daya ungkit yang bersifat fundamental. Akibatnya, pergerakan sektor-sektor ekonomi yang ada tidak terdorong secara optimal.

Ada sektor yang dominan dan sebenarnya amat potensial untuk digerakkan secara massif, seperti pertanian dengan segala sub-sub sektornya (berkontribusi hampir 30,0 persen terhadap perekonomian daerah ini). Namun, ini tidak tertangani dengan baik. Jika pun ada, tidak terintegrasi dan terkesan disharmoni. Antara masing-masing sub-sistem (hulu-penunjang-budidaya-hilir) masih ditangani secara parsial.

Lihat saja, begitu sering terjadi persoalan di hulu seperti mahalnya benih unggul, terbatas dan mahalnya pupuk di pasaran, terbatasnya pemilikan dan ketiadaan lahan, dan minimnya dukungan pengairan di sebagian wilayah persawahan, merupakan antara penyebab di hulu.

Beberapa kawasan sentra produksi (misalnya coklat, kopi, jagung, dan lainnya) sebagian sulit tumbuh dan masih belum dapat diakses dengan baik, apalagi di saat musim hujan, akibat jalannya yang berlumpur, berlobang, dan sempit. Petani, pekebun, dan masyarakat masih sulit melaluinya, khususnya saat membawa hasil produksi dan pelbagai kebutuhan lainnya.

Di kawasan sub-sistem budidaya juga masih banyak problema. Pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh petani yang masih belum merata, ditambah dengan pola tanam yang tidak serentak, hama yang sering mengancam pertumbuhan tanaman, kelembagaan yang belum berperan maksimal, juga masih perlu dibenahi.

Di sub-sistem hilirnya bertahun-tahun belum juga teratasi. Persoalan “raw and materials concentration” masih sangat tinggi. Nilai tambah saban hari dinikmati oleh pelaku usaha di luar daerah. Seandainya Pemerintah Aceh fokus membangun pabrik pengolahan (manufaktur) mungkin akan sangat membantu penyediaan lapangan kerja di daerah. Caranya tidaklah sulit apalagi jika ini semua diperani oleh badan usaha milik daerah yang dikelola dengan visi bisnis yang kuat dan bekerja profesional.

Rendahnya Kualitas Belanja Pembangunan
Pengangguran sulit dikurangi jika kualitas belanja pembangunan tidak disesuaikan dengan dinamika yang ada. Sejauh ini, khususnya 6 tahun terakhir ini, kualitas belanja langsung tidak merespon situasi dinamis yang terjadi. Anggaran belanja lebih banyak dihabiskan untuk membeli barang dan jasa yang manfaatnya untuk jangka pendek (dibawah 12 bulan) seperti ATK, BHP, penggandaan, dan lainnya). Porsi untuk belanja ini sangat dominan dalam komponen belanja langsung.

Untuk Tahun 2017, misalnya, belanja barang dan jasa oleh Pemerintah Aceh mencapai hampir 60,0 persen. Pada Tahun 2013 malah hingga 72,44 persen dari total belanja langsung.

Sebaliknya, belanja modal dialokasi amat terbatas. Tahun 2017 hanya ada 32,52 persen dari total belanja langsung. Masih belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan penyediaan lapangan kerja, termasuk untuk memperkuat struktur ekonomi daerah ke depan.

Semestinya, Pemerintah Aceh fokus pada belanja modal dan jumlahnya seharusnya ditambah siginifikan setiap tahunnya. Belanja barang dan jasa sepatutnya dikurangi. Hindari sesuatu yang kurang penting seperti pembangunan gedung, beli mobil, dan beberapa item lain. Kebijakan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan bersifat pemborosan harus dihindari.

Melaui belanja modal Pemerintah Aceh yang produktif juga diyakini akan dapat menambah investasi dan “memancing” masuknya calon investor masuk ke daerah ini. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja memungkinkan terwujud. Dengan sendirinya ini akan mengurangi pengangguran.

Harmoni Eksekutif – Legislatif
Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif juga hal penting yang tidak dapat diabaikan. Lewat ini pula dapat dikomunikasikan pelbagai kebutuhan daerah, termasuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang responsif terhadap penyediaan lapangan kerja.

Tidak salah jika kedua pihak mengalokasikan Rp 50-100 miliar (misalnya) untuk modal usaha. Anggaran ini dapat ditempatkan di Bank-bank dan dapat diakses oleh para pelaku usaha kecil-mikro, termasuk oleh para calon “entrepreneur”. Buat skema khusus seperti berbunga rendah dan ringan persyaratan. Beri peluang bagi mereka para pemula yang punya semangat kewirausahaan yang tinggi dan potensial menggerakkan usaha-usaha ekonomi kreatif.

Cara-cara begini akan sangat efektif dalam menciptakan lapangan kerja di daerah, apalagi di saat minat calon investor (swasta) hingga kini belum terealisasi sesuai harapan.

Upaya membuka lapangan pekerjaan di desa-desa juga tidak boleh diabaikan. Dana desa yang jumlahnya ratusan juta harus digunakan sebaik mungkin. Setiap proyek yang dikerjakan hendaknya melibatkan warga desa (kaum usia produktif) dengan pola padat karya. Para pekerja yang terlibat, termasuk sumberdaya/material yang digunakan haruslah bersumber dari desa/gampong itu sendiri. Perangkat gampong juga harus berkomitmen dalam membantu menyediakan lapangan kerja di masing-masing gampong.

Jika semua pihak menaruh peduli dan berkonsentrasi tentang hal ini, dana desa yang ada akan berdampak signifikan dalam mengatasi persoalan pengangguran ini. []