Mawardi: Penolakan Izin PT EMM Harus Disikapi Hati-Hati

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Pakar Hukum Senior Unsyiah, Mawardi Ismail menilai penolakan DPRA terhadap izin yang dimiliki PT Emas Mineral Murni (PT EMM) untuk ekploitasi di Beutong Banggalan, Nagan Raya diakui memiliki dampak politis.

Dampak politis yang dimaksud, paling kurang akan menggerakkan instansi berwenang untuk memeriksa kembali segala persyaratan yang diperlukan apakah terpenuhi atau tidak.

Untuk itu Mawardi meminta instansi terkait mensikapi penolakan DPRA dengan hati-hati. Sebab di satu pihak kita membutuhkan investasi tapi di lain pihak kita juga ingin agar investasi dilakukan secara benar.

“Tapi, jika secara teknis, sepanjang izin dikeluarkan memenuhi segala persyaratan maka tidak akan berdampak pada pencabutan izin yang sudah dikeluarkan, ” kata Mawardi Ismail, Kamis (8/11) sore.

Agar ada kepastian hukum, Mawardi menganjurkan instansi berwenang memeriksa dan mempelajar semua regulasi, dengan hati-hati.

“Jika terpenuhi dan tidak ada kejanggalan maka mereka (PT EMM) harus dilindungi. Sebab, jika tidak ada kepastian hukum maka akan berpengaruh terhadap investasi-investasi yang lain, ” tambah Mawardi.

Instansi berwenang juga harus mempelajari alasan DPRA yang menyebut pemberian izin bertentangan dengan kewenangan Aceh. Disamping memeriksa semua regulasi terkait, juga memadukan antara regulasi nasional dan regulasi lokal, Aceh.

“Harus dipelajari, kewenangan seperti apa, harus kongkrit, tidak boleh mengawang-awang hanya sekedar mengatakan bertentangan dengan UUPA, jadi instansi berwenang harus memeriksa secara teknis, hati-hati menyikapi masalah tersebut, sebab disatu pihak kita membutuhkan investasi tapi dilain pihak kita juga ingin agar investasi itu juga dilakukan juga secara benar,” pungkasnya. []