Bawaslu: Banyak Pelanggaran APK di Abdya

Ilustrasi APK dipaku di pohon

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Badan pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengatakan, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan kontestan pemilu 2019, baik calon presiden, DPR RI, DPD RI, DPRA dan DPRK di Kabupaten tersebut banyak yang tidak sesuai dengan aturan.

Pasalnya, pemasangan APK banyak dilakukan di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dipasang.

“Sejauh ini terdapat sejumlah pelanggaran yang ditemukan Bawaslu,” ungkap Rismanidar, dari Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Abdya, Kamis (8/11/2018).

Rismanidar menyebutkan, sejauh amatan Bawaslu, pelanggaran yang mereka dapati di lapangan didominasi oleh pemasangan APK. Menurutnya, selain yang disebutkan di atas pelanggaran lain yaitu pada ukuran atribut yang melanggar ketentuan.

“Buktinya masih banyak parpol maupun caleg yang memasang APK, seperti di tempat-tempat yang sebenarnya dilarang. Hal ini terjadi karena parpol atau-pun caleg melibatkan pihak ketiga dalam proses pemasangan APK,” katanya.

Pihaknya mengaku, sejauh ini sudah pernah memberikan imbauan dengan cara menyurati parpol terkait peraturan kampanye. Namun, imbauan itu belum maksimal karena hanya ditujukan kepada pengurus parpol saja.

“Oleh sebab itu, sosialisasi kepada partai politik dinilai amatlah penting ke depannya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, parpol dan caleg dalam hal pasangan APK dinilai banyak yang hanya menerima praktisnya saja, sehingga menggunakan pihak ketiga dalam pemasangan, tanpa melibatkan dirinya sendiri. Sedangkan pihak ketiga tersebut tidak paham aturan tentang pemasangan APK.

Untuk saat ini, kata Rismanidar, Bawaslu masih terus melakukan imbauan secara persuasif kepada peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK yang melanggar untuk dipasang sesuai dengan regulasi sebagaimana diatur dalam PKPU No.33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu.

“Terkait maraknya pemasangan APK yang tidak sesuai aturan, akan kami lakukan pendataan terlebih dahulu, setelah itu kita akan menyurati parpol yang bersangkutan untuk ditertibkan sendiri APK tersebut. Namun jika partai tidak menurunkannya, maka kita akan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP untuk menurunkan APK,” ujarnya.

Adapun pelanggarannya, sebut Rismanidar, pemasangan APK dilakukan dengan cara tidak mandiri, seperti halnya dipaku atau dipasang di pohon-pohon serta di tiang-tiang milik pemerintah dan tiang penerangan termasuk di tempat pendidikan dan tempat ibadah.

Ia mengimbau agar parpol tidak melakukan berbagai upaya untuk membangun keterpilihannya dengan cara-cara yang tidak fair, termasuk soal kampanye.

Bawaslu akan terus mengimbau para perserta pemilu baik parpol maupun caleg agar tidak berkampanye di luar ketentuan yang berlaku. Selain itu juga melarang pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri maupun kepala desa.

Pihaknya juga mengingatkan, agar tidak melibatkan anak-anak serta menggunakan fasilitas negara dan tidak melakukan berkampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan.

“Yang terpenting adalah, seluruh tim kampanye harus sudah didaftarkan, sehingga yang di luar aturan tidak boleh menjadi bagian dari tim. Tapi, kalau pelanggaran itu terjadi juga, maka kami akan melakukan tindak tegas,” kata Rismanidar.[]

Editor : Ihan Nurdin