Memangkas Praktik Rentenir dengan Pembiayaan Jaroe

Ilustrasi rentenir yang menjerat masyarakat dengan bunga selangit. (Foto: MalangVoice)

PASAR Induk Lambaro seolah tak pernah tidur. Pasar yang berada di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar ini menjadi pintu masuk distribusi segala kebutuhan barang pokok bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Aktivitas di pasar induk ini telah dimulai sejak pukul 03.00 WIB dini hari.

Dengan statusnya sebagai pasar induk, tak heran bila pasar ini menjadi pusat berkumpulnya para pedagang. Baik itu pedagang besar, maupun pedagang kecil yang berjualan di kaki lima. Salah satunya Musniati (49).

Di pasar itulah saban harinya perempuan asal Indrapuri itu menjalankan peran gandanya, sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah utama keluarga. Ia berjualan dari subuh hingga pukul dua belas siang. Musniati menjual berbagai sayuran dan beberapa kebutuhan dapur lainnya, seperti cabai, tomat, asam sunti, serai, dan pliek u.

Dari hasil berjualan itu Musniati menyambung hidup, menyekolahkan anak-anaknya, dan menabung untuk hari tua. “Barang-barang yang saya jual memang terbatas, karena modal yang saya punya pun terbatas,” ujar Musniati saat berbincang dengan aceHTrend di lokasi lapak dagangannya di Pasar Induk Lambaro pada Minggu (28/10/2018).

Musniati merupakan salah satu potret para pedagang kecil yang kekurangan modal usaha. Untuk menyiasatinya, tak sedikit di antara mereka yang berinisiatif mengambil pinjaman modal pada pihak lain. Ada yang mengambil pinjaman ke lembaga-lembaga keuangan resmi dengan bunga ringan.

Namun tak sedikit pula yang mengambil pinjaman pada rentenir dengan bunga yang mencekik leher. Istilahnya “Bank 47”. Para rentenir ini dinilai bisa lebih hidup dari perbankan karena mereka langsung jemput bola dan sistem administrasinya sangat mudah.

Alih-alih ingin mendapatkan untung, para pedagang kecil ini justru menggali lubang tutup lubang. Musniati merasa beruntung sebab ia tak sampai terperangkap praktik lintah darat tersebut.

“Sejak awal saya memang tidak pernah mengambil pinjaman pada rentenir, biarlah saya berjualan kecil-kecilan saja. Belakangan setelah ada Baitul Misykat, saya mengambil tambahan modal di sana. Di Baitul Misykat tidak ada bunga sama sekali,” ujarnya.

Musniati @aceHTrend/Ihan Nurdin

Baitul Misykat merupakan sebuah koperasi syariah yang dibentuk pada 2016 lalu. Koperasi ini digagas oleh para anggota Indonesian Islamic Bussiness Forum (IIBF) Aceh yang memiliki visi mengangkat perekonomian umat Islam. Salah satu bentuk real-nya ialah dengan memerangi praktik riba yang tanpa disadari telah begitu lekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Awalnya kita menyusun suatu format yang mudah diaplikasikan dan tetap berdasarkan pada kaidah Islam yang mengacu pada QS Albaqarah ayat 282, sehingga lahirlah Baitul Misykat yang saat ini dikomandoi oleh Zulhadi sebagai direkturnya,” ujar Putra Chamsyah, salah satu bidan di balik lahirnya Kopsyah Baitul Misykat kepada aceHTrend, Sabtu (27/10/2018).

Koperasi ini dijalankan dengan modal awal sebesar Rp3 juta yang dihimpun dari infak pengajian anggota IIBF. Awalnya kata Putra, dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp8,5 juta tetapi lebih dari setengahnya merupakan titipan. Namun karena sempat tertunda selama setahun, dana titipan itupun diambil kembali hingga hanya tersisa Rp3 juta.

Pada tahun 2016, ketika niat untuk menggerakkan koperasi syariah itu semakin kuat, mereka kembali menghimpun dana dan terkumpul menjadi Rp8,5 juta kembali. Survei pasar pun dilakukan.

“Pilihannya jatuh pada Pasar Induk Lambaro,” ujar pria yang pernah bekerja di industri perbankan tersebut.

Bukan tanpa alasan memilih Pasar Induk Lambaro. Mereka menemukan banyak pelaku praktik pemberi pinjaman modal yang menjurus ke riba di pasar ini. Jumlahnya hingga belasan orang, bahkan ada yang menyaru atas nama koperasi. Sasaran para rentenir ini ialah para pedagang kecil yang minim modal dan kurangnya pengetahuan mengenai manajemen usaha. Dengan kemudahan prosesnya tak sedikit yang tergiur.

“Umumnya mereka ibu-ibu yang sudah tua tetapi punya kegigihan dan tidak ingin jadi peminta-minta. Di antara mereka itu ada yang menghidupi anak cucunya. Prihatin. Makanya kita pilih pasar ini, karena ini pasar induk. Bayangkan bila aktivitas riba dimulai dari sini, otomatis dampak negatifnya akan sampai ke rumah-rumah kita, sehingga muncullah penyakit-penyakit hati yang tak kasatmata.”

Para rentenir itu memberi pinjaman modal dengan angka bervariasi, mulai dari yang terkecil Rp500 ribu. Putra mencontohkan, bila pinjaman yang diambil Rp500 ribu maka yang harus dikembalikan menjadi Rp600 ribu dengan sistem angsuran per hari.

“Kalau dihitung ekuivalen rate-nya bisa berjumlah hingga 140 persen per tahun, bunganya sangat spektakuler, kalau pinjam di bank hanya berkisar 11-14 persen.”

Kondisi itu semakin memantapkan niat mereka untuk segera mengoperasikan Baitul Misykat. Bermodalkan dana Rp8,5 juta tadi, Baitul Misykat mulai menyalurkan pembiayaan awal bagi 13 pedagang di Pasar Induk Lambaro.

Staf lapangan Baitul Misykat, Fakhrur Riza, bertugas sebagai penyalur modal yang diberi nama “Pembiayaan Jaroe”. Jaroe bermakna tangan dalam bahasa Aceh. Bagian tubuh yang paling sentral bagi manusia dalam melakukan setiap aktivitas. Setiap hari dari pukul 09.00-11.00 WIB, Fakhrur berkeliling Pasar Lambaro untuk mengutip pengembalian modal dari pedagang.

“Di sini akad yang kita buat itu adalah utang. Para pedagang wajib membayar utangnya kepada kita, tetapi sama sekali tidak ada bunga yang dibebankan kepada mereka. Kalau mereka ambil satu juta, ya bayarnya juga satu juta,” kata Fakhrur kepada aceHTrend.

Berawal dari angka 13, kini sudah puluhan pedagang yang merasakan manfaat dari program tersebut. Sementara dana yang dikelola berkembang pesat menjadi seratusan juta rupiah. Fakhrur optimis, angka ini akan terus besar seiring dengan meningkatnya kesadaran para pedagang yang ingin melepaskan diri dari jerat rentenir.

“Saya memang turun langsung ke pasar, untuk memudahkan para pedagang menyetor,” kata Fakhrur.

Bagi pedagang yang ingin dibiayai oleh Baitul Misykat ada syaratnya. Secara administrasi mereka hanya perlu memberikan salinan tanda pengenal saja. “Yang wajib itu mereka harus ikut pengajian mingguan. Setiap Selasa siang kami membuat pengajian khusus bagi pedagang di pasar. Karena kita juga ingin para pedagang ini bisa melakukan aktivitas muamalah sesuai tuntunan Islam, sehingga perlu dibekali. Untuk yang pertama ingin mengambil pinjaman, biasanya kita lihat dulu konsistensi mereka datang ke pengajian sebanyak dua hingga tiga kali.” Inilah yang membuat Baitul Misykat berbeda dengan sistem pembiayaan lainnya.

Baitul Misykat juga memberikan tangguhan bagi pedagang bila tidak sanggup membayar cicilan.

“Tapi kita lihat dulu, alasannya syar’i atau tidak. Boleh bayar besok, kalau besok tidak sanggup boleh besoknya lagi. Bahkan ada nasabah kita yang sisa utangnya kita memaafkan karena tidak sanggup membayar lagi,” kata Direktur Baitul Misykat, Zulhadi.

Pengajian rutin tersebut memiliki dampak positif. Menurut Zulhadi, dengan bertambahnya ilmu agama para pedagang, tidak hanya meminimalisir macetnya pembayaran, tetapi juga meningkatkan jumlah infak pelunasan. Ia merincikan, di akhir tahun 2017 infak pelunasan yang terkumpul sebesar Rp6,3 juta. Angka itu melesat menjadi Rp8 juta per Mei 2018. “Ini inisiatif mereka sendiri karena merasakan ada nikmat uang yang tersisa dari bermuamalah dengan Baitul Misykat.”

***

Pengawas Bank OJK Aceh. @istimewa

Pengawas Bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, Rizki Oddie, mengatakan fenomena laris manisnya rentenir di tengah-tengah makin banyaknya lembaga keuangan bank dan nonbank merupakan hal yang patut disayangkan. Sementara akses keuangan ke lembaga-lembaga tersebut sudah dibuka lebar. Sudah banyak produk mikro untuk kepentingan masyarakat pelaku UMKM dan produk keuangan bersubsidi. Misalnya kredit usaha rakyat, KPR bersubsidi, kredit program, hingga ansuransi petani.

“Namun kalau belum diminati berarti masih banyak pekerjaan rumah bagi industri jasa keuangan untuk memahami sepenuhnya kemauan masyarakat. Dan mengedukasi masyarakat agar memahami karakteristik produk keuangan dengan tepat,” katanya saat dihubungi aceHTrend, Sabtu (27/10/2018).

Yang paling sulit kata Oddie, menghapus prasangka dan stigma bahwa industri keuangan hanya untuk kaum berduit, ketakutan terhadap produk yang tidak dimengerti, trauma karena investasi bodong, hingga tidak bisa membedakan mana lembaga keuangan resmi dan tidak. Sehingga masyarakat menilai semua industri keuangan tidak bisa dipercaya dan menakutkan.

“Itu semua termasuk hambatan sosial atau social barrier yang tidak bisa semata-mata ditangani oleh industri keuangan ataupun OJK.”

Dalam hal ini OJK hanya mampu menghilangan hambatan pasar (market barrier) atau hambatan teknis, seperti isu jarak dan kecepatan layanan. Penyelesaian hambatan sosial seperti di atas, dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

Pihaknya mengaku sangat peduli pada besarnya beban keuangan yang dihadapi masyarakat bila tidak dapat mengakses lembaga keuangan resmi. Bahkan, kata Oddie secara nasional OJK pun mendorong agar industri keuangan tetap efisien dan memberikan layanan dengan biaya terjangkau. Hal itu sejalan dengan harapan Pemerintah Pusat agar di masa mendatang akses keuangan terbuka lebar dengan biaya terjangkau seperti di negara lain. “Masih banyak pekerjaan rumah bersama untuk mencapat hal tersebut.”

Karena itu OJK mengapresiasi hadirnya lembaga-lembaga yang berperan di sektor keuangan mikro seperti halnya Baitul Misykat yang secara aturan tunduk pada Dinas Koperasi dan UMKM. Dewasa ini masyarakat dinilai mulai peduli pada transaksi keuangan syariah, meskipun baru pada segmen konsumen rasional. Di Aceh angkanya mencapai 70% pada tahun 2016 berdasarkan Indeks Utilisasi Keuangan Syariah. Angka ini tertinggi di Indonesia.

Oddie berharap lembaga-lembaga seperti itu bisa terus eksis, dikelola secara amanah, dan memenuhi tujuan pembentukannya. Meskipun dalam praktiknya OJK tidak bisa mengawasi lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi. Kecuali yang mengacu pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

“Di Aceh sendiri baru ada satu Lembaga Keuangan Mikro yang di bawah pengawasan OJK yaitu LKMS Mahirah Muamalah di Banda Aceh.”

Secara umum OJK memiliki tiga tugas pokok, yaitu mengatur industri keuangan, mengawasi aktivitas industri keuangan, dan mengedukasi masyarakat dan memberikan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Di Aceh, lembaga ini lebih bersifat melaksanakan program pengawasan dan edukasi dan perlindungan konsumen.

Mengenai maraknya praktik rentenir, OJK mengakui bila ini menjadi kendala yang mereka hadapi. Pasalnya OJK tidak memiliki kewenangan, khususnya karena perikatan/akad yang terjadi antara rentenir dan pelaku usaha bersifat lisan dan perdata. Sementara OJK hanya mengawasi lembaga keuangan resmi.

“Dalam hal ini peran OJK lebih ke arah membuka sebesar-besarnya akses keuangan masyarakat kepada lembaga keuangan resmi. Dan memastikan tersedianya produk keuangan secara efisien dan melindungi kepentingan konsumen produk tersebut.”

Hal tersebut menginisiasi OJK membuat program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang bekerja sama dengan Pemda, Bank Indonesia, dan pengambil kebijakan terkait lainnya. Untuk memangkas praktik rentenir ini, meskipun pihaknya tidak memiliki wewenang sesuai undang-undang, tetapi bisa dimaksimalkan melalui peran pemerintah. “OJK dalam hal ini siap mendukung strategi pemerintah,” kata Oddie.[]