Millenial yang Belum Mati Rasa

Firman Kurniawan Said*)

Aktivis adalah istilah yang terlekat pada mereka yang getol memperjuangkan kepentingan orang banyak, kepentingan untuk kesejahteraan. Mereka yang mengorbankan pikiran dan meluangkan tenaga untuk kebaikan bersama. Berkilas balik dari fenomena dunia keaktivisan, sebagian berlatar belakang dari kalangan mahasiswa atau golongan terpelajar yang masih terhitung sebagai pemuda.

Pada abad 21 kini, banyak pemuda dari belahan dunia yang mempelopori perubahan di negara mereka. Di antaranya, Joshua Wong di Hongkong yang melakukan aksi protes bersama para pelajar terhadap Pemerintah Cina yang tidak memberikan hak otonomi kepada Pemerintah Hongkong, gerakan pro-demokrasi yang mengorganisir kalangan pelajar SMA, dan mahasiswa ini memboikot ruang kelas lalu turun ke jalan melakukan aksi massa, kini gerakan tersebut dikenal dengan nama Revolusi Payung.

Di Chile, nama Camila Vallejo dikenal sebagai salah satu aktor penggerak Revolusi Penguin, gerakan aksi massa nasional yang melibatkan semua kalangan pelajar, dan berafiliasi dengan salah satu partai politik untuk menolak privatisasi di bidang pendidikan, hingga pada tahun 2016, gerakan ini berhasil mendorong Pemerintah Chile untuk menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi.

Indonesia juga punya sejarah pergerakan yang dipelopori dari golongan pemuda, peristiwa Rengasdengklok yang kita ingat sebagai peristiwa diculiknya Soekarno dan Hatta oleh golongan muda, berhasil membuat bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Ada juga nama Soe Hok Gie yang sering dijadikan sebagai role model seorang demonstran, berkontribusi terhadap tumbangnya Orde Lama, dan kerap aktif bersikap kritis terhadap pemerintahan orde baru.

Puncaknya pada 1998, para pemuda yang sebagian besar terdiri dari kalangan mahasiswa berhasil memaksa rezim Orde Baru Soeharto turun dari kekuasaan. Namun jauh sebelum itu, para pemuda Indonesia sudah menginisiasi gerakan persatuan melalui kongres pemuda di tahun 1926 dan 1928, hasil dari kongres tersebut kini diingat sebagai sumpah pemuda, landasan yang menyatukan Indonesia untuk kemudian merdeka dari pemerintahan Hindia Belanda.

Kini, pemuda di Indonesia sedang akrab disapa dengan sebutan generasi milenial, adalah generasi yang berada pada rentang kelahiran 1980 hingga awal tahun 2000-an. Ada juga yang menyebutnya sebagai generasi Z, dengan ukuran tahun kelahiran 1990-an hingga medio 2000-an. Sedang pada UU Kepemudaan tahun 2009 pasal 1, yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun. Jadi baik generasi milenial dan generasi Z bisa dikategorikan sebagai pemuda pada tahun ini yang sudah memasuki usia 16 tahun.

Menurut data proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengelompokan generasi milenial adalah mereka yang berusia 20-34 tahun, diperkirakan pada tahun 2019 jumlah mereka akan sebanyak 23,77 persen dari total populasi, yang dipekirakan akan mencapai jumlah 268 juta jiwa. Ciri dari para milenial berdasar dari memahami milenial Indonesia yang dikeluarkan oleh Alvara Research Center (ARC) menunjukan bahwa generasi ini memiliki karakter yang kreatif, percaya diri, dan berjejaring.

Namun berdasar keterangan CEO ARC, yang dilansir melalui Britagar.id, hanya 22 persen dari generasi milenial yang mengikuti pemberitaan politik, data senada juga dapat kita lihat pada hasil survei Center For Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2017, menyatakan hanya 2.3 persen yang berminat membahas isu sosial dan politik. Lantas apakah ini membuat kesimpulan bahwa generasi ini cenderung apatis?

Pemuda kini sangat bersikap terbuka terhadap arus globalisasi yang akan membuat pencampuran budaya, seperti hasil survei CSIS yang menunjukkan, sebanyak 50,7 persen dari responden menanggapi baik terkait pengaruh penggunaan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh turis dari luar negeri juga dianggap menguntungkan oleh sebanyak 74,0 persen responden.

Keterbukaan ini juga dapat kita lihat pada data hasil survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, pengguna internet berdasar usia didominasi kelompok usia 19-34 tahun sebanyak 49,52 persen, sedang pada pemanfaatan internet bidang edukasi, sebanyak 55 persen menggunakan untuk membaca artikel. Kedekatan pemuda kini dengan teknologi daring untuk mempermudah akses informasi maupun pekerjaan menjadi sebuah kelebihan tersendiri.

Namun pada bagian identititas diri, para pemuda kini cenderung bersikap status quo. Masih berdasar pada hasil survei CSIS, sebanyak 62,2 persen berpendapat globalisasi tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Produk luar negeri cenderung dianggap memberikan dampak merugikan dengan presentase 50,5 persen. Serta lebih dari 65 persen setuju globalisasi memberikan dampak adanya sex bebas, melemahnya peran agama, dan meningkatnya kriminalitas.

Merangkum data di atas, pemuda kini terlihat tidak bisa dikategorikan ke dalam suatu sikap tertentu, seperti liberal, maupun nasionalis. Kecenderungan pemuda kini masih berusaha mencari formulasi pembentukan identitas yang tepat. Sikap ini bisa kita nilai sebagai sebuah hal positif, karena mereka masih berusaha memfilter arus informasi dan perkembangan teknologi, hal ini akan memberikan suatu ciri khusus pada identitas pemuda Indonesia kedepannya.

Kenyataaan bahwa pemuda kini akan menjadi angka jumlah pemilih terbesar pada pemilu di tahun 2019, dan cenderung dianggap apatis yang akan mengganggu proses demokrasi tidak dapat kita jadikan sebagai penilaian akhir. Dikarenakan pemuda kini cenderung menolak paham yang tidak demokrasi, yang secara sederhana dapat kita artikan sebagai paham yang tidak mengakomodir semua hak warga negara.

Asumsi ini dapat diperkuat dari rilis ARC mengenai pendapat bentuk pemerintahan Khilafah sebagai bentuk ideal dibanding NKRI. Baik dari kalangan profesional, mahasiswa, dan pelajar menunjukkan presentase tidak setuju lebih besar ketimbang yang setuju, dengan jarak presentase masing-masing lebih dari 15 persen.

Sedang pada hasil survei APJII tahun 2017. Pemanfaatan internet bidang sosial-politik memiliki presentase penggunaan yang besar, sebanyak 50,26 persen untuk berita sosial/lingkungan, dan 36,94 persen untuk berita politik. Ditambah lagi hasil survei CSIS tahun 2017, pemuda milenial memiliki tingkat optimisme yang tinggi terhadap kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya kita masih bisa berharap kepada para pemuda kini yang tidak se-apatis dan sepemisimis yang kita kira. Tinggal bagaimana caranya untuuk membuat para pemuda lebih aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pemuda harus terbiasa dalam mengorganisir keinginannya yang selama ini tidak terwujud karena pengaruh perpolitikan.

Kita ketahui bersama, menjelang pemilu tahun 2019, komoditi kampanye para calon hanya berkutat pada politik identitas, dan hoax bersama tim buzzer. Setidaknya kondisi ini akan membuat kita jenuh karena tidak membawa kepentingan bersama. Respon pemuda terhadap kondisi ini cukup beragam, sejauh pengalaman penulis, mereka yang mencoba keluar dari pembahasan politik identitas cenderung berlatar belakang pendidikan S-1 dan setingkatnya. Sedang yang masih terus berkutat pada pembahasan politik identitas cenderung adalah mereka yang berlatar pendidikan di bawah tingkatan S-1. Tanpa bermaksud menilai berdasarkan tingkatan pendidikan.

Oleh karena itu, para pemuda yang berlatar belakang kalangan terpelajar mesti mengorganisir diri menjadi kekuatan alternatif yang egaliter dan kolektif menyuarakan keinginan para golongan muda, untuk memberikan tekanan pada kontestasi politik kali ini, agar komoditi yang dibawa oleh para calon setidaknya adalah kepentingan bersama, bukan sebagian golongan saja.

Dalam kilas balik sejarah, kongres pemuda sudah memberikan contoh, bahwa cita-cita mulia harus diorganisir dengan baik. Melepaskan ego identitas untuk bersatu membuat identitas bersama yang dapat mengakomodir semua golongan. Dampaknya memberikan kesempatan bagi generasi penerus untuk merasakan hiup yang merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri.

Banyak cara yang bisa dilakukan pemuda saat ini, setidaknya untuk satu tahun ke depan memastikan pesta demokrasi di Indonesia, menjadi proses demokrasi yang sehat, tanpa ada lagi politik uang, diskriminasi terhadap yang berbeda pilihan, dan penyebaran berita hoax untuk menyesatkan para pemilih. Fungsi pengawasan setidaknya bisa dilakukan, terlibat dalam memantau, dan melaporkan kegiatan politik yang tidak sehat, agar transparansi perpolitikan kita bisa terjaga, dan tidak terjadi lagi wakil pilihan rakyat di kemudian hari tertangkap oleh KPK.

Kontestasi politik kitapun akan mengarah pada pembahasan visi, dan misi, serta rancangan strategi pembangunan yang nyata. Mengingat pula kita akan mengalami kondisi bonus demografi beberapa tahun kedepan, yang bisa menjadi keuntungan sekaligus malapetaka, jika tidak segera dipersiapkan. Sembari mengamalkan salah satu quote dari Pramoedya Ananta Toer “Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, apabila angkatan muda mati rasa, maka matilah sejarah sebuah bangsa”.

Sebagai contoh konkret gerakan pemuda yang terorganisir, demi menciptakan tatanan demokrasi yang sehat, maka didorong #2019HmIKawalDemokrasi.

*)Wabendum Bidang Politik Dan Pemerintahan PB HmI Periode 2018-2020).