Penataan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Aceh Memasuki Pembahasan Akhir

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Kerja (Pokja) akhir Penataan Ruang Laut Aceh (RZWP-3-K) sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh.

“Penataan Ruang Laut Aceh (RZWP-3-K) merupakan amanat dari 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,” kata Asisten II Setda Aceh, Taqwallah saat memberi sambutan di Ruang Rapat Potensi Daerah Setda Aceh, Jumat (9/11) pagi.

Dalam Acara yang diikuti oleh Kadis DLHK Aceh, Kadis ESDM Aceh dan Tim Penilai dari KKP serta lainnya itu juga ikut ditandatangani Peta RZWP-3-K Aceh.

Dalam Peta RZWP-3-K Aceh tergambar 4 kawasan pesesir dan laut Aceh yaitu kawasan pemanfaatn umum, kawasan konservasi, alur laut dan kawasan startegis nasional tertentu.

Untuk kawasan pemanfaatan umum ada delapan zonasi yaitu zona energi (2 daerah), penggaraman (6 daerah), perikanan tangkap (seluruh Aceh), perikanan budidaya (13 daerah), manggrove (7 daerah), pelabuhan (16 daerah), permukiman (1 daerah), pariwisata (16 daerah).

Untuk kawasan konservasi terdiri dari zona konservasi perairan (7 daerah), dan zona taman wisata alam (2 daerah).

Sedangkan kawasan Aalur laut terdiri dari zona alur pelayaran/perlintasan (14 daerah), zona pipa/kabel bawah laut (5 daerah) dan zona migrasi biota laut (seluruh daerah).

Terakhir, untuk kawasan strategis nasional tertentu hanya satu zona yaitu zona pulau-pulau kecil terluar (4 daerah).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Cut Yusminar MSi mengatakan agar RZWP-3-K bisa segera di qanunkan maka perlu segera diselesaikan tepat waktu di Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Untuk itu kita akan segera selesaikan adminitrasinya berupa surat rekomendasi dari Plt Gubernur untuk KKP. Kita juga akan kawal permohonan RZWP-3-K Aceh ke KKP untuk dijadikan prioritas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh,” katanya.

“Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksudkan untuk menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan,” kata Taqwallah menyampaikan arahan Plt Gubernur Aceh. []