Visit Aceh “Pungo” 2030

Oleh Tibrani

Muhammad Bin Salman (MBS) merupakan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi yang ditunjuk resmi oleh Raja Saudi, Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud, sebagai pewaris tahta kerajaan. Di usia masih muda belia menginjak 33 tahun, sang pangeran meluncurkan visit to Saudi Arabian 2030, sebuah kebijakan untuk menginiasi National Transformation Program (NTP), untuk reformasi ekonomi.

Sang putra mahkota ingin menjadikan Negeri Hijaz tidak bergantung pada sektor minyak. Karena selama ini, hampir 80% pendapatan diperoleh dari emas hitam. Ketika terjadinya penurunan harga minyak dunia, negeri keluarga Ibnu Su’ud dihantam turbulensi ekonomi.
Tujuan dari visit to Saudi Arabian 2030 adalah mendisivertisasi ekonomi Saudi serta mengembangkan sektor jasa dan layanan umum, seperti kesehatan; pendidikan; pariwisata; rekreasi; insfrastruktur dan lainnya.

Visi- misi MBS telah membawa perubahan yang besar terhadap Saudi yang selama ini dicitrakan sebagai negara yang konservatif. Visit Go to Saudi Arabian 2030 merupakan arah perubahan yang bersejarah menuju Arab Saudi yang lebih sejahtera dan makmur tanpa mutiara emas hitam.

Masa Depan Aceh

Provinsi Aceh merupakan salah daerah yang mendapatkan anggaran dana otonomi khusus (otsus), jumlah dana yang telah disalurkan dalam waktu 1 dekade ini sebesar, Rp 56, 67 triliun. (Serambi Indonesia/ 07/07/2018). Jumlah dana yang begitu melimpah, akan habis pada 2027.
Namun, jumlah dana otsus yang telah digelontorkan Pusat, Aceh belum mampu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan, apalagi membangun ekonomi kreatif masyarakat Aceh. Belum ada program Pemerintah Aceh untuk mewujudkan Serambi Mekkah mandiri tanpa tergantung kapitalisme provinsi tetangga padahal dana otsus akan habis kurun waktu sembilan tahun lagi.

Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh yang dirilis pada Februari 2018, jumlah pengangguran di Aceh sebanyak 154 ribu, berkurang sekitar 18 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2017 yang mencapai 172 ribu manusia.

Walaupun data statistik jumlah pengangguran di Aceh mengalami angka penurunan, namun jumlah pegangguran menunjukkan dilema bagi masa depan Aceh. Efek dari banyak pegangguran di Aceh telah menyebabkan malapetaka kultus sosial di tengah masyarakat. Fenomena-fenomena masalah sosial berupa kriminilitas sudah sering terjadi acap kali diberitakan di media cetak, online, maupun jejaring sosial lainnya.

Hempasan nafas dan dengusan kehidupan negeri Iskandar Muda menuju ke arah lebih baik nampaknya masih perlu proses yang agak panjang dan jauh dari harapan, namun dana otsus yang akan habis kurun waktu sewindu lagi, seyogyanya harus dianggarkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut hemat penulis sektor ekonomi yang harus dikembang di Aceh adalah wisata bahari dan rekreasi. Karena itu salah satu jalur alternatif untuk mewujudkan program Aceh Makmur pasca dana otsus 2030.

Pemerintah Aceh hendaknya lebih banyak belajar tentang konsep Visit to Saudi Arabian 2030. King Saudi sekarang mulai berbenah dengan kebijakan yang lebih moderat dan telah mulai meninggalkan nilai-nilai konservatisme yang telah mereka anut selama puluhan tahun.
Dalam pepatah Aceh dikatakan bahwa, beek pula capli oh katrok kapai (jangan menanam cabai, jika seadainya kapal sudah berlayar). Arti falsafah bahasa Aceh pada konteks tulisan ini adalah jangan sampai dana otsus sudah mulai habis baru merumuskan konsep pembangunan Aceh.

Aceh Pasca Otsus

Ketika tahun 2030 Aceh tidak ada lagi dana otsus, tentunya merupakan ujian yang berat bagi Tanoh Rencong karena di tahun ini, anggaran yang rutin diinvestasi pusat kepada Pemerintah Aceh tidak ada lagi, Provinsi Aceh akan sama dengan Provinsi lainya di Indonesia.
Para pejabat-pejabat Kepala Dinas, Gubernur-Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bupati – Wakil Bupati, Wali Kota- Wakil Walikota yang sekarang menjabat pada saat 2030 mereka sudah pensiun dan menikmati hari tua mereka. Pada tahun ini, para tenaga kerja produktif merupakan generasi yang lahir 1990-an-2000-an.

Tekstur kehidupan masyarakat Aceh pasca otsus akan bernasib jauh lebih jumud daripada sekarang, karena menurut pengamatan penulis, akan terjadi fenomena-fenomena pungo (gila), penulis berani menyimpulkan demikian karena di saat dana otsus begitu melimpah masyakat masih saja belum merasakan nikmatnya hidup sejahtera, apa lagi jika seadainya dana otsus telah habis.

Problematika sosial dan kriminalitas nampaknya akan menjadi santapan sosial dan menjadi bagian nafas kehidupan baru bagi masyarakat di tahun 2030. Hal itu bisa saja terjadi, jika seandainya stakeholder pemangku kepentingan masih lalai dengan peng griek otsus tanpa adanya konsep rancangan pembangunan ekonomi.

Pada saat itu pula generasi yang telah memasuki usia produktif kerja akan bertanya, kemana saja Pemerintah Aceh di saat dana otsus? mengapa sekarang dikau menelantarkan kami ke lembah peganguran, kenapa kalian tidak membangun perekonomian pariwisata disaat kita kaya memiliki dana kucuran dana yang melimpah.

Tentunya cemohan semacam itu bukan dongeng atau analisis penulis semata, akan tetapi akan terjadi jika Pemerintah Aceh dari sekarang belum berbenah membangun Aceh melalui sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata Aceh hendaknya harus ada blueprint yang jelas dan ada program kesinambungan.

Pembangunan Aceh dengan meniru konsep master plant visit to Saudi Arabian hendaknya diaplikasikan di Aceh, negara yang menjadi konsep kiblat umat islam didunia saja telah membuka diri menuju kerajaan yang modern, bagaimana dengan Aceh sekarang, apakah kita ingin menuju kearah yang konservatif ? atau kita ingin bergerak maju menuju Visit Aceh sejahtera 2030. Biarlah waktu yang menjawab itu semua, wassalam.


*)Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Ilustrasi dikutip dari:teungkuputeh.com.