Ramai-Ramai Tolak PT. EMM

Aksi unjuk rasa menuntut pencabutan izin PT EMM di Nagan Raya di DPR Aceh, Senin, 15 Oktober 2018. @aceHTrend/Taufan Mustafa

Teuku Hendra Kemala*)

Dalam tiga bulan terakhir masyarakat Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya kembali bergejolak, mereka diusik oleh kehadiran PT Emas Miniral Murni (EMM). Masyarakat setempat menolak perusahaan ini beroperasi di wilayah tersebut meskipun sudah mengantongi izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

Penolakan tidak hanya disuarakan oleh masyarakat setempat melainkan juga oleh berbagai lembaga, baik ormas, mahasiswa dan LSM, dengan melakukan aksi turun ke jalan maupun dengan penandatanganan petisi. Penolakan tersebut kemudian juga turut disuarakan oleh sejumlah politisi dari berbagai partai politik mendorong Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin PT. EMM.

Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang menolak tambang karena menganggap proses perizinan dan pengkajian dampak lingkungan dari PT. EMM untuk lokasi pertambangan di Nagan Raya dan Aceh Tengah, tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak dari usaha tersebut. Terakhir rangkaian dari penolakan tersebut bermuara pada sidang paripurna dewan. Secara legitimasi DPRA menolak keberadaan perusahaan tambang PT. EMM.

Langkah ini perlu kita apresiasi bersama sebagai bentuk dukungan moril atas upaya masyarakat menolak kehadiran tambang di tanah aulia itu, karena jika aktivitas tambang ini beroperasi akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup, hilang situs sejarah, bencana ekologi, rusak sumber mata air, krisis air untuk lahan pertanian, konflik sosial masyarakat, serta menghilangkan fungsi hutan lindung mengingat Beutong Ateuh Banggalang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Perusahaan Tambang VS Tambang Rakyat Illegal

PT. EMM telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui SK Kepala BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 pada tanggal 19 Desember 2017, untuk komoditas emas, dengan luas areal 10.000 hektar (Ha). Lokasi izin berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar 2.779 Ha, Hutan Lindung (HL) 4.709 Ha. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sekitar 2.478 Ha (APL 1.205 Ha dan HL 1.273 Ha). Lokasi pertambangan emas PT. EMM berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. (Walhi Aceh).

Melalui portal data GeRAK (http://gerakaceh.id) disebutkan kepemilikan saham dari PT.EMM secara rinci. Di mana 80 persen sahamnya dikuasai Beutong Resources Pte Ltd (BRPL). Sedangkan BRPL sendiri 50 persen sahamnya dikuasai oleh Perusahaan Tiger Cooper Singapore No 1 Pte Ltd. Di mana 100 persen kepemilikan sahamnya saat telah diakuisisi oleh Asiamet Resorces Limited. Hanya sekitar 20 persen saja kepemilikan saham PT.EMM ini yang dikuasai oleh Perusahaan dalam negeri yaitu PT. Media Mining Resources.

Kehadiran PT.EMM sebagai IUP PMA belum mendapatkan restu dari Pemerintah Aceh bahkan masyarakat yang hidup di sekitar tambang. Pemerintah dianggap tidak dilibatkan sejak pemberian izin dilakukan oleh Pemerintah Pusat tersebut. Bagi masyarakat sendiri belum mendapat kepastian dari pihak perusahaan dalam memberikan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan di Beutong Ateuh Benggalang tersebut.

Dalam pengurusan izin perusahaan ini juga telah mengenyampingkan keberadaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa dalam Pasal 156-159 menegaskan Pemerintah menugaskan atau mendelegasikan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) sehingga izin yang dikeluarkan terkait dengan ini harus diberitahukan kepada Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh pada kenyataannya dalam penerbitan izin PT EMM tanpa melibatkan kesertaan Pemerintah Aceh.

Perusahaan tambang seharusnya melibatkan Pemerintah Aceh dan masyarakat dalam menentukan arah investasi pertambangan yang akan dilakukan. Bagaimana Seharusnya masyarakat dilibatkan sejak menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bagaimana jaminan terhadap perekonomian dan penglibatan tenaga kerja lokal. Seperti apa pengelolaan dana Comunity Social Responsibility (CSR) akan dilaksanakan.

Namun berbeda halnya dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin
(PETI) yang dilakukan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krung Cut, dan kawasan hutan, jika PT EMM berada dalam kecamatan Beutong Ateuh Banggalang tapi ini berada dalam kawasan Kecamatan Beutong, sejauh penelusuran penulis di sepanjang sungai ini kurang lebih ada puluhan aktivitas tambang emas tidak berizin (Illegal) yang beroperasi di daerah ini baik dengan menggunakan alat berat (becho) maupun dengan menggunakan mesin sedot.

Menurut hasil dari investigasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh pada Oktober 2017 lalu menyebutkan bahwa ada 1.108,93 hektar dari empat gampong daerah itu sudah dijadikan areal pertambangan emas ilegal yang meliputi Gampong Blang Baro Pulo Raga, Panton Bayam, Blang Leumak dan Krung Cut (ajnn.net 03/10/2017).

Kegiatan yang masif terjadi tersebut sebenarnya juga akan berdampak terhadap bencana yang akan terjadi bila dibiarkan. Puluhan aktivitas pertambangan liar selama ini terus melakukan pengerukan di kawasan Krung Cut, semestinya jika demi untuk menjaga lingkungan, aktivitas tambang ilegal di Krung Cut juga harus ditolak bersama.

Karena selama akvitas itu berlangsung saban hari, menyebabkan air disepanjang Krung Cut dan sebagian Krueng Nagan menjadi keruh. Di samping itu akses pasca aktivitas tambang ini juga menyisakan kubangan-kubangan besar di sepanjang sungai itu. Ini belum lagi bicara soal kerugian negara dari rusaknya ekologis akibat pertambangan emas ilegal tersebut.

Pada 2016, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh telah melakukan investigasi pertambangan ilegal di Aceh. Khususnya Aceh Barat yang berada di sungai dan hutan lindung, di Kecamatan Pante Ceureumen, Kecamatan Panton Reu, Kecamatan Sungai Mas, dan Kecamatan Woyla Timur.

Dalam laporan tersebut, GeRAK Aceh memperkirakan emas yang diproduksi perbulan di Aceh Barat mencapai 89.262,9 gram. Jika dikalkulasikan setahun mencapai 1.071.154,5 gram atau 1,1 ton. Jika setiap gram emas dijual seharga Rp 400.000, setahun kerugian negara mencapai Rp 568.361.004.627. Ini hanya perkiraan kerugian di Aceh Barat (www.mongabay.co.id 28/10/2016). Tentu saja angka ini akan lebih besar jika dampak kerusakan lingkungan dan kerugian daerah yang disebabkan aktivitas tambang ilegal ini dihitung secara keseluruhan di Aceh.

Dalam skala nasional KLHK mencatat ada 8.683 titik tambang yang tak berizin aktivitas penambangan illegal ini yang memberi dampak pada negara. Kegiatan tambang yang tidak berizin membuat negara kehilangan penerimaan hingga triliunan rupiah per tahun. Dari jumlah ini ada ribuan titik lahan tambang di Indonesia yang tidak berizin yang luasnya mencapai 500 ribu hektar (Ha).

Ribuan titik itu ada yang masih aktif dan ditinggalkan begitu saja. Terdapat 8.683 titik yang terindikasi tanpa izin. Akibat dari kegiatan illegal tersebut, negara kehilangan penerimaan di sektor pertambangan untuk komoditas emas sebesar Rp 38 triliun per tahun. Sedangkan untuk komoditas dan non emas penerimaan yang hilang bisa mencapai Rp 315 miliar per tahun.

Tidak hanya penerimaan negara yang hilang, kegiatan tambang tanpa izin ini juga berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Dalam hal ini KLHK juga harus mereklamasi tanah yang sudah tercemar akibat kegiatan tambang ilegal. Biasanya dalam Penggunaan Bahan Beracun Berbaya (B3) yaitu Sianida dan Merkuri.

Dalam penanganannya KLHK menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) sebesar Rp 290 miliar pada tahun ini. Dari anggaran tersebut hanya bisa melakukan reklamasi dua hingga tiga lokasi setiap tahunnya, dengan luas 8-12 hektare.(sumber katadata.com 12/09/2018).

Terlepas dari adanya dugaan cacat prosedur dari proses perizinan dari PT EMM sebagai IUP Operasi Produksi dengan status PMA, setidaknya Pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap investasi pertambangan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jika dikemudian hari diketahui permohonan izin bermasalah maka IUP ini harus direview kembali untuk diberikan sanksi tegas.

Namun jika dianggap sudah memenuhi syarat maka Pemerintah juga bertanggung jawab menjamin kegiatan investasi bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat lokal. Pemerintah juga jangan lupa soal tambang rakyat ilegal yang terjadi. Pemerintah dan Pemerintah Aceh wajib mengambil peran menyelesaikan secara bijak. Karena korupsi pengelolaan sumber daya alam itu jauh lebih besar karena ini tidak hanya akan membuat kerugian negara tapi juga menyebabkan bencana sosial dan kerusakan linkungan.

Tambang Rakyat dengan Kearifan Lokal sebagai Solusi

Perlu digaris bawahi tulisan ini bukan dalam kapasitas mendukung dan menolak aktivitas pertambangan emas rakyat di Nagan Raya, tidak pula mendukung PT EMM, tidak pula menyalahkan masyarakat tapi untuk memastikan kekayaan alam Aceh benar-benar dikelola sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik itu pertambangan rakyat maupun yang dikelola oleh perusahaan.

Pemerintah harus segera mencari jalan keluar dari karut marut persoalan izin tambang ini baik itu oleh pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat. Baik dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal maupun terkait izin PT EMM itu sendiri yang mulai menuai penolakan dari masyarakat setempat.

Menurut hemat penulis ada dua pilihan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah yaitu memberikan izin untuk pertambangan rakyat dengan catatan berada di bawah pengawasan dan pembinaan pemerintah atau menutup seluruh pertambangan emas termasuk PT EMM itu sendiri.

Karena dalam kasus pertambangan ilegal ini tidak bisa semata mata menyalahkan masyarakat yang kemudian mengeksploitasi sumber daya alam secara liar. Di sisi lain hal ini juga memperlihatkan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam selama ini. Ini bentuk kelemahan pemerintah karena pada satu sisi pemerintah membuka keran sebesar-besarnya terhadap izin usaha pertambangan baik berupa Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun PMA sebagai wujud investasi. Di sisi lain praktek PETI sulit ditertibkan bahkan muncul titik-titik lokasi baru di beberapa tempat.

Namun Pemerintah jangan juga lupa bahwa pertambangan emas oleh masyarakat lokal telah pernah ada sejak lama dan telah dilakukan turun temurun. Jika ditelusuri aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) daerah aliran Krung Cut sudah berlangsung lama bahkan hampir tujuh puluh persen masyarakat bergantung dengan pertambangan emas ini, mulanya penambang dilakukan dengan mendulang secara manual, namun seiring berjalannya waktu penambang mulai menggunakan alat berat.

Dalam menanggapi persoalan ini pemerintah harus mampu mengurai penyebab maraknya terjadi PETI yang masif dengan menggunakan alat berat. Penyelesaian masalah tidak hanya melakukan penertiban semata dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku penambang liar ini. Jika ditelusuri lebih dalam praktek tambang illegal ini melibatkan broker dan pemodal besar yang sulit diendus. Keterbatasan upaya pembinaan dan mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang terjadi sehingga bisa diasumsikan ekses dari ketidak pekaan pemerintah ini kemudian menimbulkan penolakan terhadap PT EMM.

Padahal dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah menjamin keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 26. Di mana disebutkan kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang usulkan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

Kriteria untuk menetapkan WPR mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai, mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba dengan luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar.

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat ini yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya lima belas tahun. Kemudian hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah pertambangan dalam pasal 26 sampai 27. Secara rinci dituangkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 3669/K/30/MEM/2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera. Ini sebagai acuan bagi pemerintah untuk mengakomodir izin pertambangan rakyat dalam sebuah WPR.

Karena pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Aceh dalam mengatur pertambangan rakyat dengan kearifan lokal atau dengan kata lain ramah lingkungan tidak mengunakan alat berat, diatur secara rinci dalam bentuk Qanun atau Peraturan Daera (PERDA). Penertiban ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Irwan Yusuf – Nova Iriansyah yang mengusung program Aceh Green dimana pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam.

Menurut penulis hal lain yang perlu dilakukan, yaitu Pemerintah Aceh segera mengklarifikasi kepada Pemerintah Pusat terhadap keberadaan izin tambang berstatus PMA. Sebagai daerah dengan otonomi khusus. Pemerintah Pusat seharusnya melibatkan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh.


*)Penulis merupakan pengurus KNPI Aceh dan wartawan acehTrend.