Korupsi adalah kejahatan serius dan luar biasa yang dampaknya jelas merugikan rakyat, siapapun yang terindikasi melakukan korupsi dengan bukti yang cukup, maka harus didakwa sebagai tersangka.
Pernyataan itu disamaikan Cut Meutia merespon pernyataan para petinggi GAM baru-baru ini di media.
Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa maka sudah pasti proses hukumnya tidak instan, sebab jika salah maka implikasinya cukup fatal bagi tersangka. Posisi terbaik mensikapi kasus korupsi adalah mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk di Aceh.
Kata Cut Meutia, Mualem (Muzukir Manaf) dan para petinggi GAM harusnya memposisikan diri sebagai ikon anti korupsi karena mereka merupakan para pelaku sejarah yang sangat faham ideologi Aceh Merdeka. Untuk itu, Mualem dan para petinggi GAM harusnya mendukung “perang” terhadap seluruh kejahatan yang dapat merugikan rakyat Aceh.
BACAAN LAINNYA
“Kalau sudah jadi tersangka maka tidak boleh lagi ada intervensi, proses hukum wajib dihormati, ” sebut Cut Meutia, Jumat (30/11).
Dalam kasus pak Irwandi Gubernur Aceh non aktif, dirinya mengapresiasi pernyataan Mualem dan petinggi GAM di di media yang menegaskan bahawa mantan petinggi GAM dan mantan Kombatan sangat mendukung dan menyatakan perang terhadap berbagai pratik korupsi di Aceh.
Sikap siap berdiri di garda terdepan untuk menindak berbagai praktik yang merugikan rakyat dan negara, dan tidak membela kadernya yang patut diduga dan terlibat dalam penyelewengan keuangan negara serta daerah juga disetujui oleh Cut Meutia.
Cut Meutia mengajak semua untuk sama-sama menghormati proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, termasuk kepada mantan kombatan sekalipun.
“Bila perlu, jika terbukti bersalah maka harus ada hukuman tambahan karena mantan pejuang tidak boleh mengkhianati hati rakyat Aceh, dan sejauh tidak ada indikasi politis di dalam upaya pengusutan tersebut”, tambah Cut Meutia.
Cut Meutia menyarakan agar Mualem dan para petinggi GAM mau mendorong Presiden dan Wakil Presiden agar KPK dibuka di Aceh sehingga proses persidangan dapat berlangsung di Aceh.
“Dengan begitu, prosesnya bisa diikuti dan dipantau oleh masyarakat luas sehingga menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menjauh dari tindakan korupsi,” sebutnya.
Hal lain yang disarankan oleh Cut Meutia adalah agar Mualem mengingatkan Presiden RI dan Wakil Presiden RI agar bila ada kasus yang berpotensi merusak perdamaian, terlebih dahulu ditangani oleh presiden atau wakil presiden dan membahasnya dengan tokoh kunci di Aceh.
“Jangan sampai kasus-kasus yang ada di Aceh langsung ditangani oleh oknum lain, yang tidak punya latar mengapa Aceh sampai bersedia menempuh rute jalan berdamai,” sebutnya.
Cut Meutia meminta agar Aceh tidak buru-buru disamakan dengan provinsi lain. Pejabat di provinsi lain wajar untuk segera ditangkap bila melakukan korupsi karena mereka sudah membangun sejak Indonesia merdeka.
Presiden atau Wapres harusnya selalu diberi masukan informasi akurat tentang Aceh sehingga jika ada tanda-tanda kejahatan segera bisa diingatkan untuk dihentikan sehingga marwah pemimpin tidak jatuh.
“Aceh masih baru, jatuh bangun berbenah karena ada perlawanan, jadi butuh pendampingan dan pencegahan, belum cocok penindakan, mereka masih belajar, pemimpin masih sangat mungkin ditipu oleh mesin birokrasi, dan sangat mungkin ada banyak keliru,” tambahnya.
Cut Meutia mengingatkan para pejuang agar menjauh dari kejahatan yang berpotensi merugikan dan menyakiti rakyat.
“Dulu ada yang memperjuangkan Aceh Merdeka karena yakin Aceh bisa lebih baik dengan jalannya sendiri, daripada menggunakan tatakelola model Indonesia dalam membangun, ” sebutnya.
Menurut Cut Meutia, jika melawan sekedar untuk bisa berkuasa maka sia-sialah ideologi Aceh. Kunci dari ideologi Aceh itu adalah rakyat lebih baik sehingga Acehpun akan semakin baik dalam pemerintahan sendiri ” tutupnya.[]
![Dr. Taqwadin Husin. [Ist]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/05/20200517_115656.jpg)
