ACEHTREND.COM, Blangpidie – Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Abdul Kadir, mengatakan kasus dugaan korupsi proyek e-learning (TIK) tahun 2015 yang bersumber dari dana Otsus sebesar Rp1,22 miliar dipastikan akan melakukan penahanan dalam pelimpahan tahap II.
Sementara dalam pelimpahan tahap I, pihak kejaksaan sebelumnya menahan tersangka Sjd (45) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Abdya, serta tersangka DD (38) selaku pejabat pengadaan dalam paket tersebut. Kini, kedua tersangka sementara dititipkan fi Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas III Blangpidie.
“Kita pastikan nanti ada yang ditahan lagi dalam pelimpahan tahap II. Saat ini sedang kita siapkan berkasnya untuk pelimpahan. Yang ditahan kemarin itu, baru dari instansi terkait, kemungkinan yang nanti kita tahan itu dari pihak rekanannya,” ungkap Abdur Kadir kepada awak media, Selasa (4/12/2018).
Meski sudah memberikan sedikit bocoran terkait adanya penahanan di tahap pelimpahan II, tetapi Abdul Kadir belum bisa menyebutkan jumlah rekanan yang akan ditahan, termasuk inisialnya. Sebab katanya, pihak Kejari Abdya masih melakukan persiapan kelengkapan berkas dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
“Nanti akan kita kabari lagi pada saat pelimpahan, tunggu saja waktunya. Yang pastinya kasus ini akan tuntas dalam tahun ini juga,” ujarnya.
Dalam penanganan kasus korupsi, Kejari Abdya tetap akan mengedepankan profesionalisme. Apabila sudah cukup syarat formil dan materilnya, siapa saja tersangka berikutnya tetap akan mereka ditahan.
“Semua ada tahapannya, kita tidak mau tergesa-gesa. Intinya, jaksa tidak akan mengendapkan kasus ini,” katanya.
Sebelumnya, Kejari Abdya telah melakukan penahahan terhadap dua tersangka yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan E-Learning (Tik) di Abdya.
Dalam perjalanan proyek tersebut, paket senilai Rp1,22 miliar itu dipecahkan menjadi 11 item dengan dikerjakan oleh enam rekanan. Segingga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh telah mengeluarkan hasil audit kerugian negara dalam proyek tersebut lebih kurang mencapi Rp300 juta.
Dalam kasus itu, jaksa menduga kuat adanya indikasi mark up, sehingga terjadi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Apalagi, proyek itu dilakukan pememecahan pekerjaannya menjadi 11 item, dan tindakan itu tidak dibenarkan.
Untuk melakukan sinkronisasi dari hasil audit pihak BPKP perwakilan Aceh, setidaknya, jaksa telah memanggil sebanyak 36 saksi untuk dimintai keterangan. Di antaranya, pihak pemerintah, instansi terkait, kepala sekolah, termasuk rekanan.[]
Editor : Ihan Nurdin
