Kejari Abdya Rumuskan Aturan Pelanggaran Pemilu

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Aceh Barat Daya bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) membahas aturan pelanggan pemilu 2019 secara rinci dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Abdya, Blangpidie, Selasa (4/12/2018).

Aturan tersebut nantinya akan dijadikan acuan dasar bila ada temuan dan laporan pelanggaran di pemilu 2019 mendatang.

Kajari Abdya, Abdur Kadir mengatakan, bila ada laporan pelanggaran pemilu, Gakkumdu diharapakan bisa menyelesaikan masalah itu dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

“Sementara dalam penindakannya, Gakkumdu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 488 sampai dengan Pasal 554,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Abdur Kadir juga menyampaikan terkait aturan dan delik aduan yang akan dijerat kepada para pelanggar dalam masa tahapan pemilu.

“Segala bentuk proses penindakan dan pelanggaran dalam pemilu itu memang telah diatur dan harus diterapkan secara tegas. Gakkumdu diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, yakni paling lama 14 hari pascaterima laporan pelanggaran dalam pemilu. Maka tujuan dilaksanakan rapat koordinasi ini, supaya Sentra Gakkumdu Abdya dapat menyamakan persepsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Devisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslih Abdya, Rahma Rusli, mengatakan sejauh ini belum ada temuan dan laporan pelanggaran yang mereka terima.

Meski demikian, pihaknya kembali mengajak Sentra Gakkumdu untuk duduk bersama membicarakan terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, termasuk juga ada calon legislatif dari Partai Aceh (PA) yang memasang bendera Bintang Bulan.

“Nanti kita akan membahas kembali dalam pertemuan selanjutnya, sehingga langkah dan tindakan yang diambil tepat sasaran dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada,” ujarnya.

Dalam rapat itu, ikut dihadiri Kasi Pidum Firmansyah Siregar, Kasat Reskrim Polres Abdya Iptu Zulfitriadi, Koordinator Devisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslih Abdya, Rahma Rusli, serta pihak terkait lainnya.[]

Editor : Ihan Nurdin