“Membully” Paket C

Oleh Khairil Miswar*)

Serambi Indonesia (3/4/18) menyajikan berita “menarik” yang kemudian “ditarik” kian kemari oleh para pembaca dengan melahirkan beragam komentar yang selanjutnya juga turut ditanggapi oleh netizen. Pihak disebut terakhir dengan pola masing-masing telah pun sukses menyemarakkan beranda media sosial dengan berita yang dikutip dari data KIP Aceh tersebut.

Salah satu kalimat “menusuk” dalam pemberitaan itu berbunyi: “Sangat sedikit konstituen yang tahu kualitas calon yang akan mereka pilih. Padahal kualitas calon terpilih nantinya sangat menentukan masa depan Aceh.”

Bagi sebagian kalangan, khususnya “Paket D” ke atas, kalimat semisal itu akan menjadi “senjata” untuk melakukan tindakan “bullying” terhadap golongan “Paket C” ke bawah. Sebaliknya bagi kalangan “Paket C” kalimat serupa itu adalah tusukan yang menyakitkan untuk tidak menyebut sebagai sebuah “penghinaan” atau mungkin “pelecehan.” Namun demikian kita tidak tahu apakah kalimat itu bagian dari “framing” atau kebetulan belaka karena tidak ditemukannya redaksi lain yang lebih elegan.

Hasil liputan ekslusif Serambi Indonesia menyebut dari 1.298 caleg yang telah masuk Daftar Calon Tetap (DCT) lebih dari setengahnya adalah lulusan SMA/ sederajat dan didominasi oleh Paket C dan pesantren. Ditinjau dari partai politik, Partai Aceh (PA) disebut sebagai paling banyak “menyumbang” caleg dari Paket C. Dalam laporan itu disebutkan pula bahwa hasil pemilu ke depan akan sangat memengaruhi iklim politik Aceh seperti halnya Pemilu 2014, di mana kursi parlemen dikuasai oleh lulusan SMA/ sederajat.

Ada Apa dengan Paket C?

Merujuk pada berbagai sumber dapatlah diketahui bahwa Paket C adalah bagian dari pendidikan kesetaraan yang bersifat non formal. Meskipun bersifat non formal, namun standar kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan adalah sama dengan sekolah formal pada umumnya walaupun berbeda materi, konteks dan metodologi yang diberikan kepada mereka.

Paket C adalah program pendidikan setara SMA yang lulusannya memiliki kompetensi “sama” dengan SMA meskipun tidak identik. Selain Paket C, kita juga mengenal program Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP). Pada umumnya pendidikan Paket A, B dan C ditujukan kepada masyarakat yang selama ini mungkin kurang beruntung sehingga tidak memiliki kesempatan belajar di sekolah formal.

Dalam kaitannya dengan pencalonan sebagai caleg, sejauh ini belum ada aturan yang melarang pemilik ijazah SMA atau Paket C untuk melamar sebagai caleg, buktinya KIP sebagai penyelenggara pemilu masih mengizinkan mereka untuk mendaftar. Nah, jika demikian, patutkah kemudian Paket C dijadikan sasaran “bullying” dengan dalih kualitas sehingga muncul kekhawatiran bernuanasa paranoid?

Jika memang Paket C dianggap tidak berkualitas kenapa pula negara begitu “bodoh” sehingga membuka jalan bagi mereka untuk terlibat dalam panggung politik praktis yang tentunya akan berdampak pada lahirnya wakil-wakil “tidak berkualitas” di parlemen? Pertanyaan lainnya, kualitas dalam pengertian bagaimana yang diharapkan di negeri ini? Kemudian, siapa pula yang dapat menjamin bahwa “Paket D” ke atas semisal lulusan sarjana, magister dan doktor sebagai sosok-sosok berkualitas?

Tidak dipungkiri bahwa kita memang membutuhkan parlemen yang diisi oleh orang-orang berkualitas, tapi kita juga harus mengakui bahwa jenjang pendidikan bukan satu-satunya alat ukur yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas seseorang. Penting pula dipahami bahwa Paket C adalah “strata” pendidikan, bukan kategori penilaian yang mencerminkan kualitas intelektual.

Menyamakan Paket C dengan “nilai C” yang diperoleh di bangku kuliah adalah logika dangkal dan bahkan delusif. Jika logika konyol ini dipertahankan, maka yang paling berkualitas adalah Paket A (setara SD), sementara “Paket D” ke atas sama sekali tidak berkualitas.

Yang kita harapkan dari parlemen adalah kualitas yang memberikan dampak konkret kepada masyarakat, bukan kualitas “kasta” pendidikan yang hanya mampu mengembuskan narasi-narasi imajinatif kepada publik. Kita membutuhkan parlemen yang mampu menjalankan fungsinya sesuai amanah undang-undang, bukan parlemen yang hobi berebut paket dari A, B sampai C untuk kemudian dibagikan kepada kroni-kroninya. Kita mengimpikan anggota legislatif yang tidak koruptif, apalagi sampai mencari keuntungan dengan merusak lingkungan melalui Galian C. Jadi, titik persoalan bukan pada paket C, tapi pada mental si caleg itu sendiri.

Terakhir, jika pun nantinya sosok “tidak berkualitas” menguasai parlemen, maka mereka akan sulit “menipu” rakyat karena tipuan mereka pun tidak berkualitas sehingga cepat terendus oleh publik. Yang perlu ditakutkan justru jika parlemen dikuasai oleh sosok-sosok “berkualitas,” sebab tipuan mereka pun akan berkualitas tinggi sehingga tak pernah terbongkar.

Bireuen, 04 Desember 2018.

()Penulis adalah guru sekolah rendah di Bireuen.