DPR Aceh akan Bentuk Qanun Perlindungan Satwa Liar

Nurzahri @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi II DPR Aceh sedang menggagas lahirnya qanun mengenai perlindungan satwa liar sebagai tindak lanjut maraknya kasus kematian satwa liar, khususnya gajah, dan konflik antara satwa liar dengan manusia. Qanun ini nantinya akan mengatur terkait pengelolaan satwa liar secara berkelanjutan dan peningkatan pemahaman masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa.

“kita sedang menggagas lahirnya qanun tentang perlindungan satwa liar, yang nantinya akan mengatur kewajiban-kewajiban Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam hal mengelola satwa liar yang ada di Aceh,” kata Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri saat ditanyai aceHTrend.com, Jumat (7/12/2018).

Menurutnya, dengan lahirnya qanun satwa liar tersebut, diharapkan bisa menjadi solusi terhadap konflik antara satwa liar dengan manusia, dan qanun ini juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pelestarian satwa liar yang berkelanjutan.

“Qanun ini baru proses usulan inisiatif, diharapkan qanun ini akan menjadi jawaban dan solusi terhadap konflik-konflik satwa yang terjadi, masyarakat Aceh juga pada akhirnya akan memiliki perspektif yang berbeda terhadap satwa liar ini. Mereka tidak akan dianggap sebagai hama pengganggu, tapi sebagai aset berharga yang malah bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal berdampingan dengan mereka,” katanya.

Sebelumnya Nurzahri dan beberapa anggota tim lainnya melakukan studi banding ke India pada 20-30 November 2018. Terkait hal itu, Nurzahri mengatakan pihaknya mendapatkan banyak konsep-konsep baru terkait penanganan satwa liar, dan banyak yang bisa diadopsi untuk diterapkan di Aceh.

“Hasil yang kita dapat dalam kunjungan studi banding tersebut sangat banyak, hampir semua sektor lingkungan kita mendapatkan ilmu yang bisa kita praktikkan di Aceh,” katanya.

Nurzahri melanjutkan, khusus untuk penanganan gajah liar ada beberapa yang akan diadopsi, antara lain seperti penanganan pergerakan gajah oleh polisi hutan sehingga bisa meminimalkan kerusakan properti dan lahan masyarakat, bahkan di India, mereka bisa menekan hingga menjadi nihil korban jiwa.

Kemudian, sambungnya, pembentukan komunitas masyarakat, sehingga mereka paham bagaimana cara menghadapi masuknya gajah liar ke perkampungan baik melalui pelatihan-pelatihan maupun dengan poster, serta alat-alat bantu kampanye lainnya untuk bisa mengusir gajah dari perkampungan. Selanjutnya pembentukan barier (pembatas) hidup, dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang tidak disukai oleh gajah seperti tumbuhan lemon, pohon reudeup atau dadap, tumbuhan jernang dan tumbuh-an berduri lainnya, baik di sekitar kampung maupun di sekitar perkebunan.

Mengenai soal geografis menurut Nuurzahri, geografisnya tidak terlalu berbeda dengan Aceh, hanya saja mereka masuk kategori hutan sub-tropis, sementara Aceh merupakan hutan hujan tropis, terkait satwanya dan tumbuhannya juga relatif sama.

“Jenis satwa dan tumbuhan yang ada semuanya sama dengan yang ada di tempat kita, hanya sedikit yang berbeda,” katanya.

Selama di India, mereka bertemu dengan anggota WWF Kazirangga, WWF India, dilanjutkan dengan kepala distrik (setingkat bupati) Kazirangga. Selanjutnya pertemuan dengan pengelola Kazirangga National Park dan pertemuan dengan beberapa NGO internasional yang berkonsentrasi dengan isu lingkungan dan satwa liar seperti badak, gajah, dan harimau.

Mereka juga melakukan kunjungan lapangan seperti ke Taman Nasional Mannas, Kazirangga National Park, dan ke koridor satwa yang melintasi jalur sutra Asia.[]

Editor : Ihan Nurdin