Pemerintah akan Susun Masterplan Penanganan Satwa Liar di Aceh

Seekor "gajah putih" sedang keliling Banda Aceh pada karnaval kebudayaan PKA ke-7. (Taufan Mustafa/aceHTrend).

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Sejak Januari sampai Desember 2018, tercatat sembilan ekor gajah di Aceh mati dengan berbagai kasus. Ke depan, instansi terkait akan mengadopsi beberapa sistem hasil studi banding yang dilakukan ke India belum lama ini sebagai master plan untuk menangani satwa liar di Aceh.

“Sampai sekarang kematian gajah ada sembilan ekor, di antaranya mati di Aceh Timur ada empat ekor, Pidie ada satu ekor gajah jinak yang mati di CRU, yang Pidie Jaya satu ekor, kemudian di PLG Sare ada dua ekor, Amirah sama Andi gajah jinak, satu lagi ada anakan yang mati saat penggiringan di Bener Meriah,” kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo, saat dihubungi aceHTrend, Jumat (7/12/2018).

Menurutnya, kematian gajah di Pidie Jaya bersamaan dengan di Bener Meriah, hanya saja pola kematiannya berbeda, terkait kematian gajah di Pidie Jaya yang diduga akibat perburuan, menurut Sapto itu masih dalam pengembangan pihak terkait, dan belum ada hasil.

“Sementara belum ada hasil dari pengembangan pihak terkait,” kata Sapto.

Terkait penanganan konflik satwa ini, pihaknya masih terus berkordinasi dengan Bappeda dan KLHK untuk penyusunan master plan penanganan konflik gajah di Aceh.

“Saya kemarin sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Bappeda dan Kadis KLHK yang ikut rombongan Komisi II DPRA ke India, ya ada perkembangan positif, bahwa akan disusun master plan untuk penanggulangan konflik satwa liar ini, rencananya Senin nanti akan dibahas di Bappeda,” kata Sapto.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRA yang membidangi Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup, Nurzahri saat dikonfirmasi aceHTrend, Jumat (7/12/2018), tentang kunjungan studi banding ke India beberapa waktu lalu menjadi bagian dari pada mencari konsep yang tepat terkait penanganan satwa liar dan konflik satwa.

“Hasil yang kita dapat dalam kunjungan studi banding tersebut sangat banyak, hampir semua sektor lingkungan kita mendapatkan ilmu yang bisa kita praktikkan di Aceh,” kata Nurzahri.

Terkait penyusunan master plan penanggulangan konflik satwa liar oleh Bappeda bersama KLHK dan BKSDA, Nurzahri menanggapi bahwa konsep tersebut kemungkinan bagian dari hasil kunjungan studi banding yang ia dan tim lakukan.

“Mungkin saja itu menjadi bagian dari hasil kunjungan tersebut, karena dalam rombongan saya juga mengikutsertakan Kepala Bappeda dan Kadis DLHK,” katanya.

Salah satu anggota yang ikut dalam studi banding ke Manas Nasional Park di India pada 20-30 November 2018, Budi Azhari, mengatakan banyak konsep penanganan satwa liar yang bisa dipelajari dari India, bagus kalau bisa diterapkan di Aceh.

“Pemerintah dan masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjaga hutan dan satwa liar, yang didukung oleh NGO lokal dan internasional, padahal dengan ledakan penduduk India yang sangat padat, tapi India mampu mewujudkan hutan konservasi yang sangat baik, masalah kita di Aceh sebenarnya tidak serumit di India, tapi mereka mampu karena adanya kesadaran semua pihak untuk menjaganya, maka ini yang perlu kita bangun di Aceh,” katanya.

Di sana, sambung Budi, tepatnya Manas Nasonal Park, pemerintah setempat sangat memperhatikan permasalahan ekonomi masyarakat sekitar pinggir hutan. Itu menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga hutan, jika permasalahan ekonomi masyarakat pinggir hutan tidak sejahtera, maka hutan akan menjadi sasarannya, sehingga berakibat terhadap kelangsungan satwa liar.[]

Editor : Ihan Nurdin