Pengurusan Dokumen Kapal Nelayan di Bawah 7 GT di Abdya Gratis

Nelayan di Pelabuhan Susoh, Abdya. @aceHTrend/Ihan Nurdin

ACEHTREND.COM, Blanpidie – Kepala Syahbandar Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Susoh, Aceh Barat Daya, Wisfina, mengatakan sejak diserahkannya tugas pelaksanaan oleh pihak perhubungan kepada pihaknya, pengurusan dokumen sertifikasi dan pengukuran kapal nelayan di bawah 7 Gross Tonnage (GT), biaya pengurusannya gratis bagi nelayan di Abdya.

Ia menyebutkan, biaya penerbitan dokumen dan pengukuran tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun. Namun demikian, untuk boat berukuran di atas 7 GT, masih dimintai biaya penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PMBP).

“Semenjak diserahkan pelaksanaan kepada Syahbandar, khusus untuk kapal di bawah 7 GT tidak dipungut biaya, sementara untuk kapal di atas 7 GT itu harus bayar PMBP, baik penerbitan ukuran besarnya dan pemeriksaannya,” ujar Wisfina kepada awak media, Kamis (6/12/2018).

Wisfina mengatakan, pengurusan tanpa biaya tersebut hingga kini masih berlaku, sebab pihaknya belum mendapatkan instruksi dari Pemerintah Pusat untuk menghentikan penggratisan pengurusan tersebut.

“Untuk waktu sampai kapan ini berakhir, kita masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat, apakah di tahun atau mungkin diperpanjang kembali, tapi untuk saat ini biayanya masih dibebaskan,” ulasnya.

Wisfina menjelaskan, program penggratisan pengurusan dokumen tersebut merupakan program dari Kementerian Perhubungan guna mendorong lajunya pertumbuhan masyarakat nelayan, sebab boat di bawah 7 GT tersebut masih termasuk kedalam golongan boat tradisional.

“Boat di bawah 7 GT masih dikategorikan tradisional, tapi kalau 7 GT ke atas, itu sudah sama kayak perusahaan,” ungkapnya.

Wisfina mengaku, masyarakat nelayan mendukung penuh dengan hadirnya program tersebut, bahkan para nelayan sudah banyak melakukan pengurusan dokumen tersebut. Bahkan, katanya, di tahun ini para nelayan pengguna boat di bawah 7 GT dipastikan sudah memiliki surat sertifikasi.

Wisfina menmbahkan, program Kementerian itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu indentifikasi kapal nelayan, penerbitan sertifikasi, dan penindakan. Ketiga program tersebut demi keselamatan bagi para nelayan saat melaut.

“Program ini sudah ada, gratis lagi, kalau ini juga tidak mau diurus, maka nelayan kita memang tidak peduli dengan sertifikasi. Sebab program ini guna untuk keselamatan para nelayan agar di saat kita cek ke lapangan kapal, mereka punya alat keselamatan,” sebutnya.

Atas persoalan itu, pihak Syahbandar akan turun langsung serta mengukur ulang boat para nelayan.

“Inilah tugas kami Syahbandar untuk turun dan ukur ulang boatnya, sesuai atau tidak, kalau tidak sesuai, maka akan kita sesuaikan dengan GT yang seharusnya pada boat itu,” kata Wisfina.[]

Editor : Ihan Nurdin