Sengkarut Dunia Pendidikan di Aceh

Oleh Qusthalani, S.Pd, M.Pd*)

Ulok-ulok merupakan suatu istilah dalam bahasa Aceh yang bermakna lebih dari tidak jelas. Kata ini sering disematkan kepada sesuatu yang tidak jelas, bentuk, rasa, maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Tak jelas di sini, ada unsur kesengajaan di dalamnya. Seperti seseorang yang meyakini tuhannya Allah dan Muhammad Rasulullah, diwajibkan atasnya shalat. Namun banyak yang meninggalkannya dengan berbagai alasan yang ada, manusia seperti ini disebut dengan manusia ulok-ulok. Kata ini tidak asing pada telinga masyarakat Aceh, baik yang berada di kaki gunung maupun yang hidup dipinggiran pantai.

Lalu apa hubungannya ulok-ulok ini dengan pendidikan abad 21? Saban hari kita baca di media cetak maupun elektronik tentang pendidikan abad 21. Para penulis menarasikan dengan berbagai sudut pandangnya sendiri, seakan pendidikan 21 adalah sebuah musibah yang wajib ditakuti oleh semua stakeholder pendidikan negeri ini. Diksi-diksi misteri bak sebuah hantu blau diketik dengan rapi, semua pembaca akan tertegun dengan buaian yang sarat makna. Siapa yang berani membantah terhadap fenomena baru, pendidikan abad 21 itu. Jawabannya tentu tidak. Penolakan ini sama saja seperti bunuh diri. Bersiaplah dibombardir secara maya dan dibully seperti peperangan yang terjadi terhadap dua pendukung capres negeri ini.

Penulis berani berkata karena pendidikan yang dikhususkan bagi generasi milenial itu, di mana internet of think menjadi ciri khasnya hanya ulok-ulok saja. Konsep dasar dari pendidikan di mana perangkat yang mampu mentransfer data tanpa perlu terhubung dengan manusia, melainkan internet sebagai medianya tak masuk logika sebagian orang normal biasa. Data dan fakta pun dibeberkan dengan sangat akurat, penggunan internet dari sebuah penelitian yang dilakukan Tetra Pak Index (2017) yang belum lama diluncurkan, mencatatkan ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara hampir 90% atau 130 juta adalah penggila media sosial. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebesar 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif media sosial. Sementara pengguna yang mengakses sosial media pada medio 2018, melalui mobile berada di angka 39%. Setiap per 60 detik 571 chanel baru dibuka, 141 ribu postingan di facebook, 271 ribu mentwit dan lebih dari 2 juta membuka search engine (www.qmee.com).

Namun, pernahkah kita berfikir bahwa itu semua hanyalah sebuah khayalan dan buaian para pemimpi saja. Mari diperhatikan beberapa fakta yang akan penulis uraikan satu persatu, sehingga pembaca menjadi paham dan sampai kepada suatu kesimpulan. Nantinya bisa dipahami, bagaiman sebenarnya kondisi pendidikan di daerah kita, Aceh khususnya terhadap fenomena pendidikan abad 21 itu.

Seperti kita ketahui dunia pendidikan dihebohkan dengan terbitnya PP No 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK). Dalam regulasi tersebut pemerintah berencana memberikan sosuli dari permasalahan guru honorer yang menuntut pengangkatan CPNS. Demo-demo besar-besaran pun digencarkan selama ini, sampai ada korban di depan istana presiden beberapa bulan yang yang lalu. Namun, bukan pegawai yang didapat malah sebuah ilusi. Sebuah aturan yang mengikat, tapi biasa makna. Sebuah aturan yang menjadi tanda tanya besar. Anggaran gaji diserahkan ke daerah atau diamini oleh pusat. Jika itu terjadi maka sebuah malapetaka besar bagi daerah yang PAD nya berkecukupan. Dipastikan tidak akan ada perubahan besar terhadap kesejahteraan mereka, hanya pemindahan tandatangan dari Bupati/Walikota kepihak Kementerian.

Lalu bagaimana dengan Aceh yang dinisbahkan padanya gelar Nanggroe Syariat Islam. Setali tiga uang ! coba diperhatikan berapa aturan UU atau qanun yang telah dirancang untuk kepentingan pendidikan yang lebih bermartabat. Para wakil kita lebih asyik membahas dana lainnya yang lebih menguntungkan secara pribadi, daripada membahas kekhususan Aceh dalam pendidikan. Sangat berbeda ketika “menjual diri” dan ketika sudah berada di istana megah. Tak ada sebuah draft pendidikanpun yang dibuat untuk menjadi ciri khas sebuah pendidikan yang menjalankan syariat Islam. Belum lagi dari segi anggaran, UU telah mengamanahkan 20% dari APBA untuk anggaran pendidikan, walau persentase itu di interpretasi berbeda oleh para birokrat kita. Setidaknya para wakil rakyat harus terpatri dalam dirinya bahwa pendidikan itu sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Tapi yang terjadi sebaliknya, dana aspirasi lebih menarik daripada pembahasan lainnya. Belum lagi dari 20% tersebut, anggarannya lebih difokuskan pada pembangunan fisik daripada pembangunan sumber daya manusia.

Begitu juga dengan sistem pengawasan, seakan mereka tuan-tuan terhormat tak peduli dengan keluh kesah pendidik di lapangan. Ketika semua berteriak akan pentingnya mengupgrade sumber daya pendidik untuk menyesuaikan dengan abad 21, mereka semua diam seribu bahasa. Tak paham, tak peduli atau ada ikatan kontrak dengan “oknum penjahat pendidikan” di negeri ini, hanya Allah yang tahu. Ini merupakan ulok-ulok yang pertama.

Pihak eksekutif yang menjadi eksekutor di lapangan terhadap anggaran yang telah diajukan sebelumnya, juga tidak mau kalah dengan para legislatif yang terhormat. Sebagai pemegang mandat penguasa dan pengguna anggaran seharusnya mereka lebih peduli terhadap kualitas, bukannya kuantitas. Penyediaan anggaran pendidikan dalam hal pengembangan pendidikan dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan perlu dirilik juga. Kita patut berbangga dengan adanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentang pembayaran gaji guru honorer sesuai UMP.

Namun regulasi sunggu berbanding terbalik dengan manajemen di lapangan, amburadur tak terdata dan lebih dari manajemen anak-anak TK.

Berbicara pendidikan abad 21, sejauhmana sudah pemerintah daerah menyiapkan itu semua. Hanya slogan dan spanduk terpampang kotor di pinggir jalan belaka, selain itu tidak ada. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksakan terkesan tidak efektif dan efisien. Tidak efektif karena pelatihan tanpa adanya inovasi dan terkesan monoton tiap tahunnya.

Diklat yang sama dengan lembaga/intansi lainnya sering kali jadi tontotan peserta. Belum adanya sebuah kesepakatan akan nirkabel pendidikan masa depan. Pendidikan juga masih diarahkan kepada output pasif, bukan aktif. Keluaran dalam bentuk angka, bukan sebuah kreativitas yang ada.

Efisien di sini dalam artian tejadi begitu banyak pemborosan. Diklat di hotel mewah, pemberian uang saku adalah sudah menjadi hal biasa. Padahal hampir 80% pendidik di negeri ini sudah memegang surat keramat sebagai keterangan bahwa dirinya adalah pendidik yang profesional. Sudah menjadi tugasnya untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi dirinya dengan kompensasi dari tunjangan tersebut. UU telah mengamanahkan kepada semua pendidik di negeri ini. No Free Lunch ! Tidak ada yang gratis, begitu orang barat mengatakan. Semakin besar hak yang diperoleh, semakin besar pula tanggungjawab didalamnya. Tapi semua masih meniru sistem pendidikan yang primitif, bukannya pendidikan maju abad 21. Ini adalah ulok-ulok kedua.

Kita sering melihat di lingkungan sekolah, seringkali pimpinan sekolah menjadi bos bukan menjadi mitra dalam bekerja. Untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas seringkali dibebankan pada guru seorang, padahal mereka sudah hafal di luar kepala fungsi dari pimpinan sekolah. Dalam Permendikbud No 6 Tahun 2018 telah dijabarkan lebih jauh, di antaranya kepala sekolah sebagai manajerial, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator.

Berdasarkan permendikbud tersebut jelas terlihat bahwa seorang pimpinan sekolah harus bisa mengayomi rekan kerjanya untuk sama-sama mendidik anak bangsa untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Pimpinan sekolah yang notabenenya sebagai orang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, tidak menjadi leader tetapi terus menjadi orang yang ditakuti oleh anak buahnya. Oknum pimpinan sekolah terus menjadi hantu blau pada instansi yang dia pimpin, keterbukaan hanyalah mimpi belaka. Sejauhmana sudah pimpinan sekolah memenej sekolahnya untuk menyiapkan anak didik siap dalam abad 21 nantinya. Communication, collaboration, critical thinking dan creativity. Penyediaan fasilitas anak-anak untuk kreatif, juga peningkatan pengetahuan siswa melalui workshop atau seminar lokal masih sangat langka. Belum lagi kita berbicara dukungan terhadap literasi, dimana penyediaan bacaan yang menarik harus diperbanyak. Bukan malah belanja buku paket karena ada iming-iming dengan suatu penerbit nantinya. Seberapa banyak sekolah sudah mendukung pendidikan abad 21, masih tanda tanya besar? Ini merupakan ulok-ulok yang ketiga.

Bagaimana dengan pendidik itu sendiri? Di atas penulis telah menguraikan secara sederhana kondisi pendidik kita di abad 21. Kebanyakan mereka hanya preh boh manok mirah, menunggu saja panggilan instansi untuk meningkatkan mutu dirinya. Duduk manis di balik meja, tiada kreatifitas pribadi membentuk komunitas belajar apalagi meramaikan komunitas yang telah dilegalkan oleh pemerintah. Pelaku pendidikan yang seharusnya berada di garda terdepan ini seakan sudah nyaman dengan kondisi mereka saat ini. Pola Pergi Mengajar dan Pulang (PMP) seakan strategi jitu dalam dunia pendidikan mereka. Padahal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi telah menyebutkan, sekarang ini peran pendidik dalam menghadapi era industri 4.0 sesuai dengan yang pernah disampaikan Ki Hadjar Dewantara yakni sebagai pengajar, fasilitator, katalisator, penghubung dan penjaga gawang. Pendidik yang berperilaku seperti ini bisa dikatakan sebagai pelaku ulok-ulok pendidikan abad 21 terakhir.

Langkah-langkah untuk Meredam

Sebuah jalan keluar yang sangat sederhana sesuai dengan sudut penulis yang juga pendidik. Ibarat sebuah proyek raksasa para pelaku pendidikan diharuskan saling berkolaborasi antara konsultan (perancang), pengawas, dan kotraktor (pelaku). Pertama, konsultan . Peran besar legislatif, eksekutif dan juga pimpinan sekolah berada di sini.

Bagaimana menyiapkan sebuah aturan sebagai dukungan terhadap pendidikan abad 21, kreativitas dari eksekutif di sini sangat diuji dan juga kepekaan dari pimpinan instansi sekolah juga sangat diharapkan. Seperti, pelatihan yang dilaksanakan harus lebih inovatif, libatkan perwakilan guru untuk meminta pendapatakan kebutuhan di lapangan. Pelatihan yang diselenggarakan tanpa melihat kebutuhan tapi terkesan hanya sebatas menghabiskan anggaraan. Juga Follow up pelatihan harus ada.

Seharusnya setiap selesai pelatihan adanya pendampingan untuk melihat sejauhmana sudah implementasi dari ilmu yang sudah didapatkan selama pelatihan.
Pengawas, di sini peran pengawas mata pelajaran maupun pengawas pembina sangat menentukan kualitas pendidikan di lapangan. Sebagai seorang supervisor, mereka berkewajiban menelaah hasil dari diklat yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Sejauhmana sudah implementasi, daya serapnya, serta disampaikan kelebihan maupun kekurangan dari suatu program pelatihan penyelenggara.

Kontraktor. Sebagai pelaku pendidikan yang berada di ring utama, guru memiliki tanggungjawab besar terhadap kualitas peserta didik. Perlu dipahami, kita merupakan produk abad 19, menyiapkan anak-anak untuk bisa bertahan hidup ke abad 22 nantinya. Kenali ciri khas pendidikan abad 21, pahami karakter generasi milenial maupun generasi z, dan dalami akan transformasi pendidikan.

Tanpa menempa diri secara mandiri, penyeimbangan pencapaian kearah sana adalah kemustahilan. Teknologi tidak bisa menggantikan pekerjaan kita sebagai guru, namun guru tidak bisa apa-apa tanpa memahami teknologi di era abad 21.

Penulis berharap semua stakeholder bahu membahu dan saling mengisi dalam memajukan mutu pendidikan di Tanah Air. Bukan malah sebaliknya mengkebiri terhadap suatu profesi yang sangat mulia di negeri ini, juga mencari kambing hitam siapa yang salah terhadap semakin ambruknya mutu pendidikan. Semoga pelaku ulok-ulok pendidikan abad 21, insaf dan bertaubat. Insya Allah pendidikan kita akan berjaya.

*)Guru SMAN 1 Matangkuli. Ketua IGI Kabupaten Aceh Utara, duta Rumah Belajar 2018.