Tim Pansus Serahkan Raqan RPJMA kepada Pimpinan DPRA

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 ke Pimpinan DPRA Sulaiman Abda, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh, Jumat (7/12/2018).

“Pembahasan Raqan RPJMA telah selesai, drafnya juga sudah lengkap dan hari ini kita serahkan kepada Pimpinan DPRA, yang diterima langsung oleh H. Sulaiman Abda,” kata Ketua Pansus RPJMA DPRA, Dahlan Jamaluddin, dalam keterangan tertulisnya yang diterima aceHTrend, Jumat (7/12/2018).

Menurutnya, raqan ini telah selesai disempurnakan setelah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Tim Pansus di Gedung Utama DPR Aceh pada 24 November 2018 lalu, kemudian dibahas lagi bersama mitra kerja, baik dari Pemerintah Aceh dan tenaga ahli.

“Maksud penyusunan RPJMA ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Aceh untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan,” katanya.

Sedangkan tujuannya, sambung Dahlan, untuk menjabarkan visi dan misi dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah, kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Aceh, dan perencanaan serta penganggaran.

Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota, serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Ia menambahkan, RPJM Aceh 2017-2022 merupakan tahapan pembangunan ketiga dari RPJP Aceh 2005-2025. Tahapan ini memfokuskan pada pemantapan basis pengembangan industri manufaktur. Sejalan dengan hal tersebut fokus pembangunan juga menguatkan agroindustri yang belum berkembang secara optimal pada tahapan pembangunan sebelumnya.

“Diharapkan setelah penyerahan kepada Pimpinan DPRA, raqan ini bisa dijadwalkan pada tahapan selanjutnya, yaitu masuk dalam agenda pembahasan sidang paripurna untuk disahkan menjadi Qanun Aceh,” jelasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin