DPRK Banda Aceh Upayakan Perampungan Raqan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Mahyiddin. (Hendra Kemala/aceHTrend)

ACEHTREND.COM< Banda Aceh-Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Mahyiddin, Senin (10/12/2018) menyampaikan pihaknya akan merampungkan Rancangan Qanun (Raqan) prioritas tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebelum memasuki tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan Mahyiddin usai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Raqan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Kantor DPRK Banda Aceh.

“Kita usahakan dalam bulan ini akan selesai, setelah meminta pandagan umum nanti kita koordinasi dengan Pemerintah Aceh kemudian kita bawa ke dalam rapat paripurna penetapan menjadi qanun,” kata Mahyiddin.

Menurutnya raqan ini harus segera disahkan, karena merupakan salah satu prioritas yang sudah sangat lama diusulkan dewan. Di sisi lain qanun sudah sangat dibutuhkan, karena dalam pengelolan barang milik daerah di Kota Banda Aceh sering sekali menjadi temuan BPK karena ketiadaan perda atau qanun yang mengatur.

Sementara Zulfikar, yang juga anggota Komisi C menyampaikan untuk kesempurnaan raqan Pengelolaan Barang Milik Daerah, penting sekali dilakukan RDPU sebelum melakukan konsultasi dengan Gubernur Aceh dan dalam rapat pengesahan qanun.

“Sebelum dilakukan paripurna pengesahan, dalam kesempatan ini masih bisa dilakukan perubahan-perubahan raqan, karena itu sangat penting masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan qanun nantinya,” kata Zulfikar.

 

Editor: Muhajir Juli

KOMENTAR FACEBOOK