Presiden Jokowi Kerap Diisukan PKI, Benarkah?

Jokowi dan Prabowo

ACEHTREND.COM, Jakarta- Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, sejak memenangi kontestasi Pilpres 2014, hingga saat ini, terus disebut-sebut sebagai salah satu keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan ada yang lebih ekstrim, Jokowi dituduh sebagai anggota PKI, padahal ketika partai itu dibubarkan oleh pemerintah, usia Joko Widodo belum mencapai lima tahun.

Kabar bahwa Presiden Joko Widodo sebagai anggota partai komunis serta penganut komunis, bukan saja disebar melalui mulut- ke mulut, tapi juga memalui pesan berantai di WA, facebook, hingga ada buku yang khusus ditulis untuk menyebarkan informasi tersebut.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu membantah, tapi isu tersebut terus bergulir.Pada Jumat (7/12/2018) pada acara Jambore Bela Negara FKKPI di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, Joko Widodo kembali membantah isu tersebut.

“Mengenai isu-isu, perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Banyak isu di bawah, Presiden Jokowi itu PKI. Akhir-akhir ini banyak spanduk-spanduk seperti itu. Saya empat tahun ini sabar, sabar, sabar,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan tahun 65-66, sedangkan dirinya lahir tahun 1961, atau masih berusia 4 tahun kala partai tersebut dibubarkan. ” Apakah ada balita PKI? Cara berpolitik seperti itu harus dihentikan. Itu merusak tata kita dalam berdemokrasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Jokowi, seperti dilansir detiknews.

Sementara itu, calon Wakil Presiden RI Kyai H. Ma’ruf Amin, yang merupakan bekas Ketua MUI Pusat,mengajak para santri untuk melawan isu hoaks yang beredar mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi seorang anggota Partai Kominis Indonesia (PKI).

Dilansir Bangkapos.Com, Maruf Amin mengatakan, ada pihak yang berniat menyerang Jokowi dengan isu PKI akhir-akhir ini. Maruf yang menerima tamu para santri itu mengimbau agar mereka melawan isu yang tidak benar tersebut.

“Saya mengajak para santri menjelaskan bahwa isu itu tidak benar. Isu itu dibuat untuk mendiskreditkan. Pak Jokowi sendiri sudah sering membantahnya,” ujar Maruf Amin kediamannya, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Informasi yang dihimpun aceHTrend dari sumber-sumber kredibel, kabar tentang keanggotaan Joko Widodo di dalam PKI, bukan sekedar kabar bohong biasa, tapi memanng disusun secara sengaja, dalam rangka upaya mengalahkan supremasi sipil yang sedang berlangsung di Indonesia. Apalagi langkah-langkah politik Joko Widodo dinilai terlalu mengutamakan pembangunan fisik, yang selama ini selalu menjadi keluhan rakyat dengan isu ketidakadilan pembangunan.

Apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melalui program pembangunan waduk, jalan tol, jembatan pembangunan lainnya, seharusnya sudah tuntas dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.

Demikian juga pengurangan subsidi seperti listrik dan BBM, serta pengalihan APBN untuk Dana Desa, juga sangat menganggu eksistensi kelompok politik yang berpeluang besar memimpin Indonesia setelah Jokowi, karena pengalihan subsidi dengan hadirnya Dana Desa, membuat rakyat di kelas bawah semakin berpeluang untuk mandiri secara ekonomi dan politik, minim ketergantungan kepada kelompok politik yang sedang berkuasa.

Sehingga tanpa presiden pun, selama Dana Desa tersedia, rakyat tidak akan kesulitan membangun wilayahnya.

Bila menilik secara cermat aturan hukum tentang syarat menjadiPresiden Republik Indonesia, maka terang benderanglah bahwa tidak mungkin siapa saja yang memiliki keanggotaan organisasi terlarang, bisa menjadi Presiden RI.

Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
10. Terdaftar sebagai Pemilih
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 12. Wajib Pajak Orang Pribadi
13. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
14. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
15. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
16. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun
17. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
18. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
19. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia

Dengan melihat 19 persyaratan sebagai calon Presiden RI, khususnya point 18, maka dengan lantang bisa dibantah bahwa Presiden Joko Widodo bukanlah anggota PKI.

Dikutip dari berbagai sumber independen dan kredibel

KOMENTAR FACEBOOK