Tahun Politik, Wajar Kehadiran Presiden Jadi Perhatian

Saifuddin Bantasyam

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Rencana pertemuan antara Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan sejumlah ulama Aceh di Hermes Palace, pada Jumat (14/12/2018) mengundang pro dan kontra. Beberapa pihak menilai, pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah, sarat nuansa kampanye. Atas asumsi yang dinilai asbun itu, Kepala Dinas Dayah Aceh Usamah El Mady sudah memberikan keterangan.

Munculnya pro dan kontra tersebut, menurut akademisi Universitas Syiah Kuala Saifuddin Bantasyam, sebagai sesuatu yang normal. Wajar bila kehadiran Presiden RI ke Aceh mendapatkan perhatian cukup besar dari berbagai pihak, karena Ir. Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Apalagi kunjungan itu di tahun politik, jelang Pilpres 2019 dan Pak Jokowi adalah salah satu kandidatnya. Hal terpenting adalah bagaimana melihat kunjungan dan pertemuan itu secara objektif,” kata Saifuddin, Rabu (12/12/2018)

Menurut akademisi yang telah malang melintang dengan berbagai dinamika di Aceh itu, perihal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Aceh dalam rangka melakukan peresmian sejumlah proyek Srategis Nasional, bukan dalam kapasitas sebagai calon presiden.

Terkait dengan pertemuan dengan alim ulama, tambah Saifuddin, di undangan jelas ditulis bahwa ulama diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo. Dengan demikian jelaslah bahwa itu tidak dalam rangka kampanye untuk Pilpres 2019.

“Hal lainnya, dengan kunjungan tersebut Presiden tidak bisa menggunakan waktunya untuk berkampanye, karena dia hadir sebagai kepala negara. Juga belum waktunya kampanye. Bawaslu Aceh bisa memantau itu,” katanya.

Dia juga menyinggung tentang dikumpulkannya para ulama di sebuah hotel untuk bertemu presiden, itu tentu sudah sesuai mekanisme. Apalagi banyak ulama yang berasal dari kabupaten dan kota, sehingga untuk ketepatan jadwal, perlu disesuaikan dengan kebutuhan.

“Tidak ada yang dilanggar. Tidak perlu menarih kecurigaan terlalu besar. Untuk memonitor, kan sudah ada Bawaslu Aceh yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaran tahapan pemilu,” ujarnya.

KOMENTAR FACEBOOK