Ulama dan Presiden

Presiden RI Joko Widodo kembali akan mengunjungi Aceh. Jumat (14/12) nanti, Presiden RI akan bersilaturahmi dengan ulama dari seluruh Aceh sebelum melakukan ground breaking jalan tol Sigli – Banda Aceh dan peresmian sejumlah proyek, termasuk meresmikan mesjid trienggadeng, Pidie Jaya di Blang Bintang.

Pada pertemuan yang dilangsungkan sebelum Jumat itu, Joko Widodo akan berdialog dengan ulama Aceh. Sebagai presiden, Joko Widodo ingin kembali menerima pandangan dan masukan secara langsung dari ulama-ulama Aceh.

Kesediaan Presiden RI itu menegaskan bahwa siapapun Presiden RI, mereka paham bahwa ulama memiliki peran terhormat di Aceh. Itulah sebabnya, dalam UU 44/1999 ditegaskan posisi terhormat ulama Aceh.

Dalam UU itu pula ditegaskan bahwa keistimewaan di Aceh bukan hanya untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan saja, tapi juga peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Bulan lalu, pada pembukaan Mubes HUDA, Tgk Hasanoel Basri HG (Abu Mudi Samalanga) berharap agar ulama diikutsertakan dalam kebijakan strategis pemerintah khususnya terkait persoalan agama.

Hal itu disampaikan langsung dihadapan Plt Gubernur Aceh, dan Nova Iriansyah juga menegaskan kebahagiaannya bisa berada di tengah-tengah ulama.

Nova secara terus terang mengajak ulama untuk tidak meninggalkan umara alias terus menjalin kemitraan dengan umara atau pemerintah. Menurutnya hubungan ulama dan umara menentukan nasib Aceh Ke Depan.

“Harmonis insya Allah jika ulama dan umara, maka kejayaan Aceh dapat kita raih kembali,” sebutnya.

Nova bahkan meminta Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus bersinergi dengan HUDA dalam hal apapun. “Nasehat dan kritikan dari ulama adalah vitamin dan penyemangat untuk Pemerintah Aceh,” sebutnya.

Kepada nakhoda baru HUDA, yaitu Tgk Muhammad Yusuf A Wahab (Tu Sop) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Usamah El-Madny SAg MM kembali menegaskan komitmen Pemerintah Aceh.

“Pemerintah Aceh sangat membutuhkan arahan dan nasehat dari ulama-ulama Dayah Aceh, baik diminta ataupun tidak diminta. Untuk itu kami siap siang dan malam mendengar arahan dari Ulama-Ulama Dayah Aceh,” sebutnya kala menutup acara Mubes HUDA.

Dengan kesadaran itu, siapa tahu Presiden RI bisa diingatkan kembali Pasal 10 UU 44/1999 yang disahkan oleh Habibie tanggal 4 Oktober 1999, dalam penjelasannya disebutkan bahwa “Untuk pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dialokasikan dana khusus melalui Dana Alokasi Khusus dari Dana Perimbangan.”

Memang benar, hubungan Aceh – Indonesia pernah mengalami pasang surut. Ada masa dimana ulama Aceh pernah berseberangan dengan Pemerintah. Tapi, ujung dari perbedaan dan ketegangan bahkan perlawanan tetap bermuara pada perdamaian.

Ulama di Aceh juga berhimpun dalam Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU. Dalam UUPA disebutkan bahwa MPU bersifat Independen. Dalam Pasal 138 UUPA dan Pasal 4 Qanun Aceh tentang MPU yaitu MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

Dengan posisi ulama yang sedemikian rupa di Aceh sudah seharusnya siapapun Presiden RI difasilitasi untuk bertemu dan berdialog dengan ulama Aceh. Bukan hanya presiden, siapapun calon presiden, juga perlu bertemu dengan ulama saat berada di Aceh.

Maka, sungguh tidak wajar manakala pertemuan dengan ulama Aceh ditarik dalam tafsir politik elektoral sebab bertemu dengan ulama Aceh adalah sebuah keharusan, siapapun presiden, siapapun calon presiden, dan siapapun yang kehadirannya pada waktunya berimplikasi pada kehidupan keacehan.

Mari kita dukung siapapun untuk bertemu dengan ulama, dan jangan merendahkan ulama dengan kecurigaan politik hanya karena sedang musim pemilihan. Mari kita ganti dengan doa dan shalawat agar dalam setiap pertemuan, dengan siapapun itu, dapat mengalirkan manfaat dan berkah bagi rakyat Aceh, berkah pula bagi semesta Indonesia. Amin!

KOMENTAR FACEBOOK