Ingin Bantu Abdya, Askhalani Terima Diangkat Sebagai Tenaga Ahli

ACEHTREND.COM, Blangpidie- Askhalani, S.H.I, pengacara muda Aceh yang bergabung dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan empat profesional lainnya, ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya. Penunjukkan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Abdya Nomor: 23 tahun 2018 tertanggal 5 Januari 2018.

Informasi yang dihimpun aceHTrend, Senin (17/12/2018) Askhalani diangkat sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum, Keuangan, Aset dan Investasi.

Selain Askhalani, yang juga merupakan salah seorang penggiat antikorupsi di Aceh, juga turut diangkat Tengku H Abdurrahman Badar, untuk bidang Agama dan Kemasyarakatan.

Kemudian Ir. Syamsulrizal, M.Si. Mantan Wakil Bupati Abdya periode 2007-2012 itu diangkat sebagai Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan, Tata Kelola Pertanian.

Selanjutnya Kamaruzzaman, SE., diangkat sebagai Tenaga Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Keterbukaan Informasi. Terakhir Affan Ramli, MED., sebagai Tenaga Ahli Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan.

Masing-masing tenaga ahli yang diangkat oleh bupati Abdya Akmal Ibrahim tersebut diberikan honoraium sebesar Rp. 4.500,000/bulan, dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2018.

Untuk Membantu Daerah

Askhalani, kepada aceHTrend, secara terpisah memembenarkan dirinya ditunjuk sebagai salah satu Tenaga Ahli di Bidang Hukum, Keuangan, Aset dan Investasi. Pengangkatan itu dalam kapasitas dirinya sebagai advokat yang berkantor di ARZ dan Rekan Law Firm yang berbasis di Abdya. “Itu kantor hukum kami yaitu Askhalani, Riski dan Zulkifli,” katanya.

Dia menjelaskan awal keterlibatan dirinya membantu Pemerintah Abdya adalah ketika mendampingi beberapa perkara hukum yang sedang terjadi di Pemda Abdya, khsuusnya soal gugatan PTUN. Walau telah membantu banyak hal, dirinya tetap menolak menjadi pengacara untuk mendampingi koruptor, karena itu pilihan dan perjanjian.

Kartu advokat milik Askhalani. Ia telah membuka kantor hukum yang bernama ARZ dan Rekan Law Firm yang berkantor di Abdya.

Sebagai tenaga Ahli, tugas Askhalani adalah mengkaji seluruh materi hukum dan isu pencegahan korupsi di tubuh pemerintah di sana serta membuat model pemerintahan yang anti korupsi. Tugas itu dilakukan olehnya bersama Kepala BPSDM dan Kabag Hukum.

“Kemudian juga ikut mengkaji semua hal yang berpotensi hukum dan atau perjanjian kerjasama dengan para pihak. Serta mendampingi Pemda Abdya dalam hal pidana hukum,” terangnya.

Awalnya, secara potensi, dia bisa saja mendapatkan bayaran sekitar 50 juta Rupiah tiap mendampingi satu masalah hukum. Tapi karena dirinya ingin mengabdi untuk kampung halaman, maka dia hanya minta di SK kan sebagai Tenaga Ahli, dengan bayaran 4,3 juta Rupiah/bulan. Serta SK hanya sampai akhir tahun 2018.

“Saya memilih kontrak Pemda Abdya, agar bisa menghemat uang publik. Jikalau saja ingin mendapatkan uang yang banyak, saya bisa tempuh model pertama tadi. Tapi ini soal rasa kepedulian saya kepada kampung halaman,” imbuhnya.

Editor: Muhajir Juli

KOMENTAR FACEBOOK