DPRA Buka Masa Persidangan III Bahas 8 Raqan Prioritas

Ketua DPR Aceh Sulaiman (tengah) bersama Wakil Ketua DPRA Dalimi (kiri) dan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah (kanan) @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – DPR Aceh kembali membuka masa persidangan III DPRA tahun 2018 dengan agenda pembahasan Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh (Raqan Prolega) Prioritas tahun 2018 di Gedung Utama DPR Aceh, Rabu (19/12/2018).

“Di pengujung tahun 2018, DPRA telah dan akan menyelesaikan 10 judul Raqan Aceh dari 17 judul yang sudah kita tetapkan bersama Pemerintah Aceh pada tahun ini, sementara dalam kegiatan masa persidangan III ini akan membahas delapan Raqan saja,” kata Ketua DPRA, Sulaiman, dalam sambutannya.

Sulaiman menjelaskan, sebelumnya DPRA telah mengadakan rapat Badan Musyawarah DPRA pada 18-19 Desember 2018. Rapat tersebut telah menetapkan tertib acara dan kegiatan dalam masa persidangan III tahun 2018 dengan agenda acara pembahasan 8 Raqan Aceh, yang terdiri atas dua judul rancangan qanun usul inisiatif DPRA dan enam judul rancangan qanun usul eksekutif.

“Adapun Rancangan Qanun Aceh dimaksud terdiri atas, pertama, Rancangan Qanun Aceh Tentang Penanaman Modal, yang telah selesai dilakukan proses pembahasan dan pemantapan serta harmonisasi dan sinkronisasi secara komprehensif dan sistematis dalam pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi III DPRA bersama Tim Pemerintah Aceh,” katanya.

Kedua, sambungnya, Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi IV DPRA bersama eksekutif. Ketiga, Rancangan Qanun Aceh Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi VI DPRA bersama eksekutif.

Keempat, lajutnya, Rancangan Qanun Aceh Tentang Pendidikan Dayah, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi VII DPRA bersama eksekutif. Kelima, Rancangan Qanun Aceh Tentang Baitul Mal, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi VII DPRA bersama eksekutif.

Keenam, Rancangan Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Pansus tahun 2018 DPRA bersama eksekutif. Ketujuh, Rancangan Qanun Aceh Tentang Kepemudaan, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi V DPRA bersama eksekutif.

“Dan yang terakhir kedelapan, Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi I DPRA bersama eksekutif,” kata Sulaiman.

Sementara itu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutannya mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan pemikiran yang konstruktif, inovatif, dan visioner untuk menyelesaikan keenam Rancangan Qanun Aceh tersebut.

“Harapan kita semua semoga keenam Rancangan Qanun Aceh usulan Pemerintah Aceh tersebut dapat dibahas dalam pembicaraan tingkat selanjutnya,” kata Nova.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK