Dewan Pertanyakan Penghentian Bantuan untuk Masjid

Anggota komisi I DPRA Jamaluddin T Muku. @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Anggota Komisi I DPRA, Jamaluddin T Muku, mempertanyakan perihal pemblokiran rekening untuk bantuan masjid di seluruh Aceh yang menurutnya dilakukan oleh Bappeda Aceh. Jamaluddin mempertanyakan itu kepada pihak Pemerintah Aceh saat memberi pendapat Panitia Khusus soal Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah, di Gedung Utama DPRA, Kamis (20/12/2018).

Menurut Jamaluddin, dana bantuan masjid untuk pengadaan alat kelengkapan beribadah seperti sajadah, AC, dan kelengkapan masjid lainnya telah dihentikan sejak tahun 2017. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh kata Jamaluddin, telah dibentuk Dinas Syariat Islam dan Baitul Mal. Ditambah lagi dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan adanya Dinas Pendidikan Dayah, sehingga menurutnya tidak ada alasan untuk diblokir karena 5 persen APBA wajib dialokasikan untuk pelaksanaan syariat Islam.

“Jadi tidak ada alasan sarana ibadah umat Islam itu dihalang-halangi. Kalau mereka tidak setuju, mundur saja dari jabatan itu, kalau takut uangnya habis. Ini kita harapkan kepada tim TAPA, ada kesalahan teknis mereka memberi laporan kepada gubernur, siapa orangnya pastinya yang gigit cabe yang panas mulutnya,” kata Jamaluddin kepada wartawan usai sidang.

Kemudian, lanjutnya, sekarang juga ada lagi Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah yang di dalamnya turut mengatur mengenai prasarana dan sarana rumah ibadah.

“Itu juga Pemerintah Aceh yang memulai, jadi tidak boleh dicoret, ditutup nomor rekeningnya, anggaran itu diblokir sejak tahun 2017, 2018, hingga tahun 2019 nanti, selama pergub pada tahun 2018 semua dibawa lari, takut mereka, saya rasa ada tokoh-tokoh keponakan Snouck Hurgronje di lembaga Pemerintah Aceh,” katanya.

Mengenai hal ini kata Jamaluddin ia mendapatkan informasi dari laporan masyarakat dan Dinas Syariat Islam.

“Itu laporan dari masyarakat dan Dinas Syariat Islam sendiri, datanya valid, sejak tahun 2017, 2018, sampai 2019 tidak ada bantuan apapun untuk masjid di seluruh Aceh, anggarannya tidak ada, yang sudah menyerahkan proposal harus ambil kembali proposalnya,” jelasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintah dan Keistimewaan Pemerintah Aceh, M Jafar, kepada wartawan mengatakan, secara pribadi ia belum mengetahui tentang persoalan pemblokiran rekening untuk bantuan sarana masjid, bantuan alat salat, dan lainnya.

“Saya belum dapat informasi, baru tadi saya dengar, saya akan coba cross check ke Jamaluddin T Muku untuk lebih konkret. Siapa yang blokir dan lainnya, itu saya kira apapun yang dilakukan harus ada dasar hukum, dan pihak yang memblokir juga harus memiliki kewenangan di situ, kemudian harus ada SOP. Dan keputusan pemblokiran atau tidak itu sama bank, tentunya dari SKPA paling hanya bisa meminta pihak bank, tentu saya akan telusuri siapa atau lembaga mana yang melakukannya,” kata Jafar.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK