ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Mulai 2019 penggunaan Dana Desa akan lebih besar dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh.
“Jadi bukan lagi seperti tahun sebelumnya yang lebih banyak ke fisik atau infrastruktur, ke depan nggak lagi seperti itu,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Provinsi Aceh, Bukhari, di Refleksi 4 Tahun Implementasi Undang-Undang Desa (Potret gampong terkini pascalahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Kamis (20/12/2018).
Dana pembangunan yang dikucurkan untuk fisik menurutnya tidak bersifat berkesinambungan, berbeda halnya bila diplotkan lebih banyak untuk pemberdayaan masyarakat. Ia mencontohkan, usaha kerajinan eceng gondok di Gampong Arongan, Aceh Barat yang memiliki dampak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan kreativitas dan dukungan dari Dana Desa, eceng gondok diolah menjadi aneka produk kerajinan bernilai ekonomis, seperti tas, vas bunga, sandal, dan lainnya.
Baca: Limpahan Dana Desa Belum Mampu Entaskan Kemiskinan di Aceh
Bukhari memaparkan, penggunaan Dana Desa disasarkan pada dua kebijakan utama, yaitu untuk pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selama ini sebesar 80 persen Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa, seperti membangun jalan, irigasi, posyandu, atau jembatan. Namun katanya, ada juga desa yang membangun ruas jalan yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota.
“Ini salah. Itu biar diurus oleh kabupaten. Jadi banyak hal yang bisa kita gali dari Dana Desa untuk menggerakkan laju pembangunan desa, yang perlu dilihat adalah skala prioritasnya dan harus dimusyawarahkan oleh pihak desa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, untuk memaksimalkan manfaat dari Dana Desa tersebut, dianjurkan dalam satu tahun cukup membuat dua atau tiga program pembangunan saja. Namun program tersebut direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya lebih optimal.
Dana Desa yang dikucurkan untuk Aceh selama rentang 2015-2018 mencapai Rp14,8 triliun. Dengan rincian, tahun 2015 Rp1,7 triliun dengan rata-rata gampong mendapatkan porsi Rp263 juta, tahun 2016 Rp3,82 triliun dengan rata-rata gampong mendapatkan Rp591 juta, dan tahun 2017 Rp4,49 triliun dengan rata-rata per gampong mendapatkan Rp753 juta, dan tahun 2018 Rp4,45 triliun dengan rata-rata gampong mendapatkan Rp686 juta.
Jumlah ini menempatkan Provinsi Aceh sebagai provinsi ketiga penerima kucuran Dana Desa terbesar di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.[]
