Benarkah Aceh Tidak Toleran?

Suasana di Pasar Kartini Peunayong, Minggu, 2 September 2018. Ihan Nurdin/aceHTrend

Oleh: M. Ridha, S.H.I, M.A

Dalam beberapa hari ini, Aceh, khususnya Banda Aceh distigma melalui sebuah survei yang dilakukan oleh Setara Institute sebagai kota paling buruk dalam hal toleransi, sekaligus mendapat nomor buntut dari perangkingan kota toleransi di Indonesia. Stigma buruk untuk Aceh, sebenarnya tidak hanya terkonstruksi melalui survei-survei yang salama ini kerap dilakukan oleh beberapa lembaga nasional, pun melalui pemberitaan media. Aceh sering diinfokan sebagai provinsi yang bermasalah dengan jargon penerapan syariat Islam. Akibatnya, berdasar pengalamanan saya yang sering berkunjung ke luar, terutama pulau Jawa, banyak masyarakat yang belum pernah ke Aceh menempatkan negeri ini sebagai kawasan “menakutkan” untuk dikunjungi.

Hasil survei Setara insitut, tentu mendapat mendapat tanggapan serius dan perlawanan dari wali kota Banda Aceh, menolak hasil survei tersebut. Protes terhadap hasil survei Setara Institute yang menempatkan Banda Aceh di level 2 terbawah sebagai kota yang memiliki tingkat toleransi terendah dengan skor toleransi 2.830 semakin menggema disuarakan. Tidak hanya oleh kalangan akademisi dan pegiat syariat Islam, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah, terutama sekali Pemerintah Kota Banda Aceh.

Diskusi dalam ruang opini ini, hanya ingin menggambarkan sisi etik Aceh dari saya sendiri sebagai orang Aceh, untuk menunjukkan pada publik luar dan luas, bahwa stigma buruk untuk Aceh sekadar jargon. Pengalaman teman-teman yang pernah berkunjung ke Aceh dapat dijadikan antitesis bagi stigma buruk tersebut. Artinya, diskusi yang akan saya paparkan di sini sekadar untuk menunjukkan, survey angka-angka saja tak cukup untuk men-judge sebuah keadaan masyarakat. Tentu, perlu disandingkan dengan pendekatan kualitatif untuk mengukur keabsahan klaim sosial yang akan berbuntut luas.

Kesaksian Warga Papua: Antitesis terhadap Survei Setara Institute

Bagi saya hasil survei tersebut terasa janggal dan aneh. Secara pribadi, saya punya pengalaman yang sangat terkesan bagaimana orang lain melihat tingkat toleransi di Banda Aceh. Saya pernah menginap satu kamar di Jakarta dengan orang Papua sekitar November 2018 untuk mengikuti sebuah kegiatan. Dia bercerita istrinya pernah ke Banda Aceh pada saat acara Penas KTNA sekitar bulan Mei 2017. Sebelum berangkat istrinya waswas karena Aceh adalah daerah yang dikenal sangat kental dalam pelaksanaan syariat Islam, sedangkan ia beragama Kristen. Istrinya sempat beli beberapa jilbab untuk berjaga-jaga karena kekhawatiran yang tinggi. Sepulang dari Aceh, istrinya menceritakan pengalaman yang cukup berharga.

Lalu teman saya tersebut melanjutkan ceritanya, bahwa orang Aceh tidak sebagaimana yang dikhawatirkan sebelumnya, bahkan orang Aceh memperlakukan istrinya yang Kristen tersebut dengan sangat baik. Istrinya tersebut menginap di salah satu rumah warga yang disedikan oleh Pemerintah Aceh, bukan nginap di hotel karena keterbatasan penginapan sebab acara Penas diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Menariknya, sebagaimana dituturkan oleh kawan saya tersebut, pemilik rumah menegur istrinya yang ketika mau keluar rumah memakai jilbab layaknya orang Islam. Pemilik rumah berujar “gak perlu pakai jilbab, ibu kan bukan orang Islam, nanti malah dipikir sama masyarakat ibu lagi menyamar, yang penting pakai pakaian yang sopan saja, ibu aman di sini gak papa, walalupun kita berbeda agama”.

Bahkan sampai sekarang, istrinya dengan pemilik rumah tersebut tetap melanjutkan komunikasi layaknya sudah bersaudara. Menurut teman saya tersebut, media sering kali memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang menyebabkan banyak masyarakat dari luar Aceh yang berpikir syariat Islam diidentikkan dengan radikalisme dan intoleran terhadap etnis dan agama lain, sehingga masyarakat banyak yang salah persepsi dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di Aceh.

Cerita lainnya mengenai toleransi di Aceh dapat langsung dirujuk dari pernyataan dari beberapa tokoh agama nonmuslim yang hidup di Aceh, seperti yang disampaikan oleh tokoh Hindu, Sahnan Ginting S.Ag, mengatakan dirinya, keluarga, dan umat Hindu yang berbeda keyakinan dengan orang Aceh merasa nyaman, aman, dan damai tinggal di Aceh (www.acehtrend.com, 07/12/2018). Begitu juga pernyataan dari Idaman Sembiring, seorang pendeta di Aceh, bahwa masyarakat Aceh memiliki toleransi yang tinggi. Ia mengaku sudah 37 tahun menetap di Aceh. Selama itu pula tidak pernah ada konflik beragama. (www.republika.co.id, 08/12/2018).

Secara Etik, Aceh Sangat Toleran

Bagi saya sendiri, cerita kesaksian orang Papua dan diperkuat dengan tokoh nonmuslim yang telah lama hidup di Aceh merupakan model toleransi yang telah mengakar lama dalam pemahaman keagamaan masyarakat Aceh. Toleransi itu bukanlah mencampuradukkan akidah dan keyakinan, bukan mengucapkan selamat Natal, bukan pula harus menjaga gereja, atau kegiatan keagamaan Islam seperti azan dan mengaji yang dilakukan di gereja. Yang sangat penting adalah bagaimana kita tidak mengganggu ibadah agama lain, tidak menghalangi hak-hak mereka sebagai warga negara dan menjamin mereka dapat hidup nyaman, damai, dan berdampingan walaupun mereka hidup dalam “sarang” mayoritas umat Islam.

Sekiranya Setara Institute menilai bahwa intoleran diartikan ketika orang Aceh menegakkan amar makruf, tidak diam terhadap kemungkaran, kezaliman, dan melakukan perlawanan terhadap praktik mesum dan LGBT, biarkan mereka dengan anggapannya, itu hak mereka sepenuhnya. Tetapi perlu diingat bahwa bagi orang Aceh sudah sangat jelas bahwa konsep toleransi dibangun atas dasar “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.

Lebih jauh, hasil survei Setara Institute dalam konteks kehidupan beragama sebenarnya sangat berbahaya. Isu yang sedang digiring menuju pada kesimpulan yang anomali bahwa syariat Islam yang sedang dilaksanakan menjadikan penganutnya bersikap intoleran dan anti terhadap perbedaan. Giringan ini pada akhirnya menciptakan efek islamophobia dalam masyarakat dan memecah belah kerukunan kehidupan umat beragama.

Jika cerita tersebut dikaitkan dengan hasil survei Setara Institute, saya mempunyai pandangan survei ini termasuk dalam kategori sebuah survei ngawur, yang menggunakan makna toleransi yang tidak bisa diukur secara pasti serta tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada di lapangan.

Bagi saya dan mungkin masyarakat Aceh, cerita pengalaman orang Papua sudah cukup sebagai antitetis dari hasil survei Setara Insitute. Ketidakjujuran ilmiah sedang dipertontonkan di hadapan kita dengan mengabaikan etika intelektual yang seharusnya dijunjung tinggi. Ini sebenarnya tidak mengherankan, Setara Institute sedang membuat hidangan besar sesuai dengan selera pesanan dari pelanggannya.[]

*Peneliti Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh dan Kepala KUA Pulo Aceh, Aceh Besar

KOMENTAR FACEBOOK