ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi Informasi Aceh (KIA) kembali menggelar acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Acara ini diselenggarakan di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Kamis (27/12/2018).

Anugerah tersebut diberikan kepada badan publik yang telah dinilai kepatuhannya dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ketua KIA, Afrizal Tjoetra, mengatakan acara tersebut merupakan puncak dari serangkaian tahapan dan proses evaluasi Badan Publik (BP) 2018 di Aceh. Sebelumnya, KIA juga sudah menggelar acara yang sama pada tahun 2017 lalu.

Menurutnya, evaluasi Badan Publik merupakan agenda tahunan Komisi Informasi untuk mengetahui lebih jauh kepatuhan BP dalam melaksanakan UU KIP. Pada tahun ini, KIA melakukan evaluasi pada 81 Badan Publik bekerja sama dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

BACAAN LAINNYA

Komisioner KIA Nurlaily Idrus SH MH (kiri) dan jurnalis aceHTrend Ihan Nurdin (tengah) saat menjadi narasumber dalam bincang Hari Hak untuk Tahu Sedunia di Serambi FM yang dipandu oleh host Niko Firza, Senin, 28 September 2020.

“Evaluasi dibagi dalam tiga kategori, yaitu 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), 19 partai politik, dan 15 instansi vertikal yang ada di Aceh,” kata Afrizal.

Dari hasil akhir penilaian, ditemukan masih banyak BP yang tidak informatif. Dari 81 BP yang dinilai, hanya 5 BP yang masuk kategori menuju informatif (6,17%), cukup informatif 8 BP (9,87%), kurang informatif 4 BP (4,93%), dan tidak informatif 64 BP (79,01%).

“Hal ini menunjukkan BP di Aceh masih banyak yang tidak informatif, 79,01 persen,” tegas Afrizal.

Dengan kenyataan tersebut, Afrizal berharap adanya kemauan yang tinggi serta komitmen Pemerintah Aceh dan semua Badan Publik di Aceh untuk melaksanakan UU KIP, karena pelaksanaan UU KIP masih di luar harapan.

“Apalagi, pelaksaaan UU KIP menjadi bagian tak terpisahkan dengan salah satu program unggulan Pemerintah Aceh 2018-2022 terutama Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu).”

Metodelogi Evaluasi

Sementara itu, Wakil Ketua KIA, Yusran, menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap BP menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sistem survei. Teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuisioner yang berbeda sesuai tahapan evaluasi.

“Terdapat tiga variabel yang dievaluasi yaitu, kewajiban Badan Publik dalam mengumumkan informasi, menyediakan informasi setiap saat, dan melayani,” ungkapnya.

Sebelum evaluasi berlangsung, KIA terlebih dahulu mengadakan sosialisasi dan try out terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk pengisian angket kajian mandiri (Self Assessment Questionaire/SAQ) BP pada 13 September 2018 lalu. Pelaksanaan evaluasi berlangsung sejak September – Oktober 2018.

Ada dua tahapan utama dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu kajian hasil SAQ yang dikirimkan Badan Publik ke Tim Evaluasi dan verifikasi website BP. Selanjutnya berdasarkan hasil skoring, maka dibuat pemeringkatan awal Badan Publik nominasi sesuai kategori. Adapun tahapan kedua, adalah visitasi Badan Publik nominasi untuk memastikan ketersediaan informasi yang dipersyaratkan dan Layanan Informasi di Badan Publik. Hasil akhir keduanya sesuai proporsi dan bobot penilaian, dibuat pemeringkatan akhir atau perangkingan Badan Publik.

Berikut peringkat penilaian Badan Publik di Aceh tahun 2018.

Kategori SKPA