Perlunya Pembangunan Non Fisik Pasca Dua Tahun Rehab Rekon Pidie Jaya

Oleh M Fauzan Nur & Muhammad Arifin*)

Hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 pukul 05.03 Wib, Aceh kembali berduka, gempa bumi yang berkekuatan 6,5 SR yang telah mengguncang Kabupaten Pidie Jaya dengan kedalaman pusat gempabumi berada sekitar 8,7 Km yang dirasakan hingga ke Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen. Menimbulkan korban sebanyak 104 orang dengan  perincian 97 orang meninggal di Kabupaten Pidie Jaya, 2 orang meninggal di Kabupaten Bireuen dan 5 orang meninggal di Kabupaten Pidie.  Selain menimbulkan korban jiwa, gempa bumi ini juga mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum, baik jalan, pasar, sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah.

Pemerintah Aceh menetapkan gempa bumi ini sebagai bencana daerah dan menetapkan masa tanggap darurat sampai 21 hari lamanya. Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang isinya menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk membantu percepatan proses rehab dan rekon gempa bumi Pidie Jaya yang harus selesai paling lambat pada akhir bulan Desember 2017, dan sarana lain diselesaikan paling lambat bulan Desember 2018.

Gubernur Aceh juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018  tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana gempa bumi Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen tahun 2017 – 2019 sebagai bagian dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan proses rehab rekon Pidie Jaya.

Di Tahun 2019 ini, penanggulangan bencana di Pidie Jaya sudah memasuki tahap akhir proses rehab dan rekon sesuai dengan Pergub Aceh Nomor 89 Tahun 2018. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, apakah proses rehab rekon ini akan berjalan sesuai dengan target? Dikarenakan banyaknya informasi kendala dan tantangan di lapangan yang kami dapatkan dari wawancara dengan Kepala Bidang Rehab Rekon Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pidie Jaya di bulan November 2018 lalu. 

Kami juga menemukan bahwa di sektor permukiman, pemerintah telah memberikan bantuan rumah kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat dan rusak sedang. Bantuan yang diberikan untuk rumah rusak berat sebesar Rp 85 juta sedangkan untuk rumah rusak sedang diberikan uang sebesar Rp 20 juta.

Fokus Pemulihan Bangunan

Pemerintah telah membangun jalan, jembatan, rumah sakit, puskesmas, pasar, ruko, sekolah, pesantren, dayah, kantor geuchik, meunasah dan masjid yang semuanya berbentuk bantuan fisik. Sedangkan untuk bantuan non fisik seperti pemulihan ekonomi belum maksimal diberikan oleh pemerintah. Seperti salah satu warga Kuta Pangwa, Pidie Jaya yang mengaku mendapat bantuan berupa alat pembuat kue saja tanpa modal usaha serta pelatihan keterampilan untuk melakukan usaha.Selain itu, diakui salah satu warga lainnya bahwa mereka mendapatbantuan bibit dan pupuk, namun sebenarnya bantuan tersebut merupakan program reguler dari dinas yang bersangkutan, bukan merupakan program bantuan rehab rekon untuk masyarakat yang terkena bencana.

Pemulihan fisik dan non fisik merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Menurut  perka ini dijelaskan pengertian rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Pemulihan sosial ekonomi dan budaya merupakan salah satu wujud dari kegiatan rehab dan rekon.

Hasil dari kuliah umum dengan Kepala Bidang Rehab Rekon BPBA,dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Pusat telah memberikan dana untuk pemulihan fisik sesuai dengan rencana aksi yang  telah diajukan, sedangkan untuk bantuan pemulihan non fisik diserahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

Proses Rehab Rekon di Pijay

Sudah dua tahun lamanya gempa bumi Pidie Jaya terjadi, kehidupan perekonomian masyarakat diharapkan terus berjalan, walaupun dengan berbagai kendala yang ada. Pemerintah sebagai penanggungjawab sudah semestinya bergerak bersinergi dengan masyarakat dan lembaga usaha untuk membangun perekonomian daerah dengan melihat potensi-potensi apa saja yang ada di desa untuk dikembangkan demi mencapai ekonomi ke arah yang lebih baik sebagai langkah dan bagian dari mitigasi bencana masyarakat terhadap bencana yang mungkin akan terulang di masa yang akan datang.

Satu tahun sisa waktu dari masa rehab rekon ini, di harapkan pemerintah daerah lebih dapat berfokus pada pemulihan non fisik yang dapat membangun kapasitas masyarakat Pidie Jaya dalam menghadapi bencana. Dari beberapa SKPD yang kami kunjungi di Pidie Jaya, muncul ide-ide baik untuk mengisi sisa waktu yang ada. Tentu hal tersebut dituntut bukan hanya sebatas pengganggaran namun harus dapat di realisasi. Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki banyak keunggulan di sektor ekonomi sudah seharusnya menjadi pusat perhatian dalam masa rehab rekon ini, dengan fokus memajukan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan investasi di daerah.

*)Penulis adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu KebencanaanUniversitas Syiah Kuala.

KOMENTAR FACEBOOK