KRB Nilai Pengadaan Bibit Ayam KUB di Abdya Terancam Bermasalah Hukum

ACEHTREND.COM, Blangpidie – LSM Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menilai pengadaan bibit ayam kampung Balitbang atau ayam KUB bagi 96 gampong di Abdya terancam bermasalah dengan hukum.

Pasalnya, hingga memasuki awal tahun 2019, masih banyak gampong di sembilan kecamatan belum menerima bibit ayam KUB tersebut. Padahal, anggaran pembelian bibit yang bersumber dari Dana Desa sudah lama disetor ke pihak penyedia (rekanan).

“Misalnya Gampong Geulanggang Gajah, Kuala Batee, meskipun anggaran dari Dana Desa sudah disetor  kepada penyedia, namun bibit ayam KUB yang dipesan belum juga tiba,” ungkap Juru Bicara KRB, Wahyu Candra kepada aceHTrend, Senin (7/1/2019).

Dari informasi yang diperoleh KRB, pada tahun 2018 pihak Gampong Geulanggang Gajah sudah menggelontorkan biaya pembelian bibit ayam KUB, pakan, dan pembuatan kandang sebanyak 18 unit sebesar Rp160 juta. Namun, hingga kini bibit ayam KUB belum kunjung mereka dapatkan, padahal 18 kandang ayam yang sudah dibuat itu telah dibagikan kepada 18 janda di gampong tersebut.

“Kandangnya sudah lama dibagikan kepada 18 orang janda, namun bibitnya belum tersedia, padahal biaya pengadaan sudah disetor oleh perangkat gampong kepihak penyedia,” ujarnya.

Menurut Wahyu Candra, anggaran pengadaan bibit ayam KUB tersebut bersumber dari Dana Desa tahap II tahun 2018. Anggaran tersebut sudah disetor oleh pihak gampong kepada salah seorang warga asal Kecamatan Tangan-Tangan yang diduga sebagai penyedia.

Meskipun sudah memasuki tahun 2019, pihak penyedia belum juga ada tanda-tanda memasukkan bibit ayam KUB ke gampong tersebut. Bahkan, kata Wahyu, saat ditanyai oleh perangkat desa terkait persoalan itu, pihak penyedia berdalih stok bibit ayam KUB sudah habis.

Ia berharap, dalam waktu dekat pihak penyedia segera memasok bibit ayam KUB tersebut, terutama ke gampong-gampong yang sudah menyetor anggaran pembeliannya.

“Harapan kita pihak penyedia agar memasok bibit ayam KUB itu dalam waktu dekat. Jika tidak, maka pihak kedua atau penyedia harus mempertanggungjawabkan persoalan ini di depan hukum,” paparnya.

Sebaiknya, kata Wahyu, aparatur gampong yang sudah melakukan penyetoran untuk pembelian bibit, agar melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan, sehingga proses pembuatan pertanggungjawaban Dana Desa ke depan terhindar dari masalah-masalah hukum yang bisa merugikan pihak gampong itu sendiri.

Sebab, lanjutnya, anggran untuk program pengadaan bibit ayam KUB tergolong sangat fantastis. Bila dikalikan rata-rata Rp100 juta per 96 gampong yang menganggarkan, maka anggaran pembeliannya mencapai Rp9,6 miliar.

“Kita berharap agar pihak penegak hukum melakukan pemantauan terhadap anggaran pengadaan bibit ayam KUB ini. Sehingga cita-cita pemerintah pusat untuk menyejahterakan rakyat dapat terwujud di Kabupaten Abdya,” pungkas Wahyu.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK