Rasionalisasi Tenaga Kontrak Pun Dimulai, Siap Grak!

Ilustrasi tenaga kontrak/honorer. Sumber foto tidak diketahui, dikutip dari internet.

Di Aceh, pembukaan tahun anggaran 2019, diawali dengan kejutan. Pemerintah Aceh “mengembalikan” ratusan tenaga kontrak setelah perjanjian kerja mereka berakhir pada Desember 2018. Dua kabupaten pun ikut serta. Apakah ini bentuk efisiensi anggaran demi memacu kinerja PNS yang juga bejubel?

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh Rahmat Raden, Senin (7/1/2019) mengatakan ratusan tenaga kontrak di Kantor Sekretariat Daerah (Setda0 Aceh dirumahkan. Bersebab kontrak mereka sudah berakhir pada Desember. Ia juga mengatakan akan memanggil kembali bilamana tenaga mereka dibutuhkan. Juga, bagi pegawai yang selama ini memiliki rekam kinerja yang buruk (tidak disiplin) akan dilakukan pembinaan.

“Sementara akan dirumahkan. Akan dipanggil bila dibutuhkan. Jumlah mereka ratusan di sembilan biro di Setda Aceh. Sejauh ini belum ada kontrak baru,” ujar rahmat.

Selain itu, tambah Rahmat, upaya perpanjangan kontrak belum ada, bersebab Pemerintah Aceh sedang melakukan penataan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Manajemen Kinerja ASN.

Ia juga menjelaskan, Pemerintah Aceh fokus pada pengoptimalan kinerja PNS yang selama ini sudah digaji oleh negara. Juga penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Para tenaga kontrak yang dibutuhkan masih ada kesempatan dipanggil kembali. 

“Bila nanti benar-benar dibutuhkan, akan dipanggil secara bertahap oleh Kabiro masing-masing,” katanya.

Sementara itu dari Pidie Jaya, kabar serupa juga bergema. Sebanyak 1.200 orang tenaga honorer , sebagiannya akan dirumahkan, demi melakukan efisiensi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya, Abd Rahman Puteh kepada wartawan, Selasa (8/1/2019) mengatakan, walau sudah menetapkan pengurangan tenaga honorer, tapi belum dapat dijelaskan kriteria yang akan diputuskan harus pulang ke rumah masing-masing.

“Pemkab Pijay akan melakukan seleksi ulang dalam waktu dekat. Akan dirasionalisasi sesuai kebutuhan. Hal ini sudah sesuai dengan petunjuk Bupati dan Wakil Bupati Pijay,” terangnya.

Dari Aceh Besar, Pemerintah di sana untuk sementara akan merumahkan sebanyak 1.700 tenaga honorer. Ini dilakukan dalam rangka evaluasi terhadap tenaga honorer dan kontrak tahun 2019.

“Seluruh tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Aceh Besar masa kontrak berakhir 31 Desember 2018 dan mereka baru dapat bekerja kembali setelah adanya perpanjangan kontrak baru,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, Iskandar di Aceh Besar, Rabu, (3/1/2019) seperti dilaporkan ANTARA.

Ia menjelaskan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali telah meminta kepada seluruh SKPD untuk dapat mempresentasikan jumlah kebutuhan tenaga honorer di masing-masing instansi yang ada dalam lingkungan daerah setempat.

Disambut dan Dikecam

Atas pengembalian tenaga kontrak dan honorer ke rumah masing-masing (tidak lagi bekerja-red) yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Aceh Besar dan Pidie Jaya, disambut oleh netizen dengan ragam sikap.

Sejumlah netizen memberikan apresiasi karena hal tersebut menghasilkan penghematan anggaran dan pengembalian kinerja PNS menjadi maksimal. Selama ini kehadiran tenaga kontrak dan honorer telah menyebabkan pelayanan oleh ASN menjadi melemah.

Sementara sikap berseberangan, menilai apa yang dilakukan itu merupakan pola untuk merekrut tenaga baru, yang memiliki link kepada pemimpin daerah. “Lazim diketahui bahwa tidak sembarang orang bisa menjadi tenaga kontrak. Ini bukan tentang kemampuan, tapi tentang koneksi. Setiap rezim berganti-ganti. Bila dulu dilakukan secara diam-diam, sekarang dilakukan secara terang-terangan. Ada pengumuman di koran,” ujar Munawir (35) warga Banda Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK