Awasi APBA 2019, MaTA Imbau Plt Gubernur Aceh Gandeng KPK

Alfian MaTA (Foto : acehterkini)

ACEHTREND.COM-Banda Aceh- Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), sebuah LSM antikorupsi di Aceh, Selasa (8/1/2019) mengimbau Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawalan APBA 2019. Apalagi pada tahun politik seperti ini, APBA 2019 akan sangat rawan disalahgunakan.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator MaTA Alfian, SE., saat menggelar konferensi pers di kantornya. Dia mengatakan, dengan total 17 Triliun lebih, APBA 2019 merupakan yang terbesar sejak Otonomi Khusus diberlakukan di Aceh. Pun demikian, di tengah besarnya anggaran, belanja aparatur pun sangat besar.

“Kami akui bahwa APBA 2019 sangat besar. Ini perlu pengawasan ketat. Plt Gubernur Aceh perlu menyurati KPK untuk membantu pengawasan. Apalagi belanja aparatur yang juga sangat besar. Menurut kami ini sangat boros, apalagi dari sisi perencanaan sangat sarat masalah,” kata Alfian.

Dalam kesempatan itu dia juga mengkritik proses pengesahan APBA 2019 yang menurutnya melompat-lompat pada masa pembahasan. Ketakutan akan terulangnya pengesahan APBA melalui pergub, membuat sejumlah tahapan dilewati begitu saja.

“Ketakutan akan harus dipergubkan bila melewati batas waktu 5 Januari, membuat pengesahannya tergesa-gesa. Sehingga prosesnya banyak yang dilompati begitu saja,” kata Alfian.

Terkait kerjasama pengawasan bersama KPK, MaTA meyakini KPK tidak akan menolak. “KPK pasti mau, karena Aceh masuk ke dalam daerah perbaikan tata kelola keuangan. Kalau dilakukan, ini menjadi momentum pemerintah dalam tata kelola keuangan tahun 2019. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan P2K memonitoring pembangunan proyek di lapangan. Plt juga perlu memastikan proses pelelangan yang sangat rawan. Sudah menjadi rahasia umum ada komitmen fee 10 sampai 15 persen,” kata Alfian. 

Alfian juga mengatakan, bila Nova Iriansyah tidak tegas dalam hal ini–mengandeng KPK–maka kegagalan tahun sebelumnya akan terulang. Terutama akan terjadinya surplus dan proyek terbengkalai. Hal lainnya DPRA pun akan sibuk dengan kegiatannya sendiri, bersebab jelang pemilu.

“Apalagi mayoritas anggota DPR mencalonkan diri kembali. Jadi mereka akan abai dengan tugas dan fungsinya, karena begini, pemilu bulan April, sementara anggota DPR akan habis masa jabatannya pada bulan September tahun ini. Bayangkan saja, kondisi di tahun politik,” imbuhnya.

Sementara itu, dikutip dari Harian Serambi Indonesia, Kamis (13/12/2019) Nova Iriansyah mengatakan anggaran belanja pembangunan tahun 2019 yang diajukan Pemerintah Aceh ke DPRA mencapai Rp 17,016 triliun. Jumlah itu meningkat 11 persen dari tahun 2018 yang jumlahnya Rp 15,084 triliun. Hal itu disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBA 2019 dalam sidang Paripurna II DPRA, di Gedung Utama DPRA, Kamis (13/12).

Nova menjelaskan, usulan belanja pembangunan sebesar itu didasari pada target pendapatan tahun depan sekitar Rp 15,436 miliar dan perkiraan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2018 senilai Rp 1,580 triliun. Adapun sumber penerimaannya terdiri atas pendapatan asli Aceh (PAA) Rp 2,445 triliun, dana perimbangan Rp 4,182 triliun, dan pendapatan yang sah lainnya, termasuk dana otsus sebesar Rp 8,808 triliun.

Belanja pembangunan sebesar Rp 17,016 triliun itu, sebut Nova, penggunaannya dibagi dua yaitu belanja tidak langsung Rp 6,578 triliun dan belanja langsung Rp 10,438 triliun. Menurutnya, belanja tidak langsung terlihat besar karena pos anggaran tersebut terdapat dana otonomi khusus 2019 yang disalurkan kepada 23 kabupaten/kota senilai Rp 2,647 triliun, belanja bagi hasil untuk provinsi dan kabupaten/kota Rp 691 miliar, belanja hibah Rp 670 miliar, belanja sosial Rp 12,547 miliar dan belanja pegawainya Rp 2,506 triliun.

Sementara belanja langsung (publik) senilai Rp 10,438 triliun, sambung Nova, akan digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp 6,015 triliun, belanja modal Rp 3,628 triliun, dan belanja pegawai Rp 794,4 miliar. Dikatakan, belanja pegawai dalam belanja langsung itu adalah belanja operasional untuk pelaksanaan program dan kegiatan belanja barang dan jasa maupun belanja modal.

Belanja pembangunan senilai Rp 17,016 triliun itu, kata Nova, digunakan untuk melaksanakan 15 program unggulan Gubernur seperti tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Aceh dengan delapan prioritas yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, pengurangan kesejangan antarwilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas, peningkatan ketahanan pangan dan energi, peningktan investasi dan nilai tambah hasil pertanian industri kreatif dan pariwisata, optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana, serta penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

Sektor pendidikan, kata Nova, masih tetap sebagai pengguna anggaran terbesar yaitu Rp 3,45 triliun, disusul sektor pekerjaan umum Rp 2,262 triliun, dan sektor kesehatan Rp 1,804 triliun. Anggaran sektor pendidikan antara lain digunakan untuk program peningkatan mutu pendidikan, bantuan rutin pendidikan kepada 90.000–100.000 yatim piatu, serta membayar honor dan insentif guru SMA/SMK SLB non-PNS yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Sementara anggaran sektor pekerjaan umum tahun depan antara lain akan digunakan untuk menuntaskan pembangunan jalan lintas tengah bisa fungsional, melanjutkan pembangunan waduk dan bendungan, serta perbaikan jaringan irigasi. Sedangkan anggaran sektor kesehatan, tambah Nova, akan digunakan untuk penyediaan dana jaminan kesehatan (JKA) Rp 500 miliar, serta melanjutkan pembangunan lima rumah sakit regional di Langsa, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Selatan.

Untuk sektor perumahan rakyat, alokasi anggarannya mencapai Rp 1,006 trilliun, dan sektor perhubungan senilai Rp 321 miliar. Anggaran sektor perumahan rakyat tersebut sebagian besar akan digunakan untuk membangun 6.000 rumah duafa, melanjutkan pembangunan 4.000 rumah yang tak bisa dilaksanakan tahun lalu karena terkendala regulasi. Nova juga melaporkan, realisasi pendapatan tahun ini (sampai 10 Desember 2018) mencapai 78,66 persen atau Rp 11,501 triliun dari target Rp 14,6 triliun.

Editor: Muhajir Juli




KOMENTAR FACEBOOK