ACEHTREND.COM, BANDA ACEH – Mengapa Aceh masih bertahan sebagai provinsi nomor satu termiskin di Sumatera dan masih kalah dengan Bengkulu sebagaimana disampaikan BPS Aceh? Benarkah Pemerintah Aceh tidak memiliki langkah nyata?
Melihat kemiskinan Aceh dengan cara membandingkannya dengan provinsi lain di Sumatera yang dilakukan BPS Aceh itu, menutup kesempatan untuk melihat usaha menurunkan angka kemiskinan di Aceh, dari waktu ke waktu.
Padahal, jika disimak laporan BPS Aceh dengam tenang, disebutkan sampai September 2018, jumlah penduduk miskin ada di angka 831 ribu orang atau 15.68 persen.
Ini artinya, terjadi pengurangan sebanyak 8 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2018 yang jumlahnya 839 ribu orang. Atau, dari posisi 15,97 persen berubah menjadi 15,68 persen.
Warisan Kemiskinan
Untuk diketahui, Irwandi – Nova yang dilantik 5 Juli 2017 mewarisi angka kemiskinan sebesar 16,89 persen atau sekitar 872 ribu orang
Dua bulan berkerja, September 2017 angka kemiskinan Aceh berhasil diturunkan sedikit yaitu 0,97 persen, sehingga kemiskinan di Aceh menjadi 15,92 persen.
Memang, Maret 2018 angka kemiskinan Aceh malah naik 0,05 persen sehingga menjadi 15,97 persen atau 839 ribu orang.
3 Juli 2018 Irwandi Yusuf terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK. 9 Juli 2018 Nova Iriansyah dilantik sebagai Plt Gubernur Aceh.
Dengan begitu, “ditangan” Nova Iriansyah ada angka kemiskinan sebesar 15,97 persen atau 839 ribu orang. Angka kemiskinan ini adalah gambaran kemiskinan Aceh Maret 2018 yang pada masa itu Irwandi Yusuf masih sebagai Gubernur aktif.
Untuk jadi catatan, pada periode ini, angka 839 ribu orang atau 15,97 persen justru naik 0,05 persen. Padahal, pada September 2017 angka kemiskinan Aceh berhasil diturunkan sedikit yaitu 0,97 persen, sehingga kemiskinan di Aceh menjadi 15,92 persen.
Jejak Kemiskinan, sejak 2007
Mari sejenak kita telusuri jejak angka kemiskinan Aceh, sejak 2007 dengan cara memperhatikan angka-angka yang pernah dipublikasi oleh BPS Aceh.
Tahun 2007 persentase kemiskinan di Aceh ada pada angka 26,65 persen. Terhitung sejak 2008 Aceh memulai kerja pembangunannya dengan APBA yang didukung Dana Otsus.
Lima tahun kemudian, yaitu pada 2012 angka kemiskinan di Aceh menjadi 19,46 persen. Terjadi pengurangan sebesar 7,19. Meski begitu, secara nasional Aceh masih berada di urutan 29 dari 33 provinsi.
Lima tahun berikutnya, Maret 2017 angka kemiskinan dari 19,46 persen menjadi 16,89 persen, sekitar 872 ribu orang. Terjadi penurunan, tapi hanya sekitar 2,57 persen, dan ini masih meleset dari target penurunan yang ingin dicapai yaitu 9-10 persen.
***
Dengan persentase sebesar 15,68 persen tersebut, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Aceh memang masih menempati posisi pertama dengan jumlah persentase penduduk miskin tertinggi se-Sumatera.
Sementara secara nasional, Aceh masih menempati urutan ke-enam setelah Papua (27,43 persen), Papua Barat (22,66 persen), Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Maluku (17,85 persen), dan Gorontalo (15,83 persen).
Pertanyaannya, adakah upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh yang saat ini “tunggal” dipimpin Nova Iriansyah agar publik dapat melihatnya sebagai sebuah optimisme dan yakin bahwa angka kemiskinan yang lebih radikal sangat mungkin untuk dicapai lagi.
Menurut Kepala BPS Aceh Wahyudin, angka kemiskinan di Aceh dapat kembali turun jika pemanfaatan anggaran pada Maret dan September mendatang semakin baik. Penurunan angka kemiskinan juga berpengaruh terhadap pembangunan di pedesaan dan pengelolaan Dana Desa dengan baik akan membantu warga untuk memaksimalkan hasil pertaniannya.
8 Langkah Nova
Dalam penelusuran aceHTrend, tercatat 8 langkah konkrit Plt yang langsung memiliki kaitan dengan upaya penurunan angka kemiskinan.
“Angka kemiskinan Aceh sebenarnya turun, tapi karena provinsi lain juga turun angka kemiskinannya, maka posisi Aceh masih tertinggi. Ini maknanya, kita harus cari langkah yang lebih inovatif lagi, skema yang lebih bagus lagi, agar dapat menurunkan angka kemiskinan di luar target biasa,” sebut Nova Iriansyah, Plt Gubernur Aceh, Rabu (16/1).
Berikut hasil penelusuran aceHTrend terhadap 8 langkah Nova Iriansyah dalam usahanya untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Aceh.
Pertama, Nova Iriansyah mewujudkan pengesahan RAPBA 2019 tepat waktu dengan DPRA. Langkah ini sekaligus merevisi pola hubungan politik eksekutif dengan legislatif, sehingga eksekutif dapat lebih maksimal melakukan fungsi pelayanannya, dan salah satu dari 8 fokus APBA 2019 yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. APBA sebagai faktor penggerak ekonomi dengan begitu dapat segera terjadi, salah satunya dengan percepatan lelang kolektif sehingga kegiatan APBA 2019 dapat segera dilakukan.
Kedua, Nova Iriansyah mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih maksimal. Langkah ini, termasuk ditempuh dengan mendorong SKPA menerapkan Inovasi B.R.I (bersih, rapi dan indah) sebagai prasyarat terwujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Untuk itu, Nova melakukan Sidak ke SKPA dan akan memberi sanksi bagi pimpinan SKPA yang mengabaikan inovasi B.R.I setelah sebelumnya diingatkan.
Ketiga, Nova sudah menemukan tiga calon Sekda Aceh yang segera dipertimbangkan guna dipilih salah satunya, untuk membantu dirinya mewujudkan Aceh Hebat lewat Kerja Plus (bekerja dengan dukungan inovasi) sehingga, salah satunya, terwujud pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien.
Keempat, Nova Iriansyah juga menggerakkan kembali beberapa sektor yang menjadi kunci kebangkitan ekonomi, seperti KEK Arun, KIA Ladong, PDPA, BPMA, Bank Aceh, dan mulai mendorong juga hadirnya KEK Barsela sehingga Aceh, dari provinsi sebagai pasar produk dari daerah luar berubah menjadi provinsi yang menghasilkan ragam produk untuk dikirim ke berbagai pasar negara tetangga. Langkah mereformasi BPKS Sabang juga sedang dilakukan, dengan begitu prasyarat untuk menghidupkan ekonomi Aceh akan segera menemukan bentuk denyut nadi ekonominya.
Kelima, Nova Iriansyah juga mendorong gampong-gampong untuk menghidupkan ekonominya dengan dukungan Dana Desa sehingga diharapkan dapat tumbuh kegiatan ekonomi berbasis BUMDes atau BUMG. Langkah ini sekaligus bentuk koreksi orientasi ekonomi, dari mencari investor besar dan asing, menjadi memberdayakan pengusaha putra Aceh. Nova bahkan memilih mengakhiri IUP Eksplorasi dan Operasi Mineral Logam dan Batu Bara secara Kolektif di Aceh untuk memungkinkan tumbuhnya ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Keputusan Pemerintah Aceh itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1436/2018 ditandatangani oleh Ir Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh.
Keenam, Nova Iriansyah juga meningkatkan keberpikan kepada daerah-daerah terluar atau terdepan, atau pulau, agar terjadi pemerataan pembangunan sekaligus membangun konektivitas antara kota dan gampong. Terhadap kabupaten/kota yang jauh dengan ibukota, Nova bahkan mendorong adanya LO (Liaison officer) yang bertugas berkomunikasi tentang pembangunan, langsung di Pemerintah Aceh.
Ketujuh, Nova Iriansyah juga merintis kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menjalin kerjasama teknologi guna menghadirkan ragam inovasi yang dapat diterapkan di Aceh.
Delapan, Nova Iriansyah sudah sejak dini mewanti-wanti terkait perencanaan 2020. Melalui Surat 050/23442 bertanggal 7 September 2018 yang ditujukan kepada SKPA dan Surat 050/23582 bertanggal 8 September 2018 yang ditujukan kepada bupati/walikota ia mengajak SKPA dan bupati/walikota untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan 2020 yang tepat waktu dan berkualitas berdasarkan prinsip evident based planning.
