Kepala Desa yang Ditangkap, Bagikan Uang Saat kedatangan Sandiaga Uno

Paslon nomor urut 2 Prabowo-Sandi, kala debat pilpres putaran pertama. (Kricom.id)

ACEHTREND.COM, Jakarta- Ada dua hal menarik yang menyangkut wong cilik, menjadi perdebatan pada Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis malam (17/1/2019). Yaitu tentang kepala desa yang ditangkap karena mendukung Prabowo-Sandi serta seorang warga yang dipersekusi karena mengambil pasir pantai untuk keperluan penyemaian bibit tumbuhan.

Pada kesempatan debat itu, Prabowo Subianto menanyakan kepada Jokowi “Kami ingin bertanya, Pak Jokowi sudah memerintah selama empat tahun lebih, yang kita temukan bahwa aparat berat sebelah. Kalau ada kepala daerah dan gubernur-gubernur yang mendukung paslon 01 tidak ditangkap. Sekarang ada kades yang mendukung kami, ditangkap. Padahal kebebasan menyatakan pendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar,”

Atas pertanyaan ini, Jokowi lantas menanggapi “Jangan menuduh seperti itu, Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada mekanisme hukum. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum,” kata dia. 

“Kita sering grusa-grusu, misalnya jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama, ternyata operasi plastik. Kalau ada bukti-bukti silakan disampaikan, nanti akan saya perintahkan aparat untuk memproses.”

Kades Sampangagung Bagikan Uang

Menurut penelusuran Cek Fakta Liputan6. Com, Pengadilan Negeri Mojokerto pada 13 Desember 2018 lalu memvonis Kepala Desa Sampangagung Suhartono alias Nono dengan pidana penjara dua bulan dan denda Rp 6 juta subsider pidana kurungan satu bulan.

Nono jadi terpidana kasus pidana pemilu karena terbukti membagikan uang dan mengerahkan massa saat menyambut kedatangan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang melewati Desa Sampangagung saat perjalanan menuju kawasan wisata air panas Padusan, Desa/Kecamatan Pacet, Mojokerto, 21 Oktober 2018 lalu.

Nono diputus bersalah dan melanggar Pasal 490 juncto pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Saya bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat, minta doanya saja,” kata Nono saat keluar dari kantor kejaksaan seperti dikutip dari Tempo.co. 

Aturan Hukum

Terkait hak kepala daerah berkampanye diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam aturan tersebut mewajibkan kepala daerah untuk cuti apabila ingin ikut kampanye. 

Sementara, yang menjerat Suhartono adalah Pasal 490 juncto pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bunyinya: 
“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pada debat itu, Sandiaga Uno menyebut nama seorang nelayan yang diduga menjadi korban persekusi. Namanya adalah Najib, nelayan Pasir Putih, Cilamaya, Karawang.

“Pak Najib, nelayan Pasir Putih, Cilamaya, Karawang, mengambil pasir mengambil mangrove. Namun, dipersekusi. Kasus besar naik, tapi kasus wong cilik dibiarkan,” kata Sandiaga dalam debat capres dan cawapres, Kamis (17/1/2019). 

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan rilis dari Media Center Prabowo Sandi bertanggal 3 Januari 2019. Isinya terkait kunjungan Sandiaga Uno di desa nelayan Pasir Putih, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. 

Dalam rilis tersebut disebut nama Pak Najib. Namun tak disebutkan yang bersangkutan menjadi korban persekusi. 

Dalam artikel Viva.co.id, seorang bernama Najib mengeluhkan soal bantuan mangrove.”Ini hutan mangrove, masyarakat cari sendiri, beli sendiri, nanam sendiri. Tidak ada bantuan sama sekali sejak tiga tahun lalu pak. Sekarang ada aturan baru, dilarang menanam sampai ke tengah. Bagaimana solusinya, Pak,” ujar Najib.

Sumber: Indonesia Hoaxes


KOMENTAR FACEBOOK