ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, mengingatkan bahwa pembangunan PLTU 3 & 4 Nagan Raya, berada di lokasi tapal batas antara Nagan Raya dan Aceh Barat, yang terus berkonflik hingga saat ini. Selain itu, walau belum diterbitkannya izin, tapi kegiatan fisik dilapangan sudah dilakukan. Padahal itu kawasan gambut.
Dalam rilisnya, Direktur WALHI Aceh Muhammad Nur, Jumat (18/1/2019) mengatakan, dokumen Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL) pembangunan PLTU 3 & 4 Nagan Raya, sudah dibahas dalam sidang Komisi Penilai Amdal (KPA).
Sebagai salah satu anggota KPA, WALHI sudah membeberakan sejumlah fakta, yang harus dicermati oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, sebelum menerbitkan izin lingkungan pembangunan pembangkit berkapasitas 2 x 200 MW.
Lokasi kegiatan PLTU 3 & 4 Nagan Raya berada pada zona konflik tapas batas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat. Terkait kondisi ini, dalam dokumen AMDAL tidak didapatkan informasi terkait kesepakatan Pilar Batas Utama (PBU) pada zona kegiatan,” kata Muhammad Nur.
Ia melanjutkan, lokasi kegiatan berada pada garis “abu-abu” perbatasan dua kabupaten tersebut. Ini akan berpotensi terjadi konflik di tengah masyarakat. Setidaknya ada dua gampong yang bersinggungan langsung yaitu Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya dan Peunaga Cut Ujong Kabupaten Aceh Barat.
Selain persoalan tapal batas, WALHI Aceh juga menemukan fakta bahwa sudah ada kegiatan fisik di lapangan sebelum ada izin lingkungan. Lokasi kegiatan merupakan lahan gambut. WALHI Aceh dalam sidang AMDAL mempertanyakan hasil sondir tanah.
Begitu juga halnya terkait kesesuaian tata ruang, dalam rekomendasi kesesuaian tata ruang oleh Bappeda Nagan Raya nomor 050/184/2018 yang menyatakan sesuai RTRW Kabupaten Nagan Raya di mana lokasi dimaksud diperuntukan untuk kawasan industri menengah dan besar. Namun, dari hasil overlay dalam peta RTRW, lokasi rencana pembangunan PLTU sebagian besar berada di lahan perkebunan.
Lokasi kegiatan yang diusulkan dalam dokumen AMDAL berbeda dengan lokasi yang disetujui dalam Kerangka Acuan (KA) AMDAL Tahun 2015 berdasarkan persetujuan oleh Komisi Penilai AMDALDA Kabupaten Nagan Raya dengan nomor 660/018/BLHK/VI/2015.
Lokasi yang tertera dalam KA AMDAL telah sesuai dengan master plant PLN dan telah mendapatkan Izin Prinsip Pengembangan Pembangunan PLTU Nagan Raya 3 & 4 Kapasitas 2×220 MW sesuai dengan surat Gubernur Aceh Nomor 671.27/BP2T/23./2014 pada tanggal 28 Agustus 2014.
Tahun 2018 disusun kembali KA AMDAL yang baru di lokasi yang berbeda dan berada pada zona konflik tapal batas, di mana sebelumnya juga mendapat protes dari Bupati Aceh Barat.
“Untuk itu, WALHI Aceh meminta kepada Ketua KPA Aceh untuk tidak menerbitkan izin lingkungan dan izin-izin yang lain sebelum berbagai dokumen pendukung di susun di antaranya izin pemanfaatan lahan gambut. Komitmen mendukung perbaikan ekonomi warga dan jaminan penerimaan tenaga kerja mencapai 430 jiwa sesuai isi AMDAL. Bila dilihat dari kondisi dan fakta yang ada, pembangunan PLTU 3 & 4 Nagan Raya berpotensi terjadi persoalan hukum di kemudian hari,” imbuh M. Nur.[]
