Bekas pondasi sekolah itu masih berdiri kokoh di antara semak belukar. Tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah surau berdinding semen sebagai penanda bahwa dulunya desa ini pernah didiami oleh masyarakat. Namun, sekarang desa yang bernama Alur Kejruen yang berada di Kluet Tengah Aceh, Selatan ini tidak lagi berada di posisi semula, tapi pindah ke Dusun Sarah Baru yang merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Alur Kejruen.
AceHTrend sempat berkunjung ke desa ini pada Minggu (6/1/2019). Saat memasuki bekas Desa Alur Kejruen, tidak ada penanda apa pun bahwa dulunya tempat ini pernah ramai didiami oleh warga.
“Rata-rata di sekitar sini banyak rumah yang dibangun semipermanen. Tempat ini sempat berjaya karena banyak orang yang berkebun, bahkan ada orang dari luar Kluet pun juga datang ke mari. Dulunya kalau kita membawa penumpang menggunakan stempel, tidak sanggup dibawa karena saking ramainya orang menuju ke desa ini,” ujar Ijal, pengemudi stempel yang membawa aceHTrend ke tempat ini.
Kini Desa Alur Kejruen yang berada di lokasi tersebut, hilang begitu saja setelah dibumihanguskan pada masa konflik Aceh. Saat perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI).
“Tepatnya hari Minggu tahun 2004, desa kami dibakar oleh tentara dan semua penduduk desa mengungsi. Saya tidak tahu apa alasan mereka membakar kampung kami, kalau dipikir-pikir apa kesalahan rumah ini sehingga dibumihanguskan? Setelah itu, penduduk mengosongkan tempat ini dan pindah ke Dusun Sarah Baru dan ada juga keluar dari kampung ini untuk menetap di Menggamat,” lanjut Ijal.
Para penduduk tidak membangun kembali rumahnya di daerah yang dulu termasuk zona konflik. Hanya satu dusun yang bertahan, sehingga nama Desa Alur Kejruen tetap ada di daftar nama gampong/desa di Kabupaten Aceh Selatan. Sekitar satu kilometer ke hulu Sungai Kluet, berdirilah perkampungan Dusun Sarah Baru, Desa Alur Kejruen. Di sinilah puluhan kepala keluarga membangun kembali keluarganya yang berada di kawasan hutan lindung.
Setelah perdamaian Aceh, konflik pun berlanjut. Kali ini bukan dengan manusia, tapi dengan gajah liar yang turun ke kampung dan menyerang warga.
“Kami tidak tahu kenapa gajah tersebut turun ke tempat kami. Padahal sejak zaman nenek-nenek kami, tidak pernah sejarahnya, gajah turun dan menyerang manusia,” kata Buyong, selaku Tuha Peut di Desa Alue Kejruen.
Selain konflik gajah, mereka juga bermasalah dengan kepemilikan pengelolaan hutan lindung. Bahkan mereka pernah diminta untuk mengosongkan Desa Alur Kejruen untuk direlokasi ke kota.
“Itu sekitar tahun 2008 kejadiannya. Kami diminta untuk pindah dan pemerintah daerah akan membuat tempat tinggal kami di kota serta diberikan uang ganti rugi atas lahan dan kebun kami. Jelas kami tidak mau karena sejak dulu nenek moyang kami sudah tinggal di sini dan kuburannya pun ada di sini,” lanjut Buyong.
Mereka memilih bertahan walau hidup penuh keterbatasan. Untuk bisa mengakses ke desa ini hanya bisa menggunakan sampan motor (stempel) milik beberapa warga yang tinggal di daerah tersebut. Belum ada jaringan telekomunikasi untuk bisa mengakses desa ini. Listrik pun baru menyala di tahun 2012. Akses pendidikan dan kesehatan pun masih jauh tertinggal.
Kondisi ini membuat anggota Relawan Rumah Remaja (3R) yang memiliki program Kampung Pustaka Impian di Desa Alur Kejrueng terheran-heran pada awalnya.
“Kami sangat terkejut ada anak yang sudah kelas lima, tapi tidak bisa membaca bahkan huruf saja tidak tahu. Namun, saat kami mendatangi sekolah dasar hanya ada dua orang guru di sini untuk mengajar enam kelas. Mungkin wajarlah pendidikan di sini tertinggal jauh,” ujar Nanda, salah satu relawan.
Di tengah konflik dan keterbatasan, ada ketenangan dan kenyamanan yang didapat dari desa ini. Tidak ada polusi udara dan suara karena jarang sekali sepeda motor melintas di desa ini. Hanya sesekali terdengar suara stempel ketika merapat di Dermaga Sarah Baru.
Pepohonan hijau menjulang tinggi, memberi udara segar dan keteduhan. Sungai Kluet yang merupakan jalur transportasi satu-satunya menuju desa ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat.[]
Editor : Ihan Nurdin
