Selama 2018 Hanya 17 Kasus Poligami Tercatat di Mahkamah Syariah

Panitera Muda Hukum Mahkamah Syariah Aceh A Latif @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kasus perceraian di Aceh pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun perceraian yang disebabkan oleh poligami cenderung menurun.

Panitera Muda Hukum Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, A Latif, mengatakan data perceraian seluruh Aceh dikumpulkan di Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, atau mahkamah tingkat banding.

“Jumlah perkara yang masuk ada 10.738 perkara di tahun 2018, dari bermacam jenis perkara,” kata A Latif saat ditemui aceHTrend di ruang kerjanya, Senin (21/1/2018).

Menurutnya, angka yang paling tinggi yaitu cerai gugat atau cerai yang digugat oleh seorang istri, mencapai 4 ribu. Disusul isbat nikah yang jumlahnya 3 ribu lebih, isbat nikah ini pendataan untuk pasangan yang hilang akte nikah, atau belum ada buku nikah, kemudian cerai talak yang diajukan oleh suami, jumlahnya ada seribu lebih.

Baca: Kaum Milenial Bicara Poligami: Satu Istri Sudah Rumit, Dua Istri Tambah Rumit


“Ini semua merupakan perkara yang diterima, karena kemudian ada perkara yang juga dicabut, dan berhasil dimediasi, sehingga jumlahnya menurun lagi, maka perkara yang selesai atau putus di Mahkamah Syariah untuk cerai gugat yang diajukan istri itu ada 3.752 perkara, kemudian cerai talak yang diajukan suami ada 1.427 perkara, kemudian kasus isbat ada 3.505,” jelasnya.

Ia melanjutkan, penyebab terjadi perceraian ada beberapa faktor. Penyebab yang paling tinggi adalah perselisihan pertengkaran terus menerus sehingga berakhir perceraian sebanyak 3.426 kasus, kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain ada 968 kasus, masalah ekonomi ada 485 kasus, KDRT 107 kasus, dihukum penjara 44 kasus, madat ada 19 kasus dan yang disebabkan oleh poligami tidak terlalu besar, hanya 17 kasus.

“Perkara poligami yang masuk ke mari tentunya banyak yang tidak sehat sehingga terjadi perceraian. Ada juga yang sehat yaitu memiliki izin dari istri sebelumnya dan berjalam harmonis, kenapa terjadi poligami, penyebabnya juga bermacam-macam, bisa saja karena kurang harmonis dengan istri pertama, atau ada-hal lain,” katanya.

Kasus poligami yang terjadi di Aceh, yang mendapat proses hukum hanya 17 kasus, sementara yang terjadi di luar sana yang tidak ada proses hukum tidak ada dalam data, sehingga tidak diketahui.

“Kita berpegang pada penyebab perkara resmi yang masuk pengadilan, untuk yang di luar itu kemungkinan juga ada, untuk kasus poligami di Aceh, kita tidak bisa menyatakan banyak atau tidak, karena kita tidak pernah melakukan pengkajian,” katanya.

Baca: Suami Berpoligami, Haruskah Izin Istri?

Ia mengatakan, kasus perceraian ini dari tahun ke tahun trennya meningkat. Kemungkinan tahun 2019 akan bertambah lagi angkanya, meskipun penambahannya hanya 200 sampai 300 kasus.

“Semakin hari masyarakat semakin sadar hukum, sehingga laporan kasus perceraian semakin meningkat, kalau kasus poligami itu  bervariasi, seperti tahun 2018 lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya, untuk 2019 yang belum genap satu bulan, tentunya kasus-kasus perceraian sudah ada yang masuk, tetapi untuk kasus poligami belum ada,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK