ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menggelar Bedah Kasus Polemik Syarat Pemilihan Kepala Daerah di Aceh. Acara berlangsung di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Kamis (24/1/2019).
Kegiatan ini mengangkat kasus pilkada di Kota Subulussalam sebagai studi kasus. Para pemateri yang dihadirkan, yakni Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Abdullah Saleh, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banda Aceh dan advokat Zulfikar Sawang, serta akademisi dan pakar Hukum Tata Negara Unsyiah Zainal Abidin.
Dalam pilkada Kota Subulussalam yang berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018, pasangan Affan Alfian Bintang-Salmaza menang dengan memperoleh suara sebanyak 19.383 atau sebesar 41,90 persen. Namun pasangan Sartina-Dedi Anwar Bancin melayangkan gugatan dengan termohon, yakni KIP dan Panwaslih Kota Subulussalam, serta pasangan Bintang-Salmaza dengan dugaan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada.
Pihak penggugat menilai KIP Subulussalam telah melawan hukum dengan menetapkan pasangan Bintang-Salmaza. Sebagai penyelenggara pilkada KIP Subulussalam dinilai abai pada prinsip-prinsip transparansi, mengelabui masyarakat, dan penggugat dalam hal ini Sartina. Gugatan tersebut disebut-sebut ada kaitannya dengan status Affan Alfian Bintang yang bukan asli orang ‘Aceh’.
Zulfikar Sawang dalam pemaparannya mengatakan, kriteria calon kepala daerah di Aceh (gubernur/wagub, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota) sudah jelas secara fakta hukum yang merujuk pada Qanun Aceh Nomor 12 Pasal 24 mengenai kriteria calon kepala daerah. Pada poin b disebutkan bahwa kriteria kepala daerah adalah orang Aceh.
“Ini menimbulkan pertanyaan, siapa sih orang Aceh? Dan ini bisa dijawab secara hukum yang merujuk pada Pasal 211 UUPA Ayat 1,” kata Zulfikar Sawang dalam kesempatan itu yang juga selaku pengacara penggugat.
Dalam pasal 211 tersebut dijelaskan, yang dimaksud orang Aceh adalah orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh. Sementara pada pasal 212 tentang penduduk Aceh dijelaskan bahwa penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan.
“Apa yang terjadi? Di pilkada Kota Subulussalam KIP telah menyelenggarakan pilkada sampai selesai, sampai terpilih, ternyata salah satu syaratnya (pemenang pilkada) tidak berdasarkan hukum Qanun Aceh Nomor 12 Pasal 24,” kata Zulfikar.
Sementara Abdullah Saleh, selaku anggota DPRA Aceh dan orang yang terlibat dalam penyusunan draf UUPA menjelaskan, asal muasal kriteria calon kepala daerah di Aceh yang salah satunya mensyaratkan harus sebagai ‘orang Aceh’ berawal dari kegelisahan banyaknya orang Aceh yang dinilai telah hilang identitas dan kebanggaannya pada Aceh.
Karena itu, calon pemimpin Aceh haruslah orang yang memahami benar karakteristik orang Aceh. Bahkan ia mengatakan bila ide tersebut berasal dari dirinya. Hal ini juga berlaku pada penunjukan calon kepala polisi daerah dan kepala kejaksaan Aceh yang mengurus tata kelola hukum di Aceh.
Terkait polemik yang terjadi di Subulussalam ini kata Abdullah Saleh, persoalan itu justru muncul setelah semua tahapan pilkada selesai.
“Pada saat debat kandidat tidak muncul, setelah selesai pilkada juga belum muncul, masih sebatas pada sengketa pilkada. Belakangan baru muncul sengketa syarat kepala daerah yang tidak dipenuhi oleh kandidat lain,” ujar Abdullah Saleh.
Dalam closing statement-nya Abdullah Saleh mengibaratkan kasus ini seperti orang yang membicarakan perihal tata cara berwudu setelah selesai mengerjakan salat.
Sementara Zainal Abidin menjelaskan, kasus-kasus yang berhubungan dengan pilkada harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah masuk dalam sengketa hasil pilkada atau sengketa Tata Usaha Negara pemilu. Atau sengketa di luar keduanya. Identifikasi ini menentukan ke mana gugatan tersebut ditujukan. Yang terjadi di Subulussalam menurutnya adalah kasus di luar keduanya.[]
