Arcandra Bincang tentang Skema Gross Split dengan BPMA

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar berbagi pengetahuan tentang skema Gross Split sebagai pengganti skema bagi hasil cost recovery dengan deputi dan kepala divisi di BPMA.

Diskusi informal juga ikut dihadiri Asisten Setda Aceh bidang Pembangunan dan Ekonomi, Taqwallah.

Bertempat di ruang meeting Tamiang Hotel Kyriad, Banda Aceh, Sabtu (26/1) Arcanda menjelaskan perbedaan dua skema bagi hasil dalam kaitannya antara BPMA sebagai pemilik lahan migas di Aceh dengan perusahaan penggarap.

Setelah mengajak berdiskusi melalui contoh Arcandra mengajak BPMA untuk memahami perbedaan dua skema bagi hasil yang ada.

Menurut Arcandra, pilihan skema bagi hasil dengan gross split akan lebih menguntungkan dan lebih mengefisien keuangan negara. Karena apapun cost-nya semua ditanggung kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Arcandra juga mengajak deputi dan kepala divisi di BPMA mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat menghambat kerja. “Jika kita bersedia mengakui ada masalah, 50 persen masalah justru sudah selesai,” katanya memberi quote.

Arcandra berharap kepada BPMA untuk belajar dari pengalaman birokrasi SKK Migas dan mampu mempraktekkan cara kerja yang lebih cepat, modern dan efisien serta menghilangkan hambatan hambatan yang mengganggu kinerja BPMA.

Demi mewujudkan energi yang berkeadilan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan skema Gross Split, untuk perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia.

Skema Gross Split adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas di perhitungkan dimuka.

Melalui skema Gross Split, Negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti.

Negara pun tidak akan kehilangan kendali, karena penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih ditangan Negara. Oleh karenanya, penerapan skema ini diyakini akan lebih baik dari skema bagi hasil sebelumnya.

Skema kontrak kerja sama gross split menandai era baru pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas) yang lebih baik di Indonesia.

Skema yang tertuang dalam UU Migas No.22/2001, Permen ESDM 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, dan Permen ESDM 52/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM 8/2017 ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas yang terus menurun sejak 2014.

Arcandra Tahar hari ini kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Iskandar Muda. “Lagi menuju airport, dengan Pak Wamen (Arcandra),” kata Azhari Idris, Kepala BPMA, Minggu (27/1).

KOMENTAR FACEBOOK