Peneliti: Jangan Intervensi Wilayah Adat Laot

ACEHTREND.COM, Calang – Beberapa wilayah hukom adat laot selama ini masih ada yang diintervensi oleh pemerintah kabupaten agar sesuai dengan wilayah administrasi pemerintahan. Padahal dengan adanya Qanun No. 9/2008 dan Qanun No. 10/2008 tentang Lembaga Adat, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi.

Peneliti adat laot dari Universitas Syiah Kuala, Dr. Sulaiman Tripa mengatakan, pola intervensi yang dilakukan biasanya disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan yang ada. Salah satu bentuknya adalah dengan membentuk Panglima Laot pada tingkat kecamatan.

Hal itu disampaikan Dr. Sulaiman saat menyampaikan Sosialisasi Hukum Adat Laot kepada masyarakat pesisir Aceh Jaya di Aula Kantor Camat Sampoiniet, Aceh Jaya, Sabtu (26/1/2019).

Panglima Laot kata Sulaiman, hanya mengenal Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten/Kota, dan Panglima Laot Provinsi.

“Secara struktur, panglima laot hanya ada di tiga tingkatan, namun untuk wilayah tertentu, memungkinkan adanya Panglima Teupien,” kata Sulaiman Tripa.

Lebih lanjut, Sekretaris Satuan Jaminan Mutu FH Unsyiah itu menjelaskan, untuk urusan adat dan penyelesaian sengketa, hanya ada di tingkat lhok dan kabupaten/kota. “Sedangkan untuk Panglima Laot Provinsi, tugasnya melaksanakan advokasi dan koordinasi kesejahteraan dan kegiatan pembangunan terhadap masyarakat pesisir,” ujarnya.

Dengan tegas, sepengetahuannya selama menjadi peneliti, tidak ada keharusan wilayah adat laot harus mengikuti wilayah administrasi pemerintahan.

“Setahu saya, dari 167 Lhok di Aceh, memang ada yang sesuai dengan wilayah administrasi pemerintahan. Tetapi kalau tidak sesuai, tidak bisa dipaksakan,” katanya.

Ketua Lembaga Penelitian Hukom Adat Laot Aceh itu mencontohkan sejumlah wilayah di Aceh yang khas. Ada lhok yang berada dalam satu gampong, ada juga yang satu mukim ada satu lhok. Tidak jarang, bahkan beberapa gampong dalam dua mukim ada satu lhok. “Jadi di Aceh itu sangat beragam kondisinya, jadi ia sesuai dengan wilayah ekologis adat, bukan yang lain,” ujarnya.

Ia memberi catatan bahwa kalau ada lhok yang letak wilayah ekologis adatnya di dua kecamatan, maka seyogianya harus diikuti, jangan dipaksakan. Apalagi jika ada dua lhok dalam satu kecamatan, lalu dipaksa menjadi satu lhok. “Ini menyangkut karakter dan tipologi wilayah ekologis, yang bisa jadi akan melahirkan sejumlah hal yang khas masing-masing lhok,” demikian kata Sulaiman.

Selain Sulaiman Tripa, hadir juga mantan direktur Pusat Studi Hukum Adat Laot, Dr. Muhammad Adli Abdullah. Ia menguatkan apa yang diungkapkan Sulaiman Tripa. Hanya saja ia memberi sejumlah catatan terkait wilayah kelola sumber daya alam yang secara ekonomis tidak terbatas untuk nelayan kecil.

“Ruang ekslusif untuk nelayan kecil harus tersedia, tetapi ia tidak boleh dibatasi untuk menjangkau laut yang mampu dijangkau. Kita harus pastikan, jika itu memang nelayan kecil, maka tidak boleh dibatasi,” ujar Adli.

Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba

Selain sosialisasi hukom adat laot, menurut Dosen Pendamping Lapangan KKN, Dr. Teuku Muttaqin Mansur, Panglima Laot dan mahasiswa juga memberikan sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Ada dua pemateri yang hadir terkait materi ini, yakni Sosiolog Dr. Muhammad Saleh Sjafei dan Kasat Narkoba Polres Aceh Jaya, Iptu Erwo.

“Jadi ada dua event, sosialisasi hukom adat laot dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba,” ujar Teuku Muttaqin.

Lebih lanjut, Ketua UPT MKU Unsyiah ini mengungkapkan, kedua kegiatan ini penting bagi mahasiswa yang KKN karena terkait bagaimana komunikasi mereka di lapangan.

“Mereka semua belajar dari masyarakat pesisir. Di samping itu, mereka juga dituntut untuk membantu tugas-tugas pemerintah dan penegak hukum,” katanya.[]

KOMENTAR FACEBOOK