ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA) menggelar unjuk rasa meminta DPR Aceh mencabut mandat Wali Nanggroe Aceh yang dijabat Malik Mahmud. GEMPA juga mendesak BPK RI mengaudit anggaran di Lembaga Wali Nanggroe. Aksi berlangsung di Simpang Lima Banda Aceh, Senin (28/1/2019).
Kordinator aksi, Husnul Jamil, melalui selebaran yang dibagikan saat aksi berlangsung menyebutkan, sebelumnya GEMPA telah melakukan pertemuan yang melahirkan sebuah kesepakatan untuk mendesak DPRA agar mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh.
Mereka menilai terpilihnya kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang termaktub dalam Undang-Undang Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 ayat (1).
“Bahwa Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus, tetapi pemilihan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tidak dihadiri oleh delegasi ulama di 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh sebagaimana yang tercantum dalam komisi pemilihan,” katanya.
Selain itu, GEMPA juga mendesak Waliyul Hadi untuk membentuk komisi pemilihan secara transparan. Mereka mengancam menggulingkan Malik Mahmud bila DPRA tidak merespons aksi tersebut.
“Harapan kami sebagai bangsa Aceh, kami berharap sosok Wali Nanggroe menjadi pemersatu bangsa Aceh. Selain itu Wali Nanggroe harus mampu memproteksi tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di Aceh dari serbuan kapitalisme asing,” katanya.
Seorang Wali Nanggroe dinilai harus paham ilmu agama, fikih dan tafsir kontemporer, dan mampu menjadi garda terdepan dalam berdiplomasi baik di tataran regional, nasional, dan internasional.
“Terakhir harapan kami Wali Nanggroe harus memahami geopolitik internasional,” sebutnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
